Minggu, 07 Oktober 2012

artikel jurnal


POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA PASCA ORDE BARU
(Potret Pergulatan Partai-partai Islam dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945)
Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum.

Abastrac

This article discusses the politic of Islamic law in Indonesia in the post new order or reformation era. It related to the struggle of Indonesian moslem parties in syari’at Islam application issues. Many moslem parties can be categorized into the secularist, traditionalist, and modernist. The secularist don’t want to apply the Syari’at Islam, while the modernist want to apply it in the modern method by legislation of Islamic law material; and the traditionalist want to apply the Syari’at Islam wholly.


Pendahuluan
Politik hukum Islam di Indonesia merupakan upaya penerapan hokum Islam di Indonesia, yang diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia. Dinamika hubungan umat Islam (kelompok Islamis) dengan pemerintah (Negara) selama ini mewarnai perjuangana tersebut. Sehingga, politik hokum Islam di Indonesia lebih dipengaruhi oleh pola relasi antara Islam dan negara. Relasi Islam dan negara yang harmonis akan menghasilkan beberapa produk hukum Islam. Sebaliknya relasi Islam dan negara yang mengalami ketegangan akan sulit untuk menghasilkan produk hukum Islam.
Setelah tumbangnya rezim orde baru, yang sering disebut sebagai era reformasi, politik hokum Islam memiliki warna tersendiri. Di era tersebut, politik Islam diwarnai dengan hiruk pikuknya aspirasi tentang penerapan syari’at Islam. Dengan adanya euphoria, reformasi, aspirasi untuk melakukan amandemen UUD 1945 pun mencuat. Di antara pasal yang masuk dalam pembahasan amandemen adalah Pasal 29, tentang agama. Aspirasi tentang penerapan syari’at Islam, dikaitkan dengan pemberlakuan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu ‘dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya’.
Umat Islam di era tersebut, terwadahi dalam partai-partai Islam yang mengusungaspirasi berbeda-beda terkait dengan penerapan syari’aat Islam di Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut di atas maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh pemikiran politik Islam dan pemikiran hukum Islam partai-partai Islam dalam politik hokum Islam di Indonesia, terutama dalam pergulatan amandemen UUD 1945 Pasal 29 tersebut.

