Minggu, 07 Oktober 2012

artikel jurnal


Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim
Oleh: Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum.

Abstrak
Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di Negara-negara muslim. Dari pembahasan ini diketahui bahwa metode pembaharuan dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Dari sini, terdapat tiga tipologi Negara muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu Negara muslim yang menggunakan hukum Islam sebagainama dalam (fiqh) tradisional; negara muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat. Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di Negara-negara muslim diantaranya adalah pembatasan usia perkawinan, control terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan istri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah.

Kata Kunci : Pembaharuan, Hukum Keluarga Islam, Negara-negara Muslim
Pendahuluan
Term hukum Islam merupakan terjemahan dari kata ‘al-fiqh al-Islami’, yang dalam literatur Barat disebut dengan ‘the Islamic Law’, atau dalam batas-batas yang lebih longgar ‘the Islamic Jurispeudence’. Yang pertama lebih cenderung kepada syari’ah,[1] sedangkan yang kedua kepada fiqh,[2] namun keduanya tidak dapat digunakan secara konsisten.[3] Begitu juga term hukum Islam mengalami ambiguitas antara fiqh, yaitu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili (rinci),[4] dan syari’ah yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.[5]
Terlepas dari berbagai definisi tersebut di atas, hukum Islam dapat dinyatakan sebagai devine law (hukum Tuhan) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan tidak memilah antara moralitas dan hukum[6]. Di dalamnya terdapat aspek hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan; dan aspek hukum mu’amalah yaitu yang mengatur hubungan hukum antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Di sinilah, salah satu letak perbedaan hukum Islam yang merupakan devine law, dengan hukum positif (legal positivism) yang hanya mengatur tatanan masyarakat dalam hubungan antara individu yang satu (sebagai subjek hukum) dengan individu yang lain, atau antara individu sebagai warga Negara dengan pemerintah atau Negara.[7]
Hukum Islam sebagai hukum agama berasal dari wahyu Allah yang dipedomani oleh umat Islam. Sementara itu, hukum positif di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropha Kontinental, banyak mengadopsi hukum dari Belanda seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari WvS (Wetboek van Strafsrecht), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berasal dari BW (Burgerlijk Wetboek), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang berasal dari WvK (Wetboek van Kopendel). Begitu juga pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, menganut sistem regulasi dan legislasi sebagaimana yang berlaku di Eropha continental. Seperti adanya legislasi peraturan perundang-undangan oleh badan legislatif.
Namun, saat ini terdapat fenomena ‘asimilasi’ antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Seperti dilegislasikannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang banyak diadopsi dari materi fiqh munakahat. Hukum Islam sebagai hukum agama yang dilegislasikan sebagai hukum nasional ini, merupakan fenomena yang banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legislasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan ini pun terjadi.
Fenomena ini juga terjadi di berbagai Negara muslim. Pasca-kolonial, Negara-negara muslim mendapatkan kemerdekaan. Mereka mayoritas, seperti Mesir, India, Pakistan, Malaysia juga menerapkan hukum warisan Barat colonial. Namun, kemudian Negara-negara muslim tersebut melaksanakan law reform, dengan membuat hukum Islam dengan birokrasi modern. Islamic law reform ini terutama dimulai dari wilayah hukum personala dan hukum keluarga, yaitu bidang hukum perkawinan dan waris.
Tulisan ini membahas tentang Islamic Law Reform di Negara-negara muslim, terutama di bidang hukum keluarga; konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan.
Konsep Pembaharuan
Pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim, terutama terjadi setelah ada persentuhan antara Islam dan barat, ketika masa kolonialisme. Sehingga, pasca-kolonialisme pembaharuan ini pun terjadi di beberapa Negara muslim yang baru merdeka. Ketika umat Islam bersentuhan dengan Barat yang lebih maju, mereka jadi berpikir, mengapa umat Islam mengalami kemudnuran dan Barat menjadi lebih maju? Tanggapan dan respon umat Islam terhadap barat pun –terkait dengan kemajuan Barat dan kemunduran umat Islam-- berbeda-beda. Pertama, ada yang menolak barat, sehingga pembaharuan mereka adalah purufikasi Islam. Menurut mereka, umat Islam mundur karena telah meninggalkan ajaran Islam yang murni. Sehingga untuk mendapatkan kemajuannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Di sisi lain, ada yang melihat Barat lebih maju, kemudian langsung mengadopsi system Barat dan meninggalkan system Islam –terutama khilafah—misalnya Turki, langsung membubarkan kekhalifahan dan mengubah Turki Utsmani menjadi Republik Turki Sekular, serta mengadopsi system hukum pidana dan perdata Barat. Di samping dua kelompok ini, terdapat kelompok yang mau mengadopsi sisi baik yang datang dari Barat, dan memadukannya dengan ajaran Islam.