Politik Hukum Islam
Pembahasan tentang politik hukum selama ini sangat bervariasi sebagaimana variasi pendefinisian term politik hukum.[1] Diantara definisi politik hukum yang bervariasi itu terdapat persamaan substansi, yang menurut Moh. Mahfud MD yaitu legal policy yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meliputi; pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Jadi politik hukum meliputi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum.[2]
Cakupan studi politik hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijakan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja, melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Oleh karena itu, ketika membahas politik hukum Moh. Mahfud MD. membahas tentang pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh konfigurasi politik negara terhadap produk hukum. Dari penelitiannya, dihasilkan bahwa konfigurasi politik negara yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif, dan sebaliknya konfigurasi politik negara yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang konservatif.
Pembentukan hukum di Indonesia melalui proses legislasi (pengesahan badan legislatif) –dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[3], dimana badan legislatif sarat dengan kepentingan politik karena lembaga ini terdiri dari berbagai golongan kepentingan. Apalagi ketika badan legislatif tidak balencing dengan eksekutif[4], maka hukum hanya akan dibuat berdasarkan kepentingan pihak eksekutif, sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini hukum hanya melegitimasi kelompok dominan dalam masyarakat, terutama dominan secara politis. Dengan demikian, maka produk hukum akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik negara atau bahkan kepentingan politik pemerintah, terutama pembentukan hukum yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu, seperti undang-undang tentang Partai Politik dan tentang Pemilu –masa Orde Baru-- yang diarahkan untuk menguatkan dan melegitimasi pihak eksekutif untuk mempertahankan status quo kekuasaannya dan agar Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai bargaining position dengan pihak pemerintah.[5]
Begitu juga dengan politik hukum Islam[6] atau pembentukan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam juga merupakan aspirasi dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu yaitu dalam hal ini umat Islam, yang merupakan mayoritas sosiologis di Indonesia. Di awal era Orde Baru umat Islam yang merupakan mayoritas sosiologis tapi  menjadi minoritas secara politis bahkan mengalami penindasan.[7] Namun, di akhir Orde Baru terjadi keharmonisan antara pihak pemerintah (negara) dengan umat Islam, sehingga muncul beberapa produk hukum yang diklaim sebagai hasil karya umat Islam (‘hukum Islam di Indonesia’), seperti UU No.1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Impres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebar-luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[8]. Keharmonisan tersebut juga berlanjut di era pasca Orde Baru, terutama era pemerintahan transisi, sehingga banyak produk peraturan perundang-undangan yang merupakan representasi aspirasi umat Islam, seperti undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.[9]
Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa politik hukum Islam lebih dipengaruhi oleh pola relasi antara Islam dan negara. Relasi Islam dan negara yang harmonis akan menghasilkan beberapa produk hukum Islam. Sebaliknya relasi Islam dan negara yang mengalami ketegangan akan sulit untuk menghasilkan produk hukum Islam.
Produk hukum merupakan kristalisasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat, begitu juga hukum Islam yang merupakan representasi dari aspirasi umat Islam. Sementara di era multipartai umat Islam terpecah dalam beberapa kelompok kepentingan dan aspirasi yang termanifestasi dalam partai-partai politik. Partai politik merupakan elemen yang determinan dalam pembentukan hukum, karena DPR/ MPR sebagai badan legislatif (pembentuk hukum) merupakan representasi atau perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu dari perwakilan partai politik.[10]
Berdasarkan paparan tersebut, maka dalam politik hukum Islam di Indonesia, partai-partai Islam sebagai organisai artikulatif dan wadah aspirasi umat Islam akan sangat menentukan. Akan tetapi, di era multipartai ini umat Islam mengalami polarisasi dalam berbagai partai politik, yang tentu juga mengalami polarisasi dalam pemikiran dan pembentukan hukum Islam, sehingga suatu kebulatan aspirasi tentang konsep hukum Islam akan sulit tercapai.
Polarisasi Partai Islam  
Term partai Islam dalam hal ini dirujukkan pada partai yang menggunakan nama Islam/ muslim/ umat ataupun yang menggunakan asas Islam dan partai yang membawa aspirasi umat Islam secara mayoritas. Dengan demikian terdapat 16 partai Islam dari 48 partai politik peserta pemilu 1999 di Indonesia. Dari 16 partai Islam tersebut terdapat 11 partai yang menggunakan asas Islam, 1 (satu) partai yang menggunakan asas Islam dan Pancasila dan 4 (empat) partai yang menggunakan asas Pancasila.[11] Dari 16 partai Islam peserta pemilu tahun 1999 tersebut, hanya beberapa yang mendapatkan kursi di DPR/MPR dengan bentuk fraksi yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi (gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan) dan Fraksi Bulan Bintang.
Dari perbedaan partai-partai Islam dalam menggunakan asas, dapat dilihat adanya polarisasi pemikiran politiknya, yaitu adanya pemikiran formalistik dan substantivistik.[12] Polarisasi pemikiran politik Islam dari partai-partai tersebut akan mempengaruhi pemikiran dan konsepnya tentang hukum Islam. Sementara pemikiran hukum Islam di Indonesia juga mengalami polarisasi sebagaimana pemikiran hukum Islam di negara-negara muslim lainnya.
Polarisasi Pemikiran hokum Islam
JND. Anderson mengelompokkan pemikiran pembaharuan hukum Islam di dunia muslim menjadi tiga yaitu pertama, negara yang masih menganggap syari’ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Kedua, negara yang membatalkan hukum syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular (hukum Barat). Ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari’ah dan hukum Barat.[13] Disamping itu, fenomena yang terjadi di negara-negara muslim dalam menghadapi persinggungan dengan hukum modern dapat dikelompokkan menjadi ; negara-negara yang menganut hukum Islam secara keseluruhan –syari’at tradisional dalam fiqh mazhab-mazhab yang dianut-- baik dalam masalah perdata maupun pidana, negara-negara yang menerapkan hukum Barat baik dalam masalah perdata maupun pidana, dan negara-negara yang menerapkan hukum perdata Islam dan hukum pidana Barat.
Polarisasi pemikiran hukum Islam sebagaimana terjadi di dunia muslim tersebut juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia juga masih terdapat pemikiran hukum Islam tradisional yang masih mengikuti fiqh dan pendapat mazhab yang dianutnya secara utuh. Golongan yang menganut pemikiran ini penulis sebut dengan kaum tradisionalis. Sementara golongan lain mencoba mengadakan pembaharuan hukum Islam dengan memadukan hukum Islam dan hukum Barat modern, dan menjadikan keketapan hukum dalam negara melalui legislasi. Kelompok ini penulis sebut sebagai kelompok modernis. Adapun kelompok yang tidak menginginkan hukum Islam dan menerapkan hukum Barat modern juga terdapat di Indonesia. Golongan ini penulis sebut sebagai golongan liberal.[14]
Polarisasi Pemikiran Partai-partai Islam tentang Penerapan Syari’at Islam
Di era multipartai pasca Orde Baru --muncul kelompok umat Islam atau partai-partai Islam tertentu yang juga ingin memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan baik dalam perkara perdata maupun pidana. Cita-cita ini muncul seiring dengan bergulirnya demokratisasi di era pasca Orde Baru. Dengan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, beberapa kelompok umat Islam ingin meng-amandemen pasal 29 (1) UUD 1945 yaitu pasal tentang agama. Mereka ingin merubah pasal tersebut dengan memasukkan tujuh kata yang tertuang dalam rumusan Pancasila Piagam Jakarta, yaitu ‘Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
Penambahan tujuh kata tersebut akan mempunyai implikasi kepada adanya campur tangan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia serta adanya peluang bagi tuntuntan umat Islam untuk menerapkan syari’at Islam[15] ataupun hukum Islam secara keseluruhan meliputi hukum perdata maupun pidana. Karena dengan penambahan tujuh kata tersebut berarti tugas pelaksanaan syari’at Islam secara konstitusional lebih terbuka. Sebagaimana secara historis, tujuh kata dari rumusan pembukaan UUD 1945 atau rumusan Pancasila sila pertama tersebut terdapat dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang merupakan rumusan sebagai langkah kompromi antara usulan rumusan pihak nasionalis sekular dan pihak nasionalis Islam dalam rapat panitia kecil dari anggota BPUPKI ketika merumuskan dasar negara .Pada saat itu pihak nasionalis sekular menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan pihak nasionalis Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara[16].
Aspirasi tentang amandemen pasal 29 (1) UUD 1945 tersebut diajukan dalam Sidang tahunan MPR oleh beberapa fraksi dari partai-partai Islam tertentu seperti Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi Daulat Umat, sementara partai-partai Islam yang lain tidak mengaspirasikannya. Polarisasi aspirasi partai-partai Islam tentang hukum Islam ini berkaitan dengan polarisasi pemikiran politiknya. Korelasi antara pemikiran politik Islam dan aspirasi hukum Islam inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini.
Polarisasi Pemikiran politik Islam
Berbagai tipologi pemikiran politik Islam telah dikemukakan oleh para pakar. Diantaranya adalah Munawir Sjadzali yang mengelompokkan tiga aliran pemikiran tentang Islam dan negara; pertama, yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang mengatur hubungan  antara manusia dengan Tuhannya, melainkan Islam merupakan suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Menurut aliran ini sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi dan Khulafaurrasyidin, sehingga dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam tersebut, dan tidak perlu meniru sistem Barat. Tokoh dari aliran ini diantaranya adalah Hassan Al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Rida, dan Maulana Al-Maududi. Kedua, yang berpendirian bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak mengatur masalah politik. Menurut aliran ini Nabi hanyalah seorang rasul, dengan tugas tungal yaitu untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dan akhlak yang luhur, dan Nabi tidak pernah bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh dari aliran ini adalah Ali Abdur Raziq. Ketiga, yang menolak pendapat pertama dan kedua. Aliran ini berpandangan bahwa Islam memuat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. Diantar tokoh aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal.[17] Pemikiran-pemikiran politik Islam ini merupakan pemikiran politik Islam era modern yang terjadi setelah terjadi persinggungan dengan pemikiran politik Barat.
Penelitian tentang tipologi pemikiran politik Islam Orde Baru telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Din Samsuddin, Bahtiar Effendy, dan M. Syafi’ Anwar. Din Samsuddin mengelompokkan pemikiran politik Islam di Indonesia masa Orde Baru menjadi tiga aliran yaitu; pertama, formalistik yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam, dan landasan organisasi secara konstitusional Islam. Menurutnya, kelompok ini dapat dilihat pada awal masa Orde Baru sebagai kelompok yang menyerukan kembali kepada Piagam Jakarta. Kedua, substantivistik yang menekankan pada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan kelembagaannya. Ketiga, fundamentalisme yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Mainstream ketiga ini menurutnya berbeda dengan dua mainstream yang lain, dan menganggap keduanya telah gagal menunjukkan Islam sebagai jawaban dalam merespons sistem politik Indonesia. Kelompok fundamentalisme di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan fundamentalisme di dunia Islam. Kelompok ini sering digambarkan sebagai kelompok sempalan dengan sikap politik yang reaksioner, menentang penguasa dan menawarkan semacam alternatif. Kelompok ini menekankan karakter transformatif dari Islam, maka mereka juga menghendaki transformasi masyarakat baik secara revolusioner maupun evolusioner.[18]
Bahtiar Effendy melihat adanya dua spektrum pemikiran politik Islam yaitu; pertama yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syari’ah harus diterima sebagai konstitusi negara, konsep negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik dan kedaerahan, konsep demokrasi tidak sama dengan prinsip-prinsip syura, dan sebagaianya.[19] Dalam beberapa kalimat Bahtiar menggunakan term legal dan formal untuk menyebutkan spektrum pemikiran ini. Kedua, pemikiran bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, namun Al Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.[20] Pemikiran ini disebut dengan pemikiran substansial. Jenis pengelompokan ini juga digunakan dalam penelitiannya tentang pemikiran politik Islam di Indonesia.

Pemetaan Korelasi Pemikiran Politik Islam dan Pemikiran Hukum Islam
1. Pemikiran Politik Islam dan Hukum Islam
Dari pemetaan pemikiran politik Islam dan pemikiran penerapan syari’at Islam tersebut di atas secara garis besar dapat dikorelasikan bahwa partai yang menganut pemikiran politik Islam formalistik, cenderung menginginkan penerapan syari’at Islam secara menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sedangkan partai yang menganut pemikiran politik Islam substantivistik cenderung tidak menginginkan penerapan syari’at Islam secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat pada PPP dan PBB sebagai kelompok pertama, serta PKB dan PAN sebagai kelompok kedua. Akan tetapi antara PKB dan PAN mempunyai perbedaan aspirasi yaitu bahwa PAN tetap menginginkan berlakunya hukum Islam di Indonesia dengan legislasi seperti UU Perkawinan dan UU Pengelolaan Zakat[21], sedangkan menurut PKB pelaksanaan syari’at Islam dapat dilakukan secara kultural[22] bukan secara institusional. Adapun PK mempunyai tipologi yang unik yaitu bahwa dalam pemikiran politik, mereka menganut pemikiran formalistik dan dalam aspirasi tentang penerapan syari’at Islam mereka menginginkan penerapan syari’at Islam secara menyeluruh, namun mereka tidak memperjuangkannya melalui konstitusi sebagaimana kelompok formalis yang lainnya (yaitu PPP dan PBB). Hal ini dapat penulis katakan sebagai keunikan golongan formalistik-fundamentalis tersebut di satu sisi dan sikap politik mereka di sisi lain. Dalam pemikiran hukum Islam kelompok fundamentalis merupakan kelompok interpretatif tersendiri yang menggunakan Al Qur’an dan Sunnah sebagai dasar hukum, dan melihat praktik pelaksanaannya pada masa Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin serta melihat analoginya dalam kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu kelompok ini lebih dapat melihat realitas modern dari pada kelompok tradisionalis, namun dalam mensikapi realitias modern tersebut mereka senantiasa mencari rujukan pada ajaran Islam yang fundamental yaitu dalam Al Qur’an dan Sunnah. Adapun sikap politik PK yang tidak mengusulkan Piagam Jakarta sebagaaimana kelompok formalis yang lain dikarenakan strategi yang berbeda, yaitu mereka lebih melihat pada kondisi real kesiapan masyarakat Indonesia dalam menerima Piagam Jakarta dan memperjuangkannya melalui konstitusional[23], dan kedudukan PK dalam MPR-RI yang bergabung dengan PAN dalam Fraksi Reformasi juga mempengaruhi aspirasi tersebut.




Dari paparan tersebut dapat dipejelas dengan tabel sebagai berikut:
Gambar 6
      Partai Politik
Pemikiran Politik Islam
Pemikiran Hukum Islam
            PPP
Formalistik-tradisionalis
Tradisional
             PBB
Formalistik-tradisional
Tradisional
              PK
Formalistik-fundamental
Modern
              PAN
Substantivistik
Modern
              PKB
Substantivistik
Sekular

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pemikiran politik Islam formalistik-tradisional akan cenderung kepada pemikiran hukum Islam tradisional, sedangkan pemikiran politik Islam substantivistik akan cenderung kepada pemikiran hukum modern dan sekular, walaupun terdapat keberanjakan antara pemikiran hukum Islam kelompok formalistik-tradisionalis dan formalistik-fundamentalis, begitu juga terdapat keberanjakan antara PAN dan PKB dalam pemikiran hukum Islamnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pemikiran politik Islam substantivistik lebih cenderung kepada pemikiran hukum Islam modern atau kepada pemikiran sekular.
Pola relasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 7
Formalistik                     Tradisional                                 Tradisional;PPP,PBB
                                    Fundamental                           Modern; PKS
Substantivistik                                                                  Modern; PAN
                                                                                          Sekular; PKB
2. Korelasi antara Pemikiran Islam - Negara dan Produk Hukum Islam
Telah dipaparkan dalam bab II, bahwa telah terjadi transformasi pemikiran  politik Islam dari masa Orde Baru kepada pasca Orde Baru ini, yaitu pada awal Orde Baru yaitu sekitar tahun 1967- 1980-an, pemikiran politik Islam formalistik dominan, kemudian masa akhir-akhir  Orde Baru (yaitu sekitar dua decade terakhir) didominasi pemikiran substantivistik,  maka pasca Orde Baru ini pemikiran politik Islam legal formal muncul lagi –walaupun tidak dapat dikatakan dominan karena adanya partai-partai ‘Islam’ yang bersifat terbuka. Pasca Orde Baru dapat dibagi menjadi masa transisi dan masa multipartai. Pada masa transisi pemikiran substantivistik masih dominan –walaupun telah mulai kemunculan semangat formalistik--, sedangkan pada masa multipartai pemikiran formalistik semakin menguat yang termanivestasikan dalam partai-partai Islam.
Dari transformasi tersebut dapat dilihat bahwa jika pemikiran politik Islam didominasi oleh pemikiran formalistik, maka akan terjadi ketegangan antara Islam dan negara. Kondisi tegang ini dapat diindikasikan dengan  adanya rasa saling curiga antara kelompok Islamis dan pemerintah/ negara. Negara yang direpresentasikan oleh kelompok nasionalis yang menjunjung tinggi dan selalu mempertahankan Pancasila sebagi dasar negara, selalu mencurigai kelompok Islamis atau Islam ideologis yang ingin mengganti dasar negara dengan Islam atau mendirikan negara Islam. Kelompok Islam dituduh sering mengadakan tindakan penentangan terhadap negara, dan negara selalu mencurigai kegiatan kelompok Islamis bahkan cenderung menekan aktivitasnya (secara politis). Sebaliknya jika pemikiran substantivistik dominan maka akan terjadi hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Hal ini ditandai dengan adanya politik akomodatif oleh pemerintah terhadap kelompok Islam.
Dari paparan tersebut,  dapat diketahui fluktuasi hubungan Islam dan negara dari masa awal Orde Baru hingga pasca Orde Baru  ini yaitu sebagai berukut: Pada awal Orde Baru terjadi ketegangan antara Islam dan negara, pada masa akhir Orde Baru terjadi hubungan yang harmonis hingga masa pemerintahan transisi, dan pasca Orde Baru dengan multipartai terjadi ketegangan antara Islam dan negara, walaupun ketegangan yang terjadi tidak seperti ketegangan yang terjadi pada masa Orde Lama  dan Orde Baru, dimana kelompok Islam ideologis ingin mengganti dasar negara pancasila dengan Islam.
Gambar 8
Masa
Pemikiran yang dominan
Relasi Islam dan Negara
Awal Orde Baru
Formalistik
Terjadi ketegangan
Akhir Orde Baru
Substantivistik
Harmonis
Transisi
Substantivistik
Harmonis
Multipartai
Formalistik Vs Substantivistik
Antara tegang dan harmonis