Berkaitan dengan konsep dan metode pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim, Taheer Mahmoud memaparkan sebagai berikut:
  1. Intra-doctrinal Reform
Nabi penah bersabda bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah rahmat. Hal terswebut telah terbukti dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang fleksibel telah menibulkan adanya pluralitas dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Di masa awal pembentukan hukum Islam, dikenal munculnya berbagai mazhab fiqh, karena terdapat beberapa Imam dan Faqih yang mendapatkan banyak penganut dari umat Islam. Diantara mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan Imam Hambali, yang dikenal sebagai mazhab Sunny di samping juga terdapat berbagai mazhab Syi’iy.
Hingga saat ini pengaruh mazbah-mazhab fiqh ini masih kuat di berbagai Negara muslim. Seperti Dinasti Utsmani menganut mazhab Hanafiyah; kemudian maazhab ini menyebar di dunia Arab; dan dibawa ke Dinasti Mughal oleh Turki Utsmani, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Afganistan, Pakistan dan India juga menganut mazhab ini. Masyarakat muslim di beberapa Negara Melayu menganut mazhab Syafi’i. Iran menganut mazhab Ja’fari (Syi’ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya, menganut mazhab Maliki.
Pembaharuan hukum Islam dengan metode intra-doctrinal ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (fiqh) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara. Seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunny dan lebih banyak mengambil dari doktrin Imam Syafi’I; Mesir pada awalnya menganut Syafi’iyyah, kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti Utsmani, beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini, dan sebagainya.
  1. Extra-doctrinal Reform
Terkadang pembaharuan hukum Islam di beberapa Negara muslim keluar dari pendapat-pendapat mazhab fiqh yang dianut oleh masyarakatnya. Seperti, adanya ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doctrinal. Di antara penerapan ijtihad yang telah ada adalah wasiat wajibah dalam hukum waris; pelarangan poligami dan sebagainya.
  1. Regulatory Reform
Dalam perkembangan masyarakat muslim setelah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern. Berbagai Negara muslim telah melakukan pembaharuan hukum Islam dengan cara ini, seperti Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan sebagainya.
  1. Codification
Kodifikasi hukum yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis; pada awalnya dikenal dari system hukum Barat terutama Eropha Kontinental. Dalam pertemuan antara masyarakat muslim dengan Barat di masa colonial; pengaruh system hukum Barat ini pun diadopsi oleh Negara-negara muslim. Sehingga, berbagai Negara muslim membuat kodifikasi dengan mengundangkan berbagai materi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum Islamnya. Diantara Negara-negara yang telah melakukan pembaharuan tersebut adalah Lebanon, Jordania, Syiria, Tunisia, Maroko dan Irak, yang membuat peraturan perundnag-undangan yang diambil dari hukum Islam tradisional tanpa beberapa perubahan. Begitu juga di Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura,  membuat peraturan-peraturan administrative hukum Islam dengan system pengadilan.