Sementara itu dalam konteks pembangunan hukum, di akhir era Orde Baru (sekitar dua dekade terakhir Orde Baru), telah dilakukan penyusunan KHI sebagai sebuah kodifikasi hukum Islam --walaupun tidak dilegislasikan menjadi peraturan perundang-undangan—dan sebelumnya telah dilegislasikan beberapa produk hukum yang merepresentasikan aspirasi umat Islam seperti undang-undang tentang Peradilan Agama. Pada masa transisi merupakan masa paling banyak dilegilasikan produk hukum Islam seperti undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, undang-undang tentang Pengelolan Zakat dan undang-undang tentang Perbankan yang memuat peraturan yang menjustifikasi perbankan syari’ah dalam sistem perbankan nasional. Sedangkan di era multipartai terjadi hiruk-pikung aspirasi umat Islam yang mengusulkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945, yang sering diidentikkan dengan aspirasi untuk menerapkan syari’at Islam di Indonesia, namun tidak berhasil.
Dari paparan tersebut dapat dikorelasikan bahwa pada awal masa Orde Baru dimana terjadi ketegangan dalam hubungan antara Islam dan negara, maka jarang dilegislasikan produk ‘hukum Islam’—kalaupun ada, hal itu merupakan produk hukum yang dihasilkan dengan sebuah aksiden seperti undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan--, dan pada akhir masa Orde Baru dan masa transisi dimana terjadi hubungan yang harmonis antara Islam dan negara, dapat dilegislasikan beberapa produk ‘hukum Islam’, sedangkan di era multipartai ini muncul aspirasi-aspirasi untuk menerapkan syari’at Islam namun tidak berhasil.
Korelasi tersebut dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:
Gambar 9
Masa
Relasi Islam dan Negara
Produk’hukum Islam’
Awal Orde Baru
Terjadi ketegangan
Jarang
Akhir Orde Baru
Harmonis
Banyak
Transisi
Harmonis
Banyak
Multipartai
Antara Tegang & Harmonis
Tidak/ belum ada

Dari paparan analisis korelatif tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemikiran partai-partai Islam Indonesia tentang penerapan syari’at Islam dipengaruhi oleh pemikiran politik Islamnya, dan produk hukum Islam dipengaruhi oleh pola hubungan Islam dan negara. Hal ini merupakan pembuktian dari hipotesis awal dalam penelitian ini bahwa produk hukum Islam di Indonesia lebih dipengaruhi oleh pola hubungan Islam dan negara.

Penyebab Hubungan Korelatif


Adanya korelasi sebagaimana terpapar di atas dapat diterangkan dengan beberapa logika kronologis sebagai berikut:
1.      Pluralitas Bangsa dan Politik Aliran
a.      Perbedaan Ideologi Gerakan Politik

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural yang terdiri dari berbagi suku bangsa, bahasa, budaya, dan juga agama. Sebagaimana terpapar dalam bab II bahwa di Indonesia terdapat tiga wilayah yang saling bersaing[24], yang salah satunya adalah wilayah privat (privat sphere) berupa kehidupan komunal dalam berbagai jenis komunitas, baik berdasarkan keturunan, kedaerahan, etnisitas, ataupun kesamaan agama dan bahasa. Wilayah ini selalu ikut bermain dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya partai-partai peserta pemilu yang menggunakan sistem multipartai. Partai yang terbentuk merupakan representasi dari berbagai kelompok berdasarkan kehidupan komunal tersebut, baik dengan adanya persamaan etnisitas, budaya maupun persamaan agama. Sehingga kemudian timbul apa yang sering disebut politik aliran.
Kehidupan komunal yang paling sering menjadi sebab terbentuknya aliran adalah kehidupan keagamaan dan sikap keberagamaan. Bahkan agama dan sikap keberagamaan sering menjadi ideologi suatu gerakan politik. Oleh karena itu, pluralitas agama dan sikap keberagamaan di Indonesia menimbulkan perbedaan ideologi gerakan politik selama ini, seperti pada masa Orde Baru politik aliran direpresentasikan oleh kelompok santri, abangan dan priyayi, masa Orde Baru direpresentasikan oleh kelompok nasionalis dan kelompok Islamis. Di era pasca Orde Baru ini kelompok nasionalis dan Islamis masih menjadi mainstream gerakan politik.
Perbedaan ideologi gerakan politik yang berdasarkan agama tersebut masih mengalami polarisasi berdasarkan pemahaman keagamaannya. Sebagaimana terpapar di atas bahwa berbagai partai Islam merupakan kelompok interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan pada pemikiran, sikap dan strategi perjuangannya. Ideologi merupakan ruh suatu pergerakan yang menjiwai seluruh sikap dan pola gerakannya, seperti hubungan antara pola pikir , pola sikap dan pola perilaku. Oleh karena itu ideologi yang didasarkan atas  suatu pemahaman keagamaan tertentu akan menghasilkan pola pikir, pola sikap, dan pola gerakan yang sinergis. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya korelasi antara pemikiran politik Islam suatu partai Islam dan aspirasi tentang penerapan syari’at Islam, serta strategi perjuangannya.
Dengan adanya perbedaan ideologi ini maka akan terjadi tarik menarik antara berbagai kekuatan gerakan politik –termasuk partai politik—dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Berbagai gerakaan politik ini mengatas namakan aspirasi kelompok pendukungnya.
b.      Perbedaan Latar Sosio-kultural Basis Massa