Model Pembaharuan
Tipologi pemikiran pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh JND. Anderson. Ia membagi pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim menjadi tiga yaitu pertama, negara yang masih menganggap syari’ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Kedua, negara yang membatalkan hukum syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular (hukum Barat). Ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari’ah dan hukum Barat.[8]
Dalam buku “Muslim Family Law Reform”, Taheer Mahmoud juga menyatakan adanya tiga kelompok Negara-negara muslim terkait dengan penerapan hukum keluarganya, yaitu: 1) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mazbah yang dianutnya, dan belum diubah; 2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka; 3) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.[9]
Yang termasuk kelompok pertama, yang menerapkan hukum tradisional dari mazbah-mazhab yang dianutnya, diantaranya adalah Negara Saudi Arabia yangh menganut mazbah Hambali. Hukum keluarga Islam didasarkan kepada al-Qur’an, sunnah, dan teladan dari para sahabat rasulullah. Begitu juga di Negara Qatar. Di Yaman, hukum Islam didasarkan kepada mazbah Zaidi. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab Syafi’I dan hamafi. Hukum-hukum ini tidak dikodifikasi dan legislasi. Sementara di Bahrain,  mazhab Maliki, Syafi’I, dan Syi’I diterapkan secara tradisional, tanpa kodifikasi an legislasi.[10]
Adapun Negara kelompok kedua, yaitu yang telah meninggalkan hukum Islam, dan menerapkan hukum modern dari Barat adalah Turki dan Albania. Code civil diadopsi di Negara ini untuk menggantikan hukum Islam –terutama di Turki setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah. Turki menerapkan Code Civil Switzerland, tahun 1926. Begitu juga dinegara-negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hukum keluarga Barat modern.[11]
Kelompok ketiga, yaitu Negara-negara yang telah mereforasi hukum keluagra Islam dengan proses legislasi modern; seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hukum perkawinan dan perceraian Islam tahun 1951. di lima Negara Asia Selatan dan Tenggara, hukum keluarga Islam juga telah direformasi dnegan proses legilasi hukum modern; yaitu di Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Lainnya yaitu LIbanon, Jordania, Algeria, Iran, yang telah mereformasi hukum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hukum modern.[12]
Arah umum Kebijakan Pembaharuan
Secara umum, pebaharuan hukum keluarga Islam di Negara-negara muslim, berkaitan dengan berbagai hal untuk perbaikan dan kemajuannya; diantara pembaharuan tersebut  adalah dalam bidang:[13]
  1. Usia Perkawinan dan Perwalian
Dalam fiqh batas usia perkawinan tidak ditentukan dengan angka umur pasti. Para ulama hanya menyebutkan akil baligh; adapun baligh sendiri bagi perempuan ketika sudah mengalami haid, dan bagi laki-laki adalah yang sudah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, beberapa negara muslim telah menetapkan batas usia seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi dan menbghapuskan praktik perkawinan anak-anak. Sehingga, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia tersebut, dianggap tidak sah oleh hukum Negara; bahkan di Negara tertentu diberikan sanksi pidana untuk perkawinan anak di bawah umur.
Di Turki telah ditetapkan usia perkawinan untuk laki-laki 17 tahun dan perempuan 15 tahun, dalam Code Civil 1926; di Lebanon, laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun; di Mesir laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun; di Jordania laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun; di Syiria laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun; di Irak laki-laki dan perempuan 18 tahun; di Iran laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun; di India laki-laki 18 tahun dan perempuan 14 tahun; di Pakistan laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun.
Di beberapa Negara muslim perwalian bagi perempuan dalam perkawinan sangat ditekankan. Adanya perwalian ini ditujukan untuk melindungi kepentingan si perempuan; namun jika wali berbuat tidak adil dan tidak baik maka pengadilan dapat mengambil alihnya.
  1. Kontrol terhadap Poligami
Poligami merupakan suatu yang diperbolehkan dalam wacana fiqh, dan dibatasi hingga empat orang isteri. Namun, masalah poligami ini menjadi polemic di kalangan para pemikir muslim kontemporer. Ada pendapat yang mengatakan bahwa poligami bukanlah merupakan aturan merupakan bentuk pengecualian, yaitu untuk menghindari perbuatan yang keji. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga di Negara-negara muslim, poligami cenderung dikontrol oleh hukum Negara.
Adapun kontrol hukum keluarga Islam tehadap poligami ini dapat berupa:
a.       Menegakkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an
Dalam al-Qur’an disyaratkan berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami. Begitu juga di beberapa Negara muslim yang memperbolehkan poligami, disyaratkan bagi laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hukum keluarga di Libanon, poligami dibatasi hingga maksimal empat orang istri dan harus dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya; dalam hukum keluarga Maroko tahun 1954, menyatakan bahwa para istri yang dipoligami harus mendapatkan perlakuan yang sama dari suami, dan jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Di India dan Pakistan, dengan UU Perkawinan tahun 1939, kegagalan laki-laki untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dipoligami, dapatmenjadi sebab perceraian di pengadilan.
b.      Membuat kontrak untuk tidak melakukan poligami
Dalam fiqh Hanafiyah, seorang istri selama masa perkawinannya, mempunyai hak untuk menolak suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain atau menolak dipoligami. Dalam Hukum Keluarga Utsmani tahun 1917, jika seorang istri membuat perjanjian untuk menolak terhadap perkawinan kedua suaminya, selama masih dalam masa perkawinan dengan istri tersebut, maka jika suami melakukan perkawinan keduanya, otomatis terjadi perceraian. Peraturan yang sama juga terdapat di hukum keluarga Jordania tahun 1951, juga dalam kodifikasi hukum perdata Maroko tahun 1958.