Perbedaan latar belakang massa pendukung suatu gerakan politik juga merupakan faktor determinan atas pola sikap dan pola gerakan politik. Seperti masa pendukung PBB yang berasal dari para anggota Masyumi lama dan keturunannya, sehingga mereka akan memperjuangkan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh Masyumi, dan menganut ideologi yang dianut oleh Masyami. Begitu juga PK yang banyak didukung oleh jama’ah-jama’ah kampus, lembaga dakwah kampus dan kelompok-kelompok kajian mahasiswa yang cenderung mengembangkan pemikiran Islam fundamentalis[25], maka PK dalam merumuskan ideologi dan arah perjuangannya juga berdasarkan pemikiran Islam fundamentalis tersebut. Adapun PKB yang merupakan wadah aspirasi warga Nahdiyin yang sering dianggap sebagai kelompok tradisionalis, pada akhir-akhir ini telah memunculkan suatu wacana baru yang cukup liberal yang sering mereka sebut dengan post-tradisionalisme. Wacana ini dikembangkan oleh para elit NU[26] dan para intelektual mudanya[27]. Wacana baru inilah yang dijadikan landasan ideologis perjuangan PKB, sehingga PKB menjadi partai yang pluralis yang bersifat kebangsaan. Begitu juga PAN yang banyak didukung oleh warga Muhammadiyah yang biasanya mengembangkan pemikiran modern[28], maka PAN  juga mengambangkan pemikiran modern dalam merumuskan ideologi dan arah perjuangannya.
c.       Perbedaan Strategi Perjuangan dalam Penerapan Syari’at Islam

Strategi merupakan derivasi dari suatu ideologi. Strategi akan dirancang dan dilaksanakan sinergis dengan ideologi suatu gerakan, dengan melihat kondisi real antara peluang dan tantangannya. Oleh karena itu dapat dilihat dalam paparan korelasi di atas, bahwa suatu partai yang menganut pemikiran politik Islam tertentu sebagai suatu ideologi gerakannya, maka akan melakukan strategi perjuangan tertentu dalam upaya pemberlakuan syari’at Islam. PPP yang mengembangkan pemikiran politik Islam formalistik, akan memperjuangkan penerapan syari’at Islam yang menyeluruh dalaam segala aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi PK dalam perdebatan amandemen Pasal 29 UUD 1945 yang tidak mengusulkan Piagam Jakarta kerena melihat kondisi real masyarakat Indonesia, walaupun mereka menganut pemikiran politik Islam yang formalistik.

2.      Tarik Menarik Berbagai Kekuatan Politik Aliran

Adanya berbagai gerakan politik dengan ideologi yang berbeda-beda tersebut di atas --terutama perbedaan ideologi yang didasarkan pada pemahaman keagamaan-- akan menimbulkan tarik menarik antara berbagai kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan negara atau pemerintah. Dengan kondisi seperti ini akan timbul ketegangan. Oleh karena itu, Islam ideologis yang dikembangkan oleh kelompok formalis sering menimbulkan ketegangan dalam hubungan Islam dan negara. Hal ini dapat dilihat pada era Orde Baru awal dimana Islam ideologis sedang berkembang, sehingga menimbulkan ketegangan antara Islam dan negara, sedangkan pada akhir masa Orde Baru dimana Islam politis atau Islam ideologis ditekan dan Islam Ibadah dikembangkan –meminjam bahasa Kontowijoyo—maka terjadi hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Hal tersebut disebabkan oleh adanya politik aliran yang membuat kesenjangan yang dalam antara berbagai kelompok ideologis terutama ideologi yang dikembangkan dari sikap keberagamaan –seperti kesenjangan dan ketegangan antara kelompok Islamis dan nasionalis.
Pasca Orde Baru ini dapat dibagi dalam dua fase yaitu pertama, masa pemerintahan transisi dimana politik aliran tidak begitu tajam. Pada masa ini sebenarnya telah muncul Islam ideologis yaitu dengan keputusan PPP yang merubah asasnya dengan asas Islam, dan kegigihan mereka dalam memperjuangkan legislasi hukum Islam di badan legislatif. Akan tetapi kondisi ini didukung oleh adanya kebebasan dan proses demokratisasi sebagai tuntutan reformasi, dimana semua fraksi partai politik yang duduk di DPR tidak akan menghalangi aspirasi umat Islam untuk melegislasikan ‘hukum Islam’[29]. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia merupakan massa yang potensial, maka partai politik juga Golkar berusaha untuk mengambil simpati umat Islam dan mereformasi diri dengan ide-ide pembaharuan menuju demokratisasi guna mencari dukungan dalam pemilu berikutnya. Oleh karena itu politik aliran cenderung memudar, sehigga banyak dihasilkan produk ‘hukum Islam’.
Fase kedua, di era multipartai dimana politik aliran muncul kembali dengan adanya partai-partai yang menggunakan ideologi keagamaan. Di era ini muncul upaya-upaya pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia secara total, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Upaya ini mengambil momentum amandemen Pasal 29 UUD 1945 untuk memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta yaitu ‘dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Hal ini menimbulkan ketegangan antar politik aliran yang masih didominasi kelompok nasionalis dan Islamis, sementara kelompok Islam sendiri dapat dipetakan menjadi dua mainstream yaitu kelompok Islamis (dari kelompk formalistik) dan kelompok Islam yang terbuka (kelompok substativistik). Ketegangan antar kelompok-kelompok ini mengakibatkan tidak berhasilnya upaya penerapan syari’at Islam di Indonesia melalui amandemen Pasal 29 UUD 1945 tersebut.
3.      Tarik Menarik Antara State dan Society
Indonesia sering dikelompokkan ke dalam negara berkembang yang sedang dalam proses demokratisasi. Salah satu syarat menuju demokratisasi yang sering dinyatakan adalah terbentukan kekuatan sipil[30] sebagai counterpart terhadap kekuatan state, karena kekuatan state yang terlalu dominan akan menimbulkan kondisi pemerintahan yang otoriter, dimana society tidak mampu melakukan upaya kontrol terhadap kebijakan state. Sedangkan bangsa Indonesia yang dalam proses demokratisasi, belum mampu melakukan pemberdayaan terhadap society secara efektif, sehingga dalam pertarungan antara state dan society, state masih dominan. Dengan kondisi seperti itu, kelompok dominan yang duduk dalam kapasitas sebagai state –pemegang kekuasaan negara— dalam nation-state seperti Indonesia akan menentukan kebijakan negara.
Dengan kondisi demikian, ditambah adanya politik aliran –sebagaimana tersebut di atas—maka berbagai kekuatan politik yang terbentuk dengan ideologi yang berbeda-beda tersebut akan berebut pengaruh dalam state yang akan menentukan kebijakan negara, termasuk kebijakan hukum. Oleh karena itu, ketika kelompok Islamis menjadi doninan dalam state, kebijakan hukum akan berpihak pada ‘hukum Islam’, dan sebaliknya jika kelompok nasionalis yang dominan dalam state, maka jarang dikeluarkan produk ‘hukum Islam’. Akan tetapi jika politik aliran tidak begitu kuat  atau jika Islam ideologis melemah –seperti pada akhir masa Orde Baru—akan terjadi politik akomodatif, dimana tidak terjadi ketegangan antara Islam dan negara, maka produk hukum Islam banyak dilegislasikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya umat Islam yang duduk dalam birokrasi dan pemerintahan tanpa menggunakan politik aliran dan ideologi kepartaian.[31]
Pasca Orde Baru ini terdiri dari dua fase yaitu pertama, pemerintahan transisi. Pemerintahan ini lebih dapat melakukan politik akomodatif terhadap aspirasi umat Islam karena kapasitas Habibie sebagai Presiden adalah mantan ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dekat dengan para intelektual Islam. Oleh karena itu, pada fase ini banyak produk ‘hukum Islam’ yang dilegislasikan.
Sementara di era multipartai telah berjalan dua periode pemerintahan yaitu pemerintahan Presiden Gusdur dengan Wakilnya Megawati. Pada awal periode ini masih terjadi hubungan harmonis antara kelompok Islamis dan nasionalis, dimana Gusdur sebagai seorang tokoh Islam dan Megawati sebagai representasi kelompok nasionalis dapat bekerja sama, karena sosok Gusdur sebagai seorang Islam yang berpandangan inklusif dan pluralistik lebih dapat mengakomodasi kelompok nasionalis[32]. Adapun upaya kelompok Islam formalistik hanya nampak sebagai riak-riak kecil dan yang mengambat kondisi harmonis tersebut. Akan tetapi kondisi harmonis tersebut tidak berjalan lama. Dengan adanya kasus Bologgate dan Brunaigate yang menghantarkan Gusdur untuk hengkang dari kursi kepresidenannya, telah terjadi babak baru pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan naiknya Megawati sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakilnya. Megawati sebagai simbol kelompok nasionalis yang kembali tampil sebagai top leader dalam pemerintahan Indonesia --dengan didukung oleh kelompok Islam poros tengah-- dan Hamzah Haz sebagai simbol kelompok Islamis merupakan komposisi yang baik untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua kelompok tersebut. Akan tetapi kondisi harmonis juga tidak berjalan lama, sehingga terjadi lagi ketegangan antara kelompok Islamis dan negara (yang kembali berpihak kepada kelompok nasionalis), dengan munculnya kelompok Islamis yang menuntut sikap pemerintah dalam peristiwa penyerangan Amerika Serikat ke Afghanistan, isu terorisme yang muncul dan menyerang kembali kelompok Islamis, juga tuntutan kelompok Islamis untuk menerapkan syari’at Islam di Indonesia.[33]
Politik aliran tersebut tidak hanya melakukan gerakan melalui kepartaian, namun juga mengambil bentuknya dalam gerakan massa sebagai society[34] yang telah berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dan kontrol terhadap state. Jika kelompok Islamis yang mendominasi gerakan society tersebut, tidak didukung oleh state –yang didominasi oleh kelompok lain—maka akan terjadi ketegangan sebagaimana ketegangan yang terjadi antara Islam dan negara, sehingga produk ‘hukum Islam’ sulit dihasilkan.
Dari paparan kronologis tersebut diatas, dapat penulis nyatakan bahwa di Indonesia selama ini, state atau pemerintahan negara selalu didominasi oleh kelompok nasionalis, sehingga kelompok Islamis atau Islam ideologis/ Islam politik merupakan gerakan di luar state yang seakan menjadi oposan. Di sisi lain, kelompok nasionalis yang duduk dalam state yang selalu mempertahankan dan mengagungkan pancasila, mempunyai kecurigaan terhadap kelompok Islamis atau Islam ideologis bahwa mereka ingin mengganti dasar negara pancasila dengan Islam dan ingin membentuk negara Islam[35]. Hal ini menimbulkan kondisi ketegangan antara Islam dan negara, yang sebenarnya adalah ketegangan antara kelompok Islamis dan state (negara). Dengan adanya dominasi kelompok nasionalis tersebut, maka kebijakan negara di pegang oleh kelompok nasionalis sehingga aspirasi kelompok Islamis terabaikan, termasuk kebijakan hukum dan pemberlakuan hukum Islam. Kondisi ini sebagaimana terjadi pada masa awal Orde Baru.
Di akhir masa Orde Baru, banyak kelompok Islam yang duduk dalam state, namun mereka bukanlah representasi dari kelompok Islamis atau yang memperjuangkan Islam ideologis, namun yang dikembangkan oleh mereka adalah pemikiran Islam substantivistik yang toleran dan fleksibel, sehingga tidak terjadi ketegangan antara Islam dan negara. Dalam kondisi seperti ini aspirasi umat Islam dapat diakomodasi oleh state atau pemerintah negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan politik akomodatif terhadap umat Islam, termasuk akomodasi terhadap aspirasi tentang pemberlakuan hukum Islam. Kondisi  seperti ini terjadi pada masa akhir era Orde Baru dan masa transisi.
Adapun pada masa multipartai merupakan kondisi yang unik, dimana banyak umat Islam yang duduk dalam state bahkan presiden sebagai kepala eksekutif adalah seorang ulama dan tokoh Islam terkemuka, namun seakan state juga didominasi oleh kelompok nasionalis. Hal ini disebabkan sosok Gus Dur sebagai seorang tokoh Islam yang pluralis dan cenderung kepada kelompok nasionalis, sehingga aspirasi kelompok Islamis (Islam ideologis) cenderung terabaikan, walaupun ketegangan antara Islam dan negara belum terjadi. Sementara pada masa pemerintahan Megawati --sebagai tokoh kelompok nasionalis-- kembali terjadi ketegangan antara Islam dan negara atau antara kelompok nasionalis dan Islamis, bahkan banyak kecurigaan terhadap umat Islam tertentu –kelompok Islam garis keras— sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Di era multipartai yang seharusnya penuh dengan kebebasan seperti ini, produk hukum Islam belum dapat dihasilkan.
Penutup

Terdapat polarisasi pemikiran hukum Islam dikalangan partai Islam di Indonesia pasca Orde Baru. Polarisasi ini dapat dilihat pada aspirasi partai-partai Islam tentang penerapan syari’at Islam di Indonesia terutama dalam perdebatan amandemen pasal 29 UUD 1945, dimana sebagian partai Islam ingin memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta dalam pasal tersebut, sedangkan sebagian partai tidak menginginkannya. Kelompok yang mendukung Piagam Jakarta menginginkan penerapan hukum Islam secara keseluruhan dalam  segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan kelompok yang tidak mendukung mempunyai argumennya masing-masing yaitu pertama, bahwa syari’at Islam merupakan kewajiban seluruh umat Islam secara individu dengan Tuhannya, maka pendekatan dakwah kultural yang harus dilakukan, kedua, Indonesia merupakan bangsa yang plural, termasuk pluralitas agama sehingga penerapan syari’at Islam dapat menyebabkan perselisihan antar umat beragama, bahkan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, ketiga, penerapan syari’at Islam tidak harus melalui jalur konstitusi, melainkan dapat melalui jalur legislasi seperti undang-undang Pengelolaan Zakat, dan undang-undang Penyelengggaraan Ibadah Haji.
Dari polarisasi aspirasi tentang penerapan syari’at Islam tersebut dapat dipetakan beberapa tipologi pemikiran hukum yaitu pertama, pemikiran hukum sekularistik yang tidak menginginkan penerapan hukum Islam melalui negara melainkan menggunakan pendekatan dakwah kultural, kedua, pemikiran hukum modern yang menekankan pada legislasi sebagai strategi penerapan hukum Islam, dan ketiga, pemikiran hukum tradisional yaitu yang menginginkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Pemikiran pertama diwakili oleh PKB, pemikiran kedua diwakili oleh PAN dan PK sedangkan pemikiran ketiga diwakili oleh PPP dan PBB.



[1]  Bellefroid mendefinisikan politik hukum sebagai rechtspolitiek --dalam pengertian sistem hukum Belanda--, yaitu proses pembentukan ius constitutum (hukum positif) dari ius constituendum (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupam masyarakat. Politik hukum juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy) yang menurut Thomas Dye –dari ahli hukum Anglo-Saxon-- yaitu ‘whatever the government choose to do or not to do, maka politik hukum berarti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum. Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 21

[2] Moh. Mahfud MD., Politik Hukum Di Indonesia, (Jakrata: LP3ES, 1998), hlm 9
[3] Legislatif adalah badan pembentuk hukum. Berdasarkan pasal 5 (1) UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pasal 20, 21 dan 22 UUD 1945, maka kekuasaan legislasi berada di tangan DPR, karena RUU yang diajukan oleh Presiden  harus mendapat persetujuan DRP, dan DPR berhak mengajukan UU dan mensetujuinya, namun pengesahan kembali di tangan Presiden dengan lembaran negara. Adapun dalam keadaan mendesak, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UU, namun selanjutnya PP tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya (pasal 22). Dan berdasarkan Tap MPR no. 3 tahun 2000 bahwa urutan tata hukum Indonesia yaitu Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan Perda. Perpu (PP pengganti UU) berada di bawah UU, bukan sejajar dengan UU. Dari paparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kekuasaan legiaslasi yang utama berada di tangan DPR.

[4] Pada dasarnya kedudukan badan legislatif dan eksekutif adalah sejajar. Lihat pasal 5, 20, 21   UUD 1945

[5] UU tentang partai politik pada masa Orde Baru cenderung memperkuat kedudukan Golkar sebagai kekuatan pendukung pemerintahan Orde Baru. Di antaranya adalah UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai politik yang membatasi hanya dua partai politik dan golongan karya, juga UU sebelumnya yang mengharuskan fusi partai-partai politik besar ke dalam dua partai politik yang ditentukan oleh pemerintah. 
Beberapa Undang-undang inilah yang diteliti oleh Moh. Mahfud MD, yang kemudian diambil kesimpulan bahwa konfigurasi politik berpengaruh terhadap produk hukum. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum…, hlm. 224

[6]Menurut Abdul Wahab Khalaf, politik hukum Islam yaitu mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral, meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid, dengan kata lain mengikuti ulama salaf dalam melestarikan asas kemaslahatan dan perkembangan semua peristiwa. Abdul wahab Khalaf, Politik Hukum Islam alih bahasa Zainuddin Adnan,, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7. Dengan definisi tersebut politik hukum Islam dapat disepadankan dengan kebijakan publik dalam pemerintahan Islam, namun dalam pembahasan selanjutnya Wahab Khalaf lebih menitik beratkan pada hukum pemerintahan. Pembahasan yang berbeda dilakukan oleh ulama pendahulu yaitu Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Siyasah Al- Syari’ah fi Turuq Al-Hukmiyyah, yang membahas tentang peradilan dan metodologi hukum para sahabat dalam menghadapi setiap dalil.

[7] Pada masa awal Orde Baru terjadi Islam phobia karena terjadi ketegangan yang luar biasa dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga negara (pemerintah) mengambil tindakan yang represif dan cenderung menekan umat Islam dan berbagai gerakannya, seperti kasus tanjung Priok. Juga dalam berpolitik, pemerintah mengeluarkan UU No.3 tahun 1985 yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sehingga beberapa Partai Islam dan ormas Islam mengganti asas Islam dengan Pancasila. Hal ini disebut oleh bahtiar Effendy dengan Penjinakan aktivisme Islam, Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 111

[8] KHI sering disebut sebagai Fiqh Indonesia yang merupakan hasil dari ijma’ ulama Indonesia. Cik Hasan Basri, ‘Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional’ dalam Cik Hasan Basri Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, ((Jakarta: Logos, 1999), hlm. 8

[9] Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama),  hlm. 133

[10] Partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik. Mariam Budiardjo (Peny.), Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Obor Indonesia, 1998),  hlm 18
[11] Disarikan dari Sebastian Pompe, De Indonesische Algemene Verkiezingen 1999, (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999), hlm 65 – 185

[12] Sebutan formalis bagi partai yang menggunakan asas Islam, substansialis bagi partai yang menggunakan asas Pancasila, namun asumsi ini bersifat sementara dan tidak mutlak. Karena telah terjadi transformasi pemikiran formalis masa multipartai era Orde Lama  dan era pasca Orde Baru, yaitu kelompok formalis era Orde Lama  berasaskan Islam dan menginginkan negara Islam, Bahtiar Effendy, Islam dan Negara…, hlm.178-179. Sedangkan partai Islam pasca Orde Baru berasaskan Islam namun tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik, UU No. 2 tahun 1999 tentang partai Politik dalam Tiga Undang-undang Politik 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 3
[13] JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The modern World), alih bahasa Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 100-101

[14] Tradisionalis adalah kelompok yang masih memegang kuat pemikiran ulama tradisional Modernis adalah kelompok yang menerima apa yang datang dari Barat namun juga menekankan adanya hukum Islam dengan mengadakan reinterpretasi. Hal ini didasarkan kepada tipologi Adrew Rippin dan William Sheppard dalam Andrew Rippin, Muslims: Their Religious Beliefs and Practices Volume 2: The Contemporary Period, (London: Routledge, 1993), hlm. 29-40

[15] Syari’at sebagai keseluruhan peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan. Namun dalam prakteknya syari’at tersebut menjadi fiqh yaitu pemahaman terhadap peraturan Allah tersebut.

[16] Umar Basalim, Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 16-34
[17] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet.5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2
[18] M. Din Samsuddin, Islam dan Politik… , hlm. 152- 160

[19] Yang termasuk dalam kategori pemikiran ini adalah Rasyid Rida, Sayyid Qutb, Abul A’la Al Maududi dan Ali An Nadwi.  Lihat Erwin I.J. Rosenthal, Islam in the Modern Nation-State, dikutip oleh Bahtiar Effendy, Islam dan Negara…, hlm. 12

[20]  Para pendukung pemikiran ini adalah Muhammad Husain Haikal, Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan. Ibid., hlm. 14
[21] Menurut mereka, syari’at Islam seharusnya ditransformasikan ke dalam hukum nasional melaui perundang-undangan sebagai hukum positif, sebagaimana yang telah diwujudkan selama ini, seperti UU Perkawinan, Penyelenggaraan Haji, Pengelolaan Zakat. Dalam menerapkan syari’at Islam, dalam kehidupan kenegaraan menurut mereka lebih tepat melalui proses legislasi dari pada proses konstitusi. Risalah Sementara rapat Komisi A ke-3 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, hlm. 5

[22] Menurut mereka, setiap orang Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan syari’at agamanya. Proses yang telah dan harus selalu diupayakan melalui pendekatan kultural, adalah membangun masyarakat agar lebih melaksanakan ajaran agamanya, dalam kehidupan masyarakat bangsa, hingga mampu menjadikan masyarakat bangsa ini sebagai masyarakat yang Islami. Disarikan dari Risalah Sementara rapat Komisi A ke-3 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, hlm. 49- 50

[23] Menurut mereka bahwa, perjuangan konstitualisme memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi.  Pertama, masyarakat sudah memiliki kematangan, sehingga resistensinya lemah.  Kedua, muslimin harus memiliki grend power. Artinya secara politis de facto harus memiliki kekuatan di atas kaum resistenis.  Jadi bukan mengandalkan mayoritas.  Kemayoritasannya tidak dapat dijadikan jaminan bahwa secara de facto yang mayoritas itu mampu menundukkan penentangan kaum resistenis. 
[24] Tiga wilayah tersebut yaitu wilayah privat (privat sphere) berupa kehidupan komunal dalam berbagai jenis komunitas, baik berdasarkan keturunan, kedaerahan, etnisitas, ataupun kesamaan agama dan bahasa. Wilayah kedua adalah negara, yang disebut dengan wilayah politik (political sphere), dimana kekuasaan diorganisasikan dan digunakan, baik untuk mengatasi berbagai masalah dan konflik maupun untuk mewujudkan kepentingan umum. Wilayah ini dimonopoli oleh negara, maka tidak jarang negara menggunakan kekerasan untuk mengatasi konflik. Wilayah ketiga adalah wilayah civil society yang dinamakan wilayah publik (public sphere). Wilayah ini tidak mengunakan kekerasan seperti negara dan juga tidak merujuk pada nilai-nilai budaya sebagai normanya, namun mereka berusaha menciptakan kondisi bagi pembentukan kesadaran politik guna terwujudnya kontrol sosial untuk mengawasi kekuasaan negara. Ignas Kleden, ‘Politik Aliran, Civil Society dan Negara: Indonesia Pasca-Soeharto’ dalam Julia I. Suryakusuma (koord), Almanak parpol Indonesia Pemilu ‘99, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 1999), hlm. 40- 42

[25] Dalam pemetaan pemikiran politik Islam masa Orde Baru yang dilakukan oleh Din Syamsudin, arus fundamentalis diikuti oleh lingkaran-lingkaran usrah yang berkembang di kampus-kampus unuversitas. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 161

[26] Seperti Gus Dur dengan wacana Pribumisasi Islam, Mathori Abdul Jalil dengan tulisannya NU dan Islam Inklusif, Alwi Shihab dengan bukunya Islam Inklusif.

[27] Intelektual muda NU ini dapat dilihat dengan karya-karya LKiS, LAKPESDAM NU dan sebagainya, sebagai corong Gusdur yang menyuarakan pemikiran-pemikirannya dan yang juga mengembangkan pemikiran keIslaman Muhammad Abed Al-Jabiri, Muhammed Arkoun, Abdullahi Ahmed An-Na’im dan sebagainya yang menekankan pada dekontstruksi pemikiran Islam. Lihat buku-bukunya Post Tradisionalisme Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2000), Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, …1994, Meta-Modernisme: Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Arkoun, (Yogyakarta: LKiS, 1999) dan sebagainya, serta mengembangkan wacana pluralisme agama.

[28] Syafi’i Ma’arif sebagai Ketua Umum Muhammadiyah juga tidak mendukung Piagam Jakarta, lihat dalam bab III. Dalam sebuah perdebatan antara PP Muhammadiyah dan Pengurus Majlis Mujahidin yang diketuai oleh Azhar Ba’asyir, para pengurus PP Muhammadiyah juga tidak sepakat dengan penerapan syari’at Islam secara menyeluruh di Indonesia. Mereka lebih sepakat dengan mengadakan legislasi hukum Islam secara bertahap seperti legiaslasi UU Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Pengelolaan Zakat. Dari dokumen Film Forum PP Muhammadiyah dan Majlis Mujahidin.
[29] Dalam proses legislasi UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan, dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, semua Fraksi di DPR tidak menolak RUU kecuali hanya dengan mengajukan perubahaan-perubahan redaksional yang tidak menyentuh substansi materinya. Dokumen Legislasi UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (dari DPR RI).
[30] Sebagaimana dinyatakan AS Hikam, bahwa gagasan untuk membentuk masyarakat madani tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi, karena salah dsatu syarat demokratisasi adalah berkembangnya partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat merupakan karakter dari masyarakat madani (masyarakat sipil). Muhammad AS Hikam, ‘Masyarakat Madani dan Demokratisasi’, dalam Adi Suryadi Culla (ed), masyarakat Madani: Pemikiran,Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 137. Dinyatakan  juga oleh Sutandyo bahwa masyarakat madani merupakan prasyarat demokrasi, karean menurutnya demokrsi merupakan upaya emansipasi rakyat yang tak berdaya pada umumnya untuk berpartisipsi dalam urusan publik dan pemerintahan. Sutandyo Wignyosoebroto, ‘Masyarakat Madani, Demokrasi, Demokratisasi dan Negara’ dalam Ibid.,hlm. 155- 156
[31] Kondisi ini muncul dengan adanya reformasi politik dan birokrasi yang dilakukan oleh golongan intelektual Islam baru. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara…, hlm. 152

[32] Gus Dur sebagai seorang pluralis dapat dilihat dari pemikiran dan sikapnya terhadap beberapa kekerasan etnik dan keagamaan. Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdala (eds), Gila Gus Dur: Wacana Penbaca Abdurrahman Wahid, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 95- 110. Dalam pemerintahan Gus Dur terjadi aliansi antara PDIP yang dipetakan sebagai kelompok nasionalis selular dengan PKB sebagai kaum Islam (tradisional). Ibid.,  hlm. 112

[33] Hal ini sebagai mana terpapar dalam sub bab Transformasi Pemikiran Politik Umat Islam Indonesia Pasca Orde Baru, di Bab II

[34] Adanya kelompok-kelompok massa dari umat Islam yang berperan aktif dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan negara, baik melalui demonstrasi maupun pernyataan-pernyataan sikap di media massa dalam beberap kasus seperti penyerangan Amerika ke Afganistan dan Irak, serta tentang penerapan syari’at Islam.

[35] Hal ini sebagaimana terjadi pada masa Orde Lama  dan awal Orde Baru. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara…, hlm. 111