c.       Kontrol dari hukum dan pengadilan
beberapa Negara muslim mensyarakat bagi laki-laki yang hendak berpoligami, harus mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini terdapatd alam hukum keluarga di Syiria, Iran, Irak, Singapura dan Serawak Malaysia. Negara-negara tersebut mensyaratkan kemampuan finasial suami yang hendak melakukan poligami, untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
d.      Kontrol sosial
Di beberapa Negara seperti di Indonesia dan Pakistan, menetapkan syarat-syarat tertentu bagi suami yang akan melakukan poligami. Misalnya adanya izin dari istri pertama di pengadilan.
e.       Pelarangan Poligami
Di Turki dalam Code Civil tahun 1926, melarang perkawinan kedua dan seterusnya. Sehingga seorang laki-laki yang telah beristri sah, maka perkawinannya yang kedua tidka dianggap sah secara hukum.
f.       Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami
beberapa Negara muslim menetapkan adanya sanksi pidana bagi suami yang melakukan poligami atau perkawinan kedua. Misalnya di Tunisia dalam kodifikasi hukum perdata tahun 1956; di Iran dan Irak, poligami yang tidakb mendapatkan izin dari pengadilan dikenai sanksi pidana; hukum keluarga Pakistan tahun 1961 juga menetapkan sanksi pidana bagi perkawinan kedua dan poligami tanpa perizinan sah.
  1. Perceraian dari suami
Perkawinan merupakan “mitsaqan ghalidhan” ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, hukum keluarga di beberapa Negara muslim, cenderung membatasi kehendak suami untuk memutuskan perkawinan. Jika di masa pembentukan hukum Islam sebagaimana yang diwacanakan dalam fiqh, seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya; dan ketika suami mengucap talak maka, telah jatuh talak, dan perkawinan menjadi putus; maka hukum keluarga Islam saat ini cenderung untuk membatasi hak talak bagi suami tersebut. Beberapa upaya pembatas tersebut diantaranya adalah:
  1. Intervensi pengadilan
Di beberapa Negara muslim seperti Turki, Tunisia, Aljazair, Irak, dan Iran, seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di Turki, perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan yang diajukan oleh pasangan suami istri. Adapun alas an perceraian yang dibenarkan adalah adanya perzinahan, adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pasangan, meninggalkan rumah tangga, dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Di Tunisia dan Aljazair, pengadilan dapat memutuskan perceraian antara pasangan suami istri atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Iran, berdasarkan ketetapan hukum keluarga tahun 1967, mengatur harus adanya sertifikat dari pengadilan yang menyatakan bahwa kedua psangan tidak dapat rujuk dan tidak dapat didamaikan, sebelum dijatuhkan talak oleh suami. Begitu juga di Irak, dalam hukum perdata tahun 1959, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan.
Sebelum perceraian dilakukan, di beberapa Negara muslim tersebut mengatur adanya upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Pengadilan belum akan memutuskan perkawinan mereka jika ada kemungkinan rekonsiliasi dan perdamaian dapat dicapai.
  1. Intervensi Administrasi
Di Indonesia dan Pakistan, hukum mengatur adanya intervensi administrative terhadap perceraian. Di Indonesia, seorang suami yang menginginkan perceraian dengan istrinya, harus mendaftarkan ke Biro Konsultasi di bawah Departemen Agama. Mereka akan dinasehati terlebih dahulu untuk rujuk dna berdamai, sebelum mendaftarkan perceraian ke pengadilan.
Adapun di Pakistan, berdasarkan hukum keluarga muslim tahun 1961, seorang suami yang telah menceraikan istrinya, akan diberi catatan oleh kantor cacatan sipil setempat yang akan menujuk lembaga arbitrase untuk mereka. Perceraian tersebut belum dapat berlaku sebelum habis waktu sembilan puluh hari dari tanggal catatan tersebut, sedangkan lembaga arbitrase akan mengupayakan perdamaiana dan rujuk bagi mereka.
  1. Pembatasan secara tidak langsung
Di beberapa Negara muslim tidak menerapkan intervensi administrasi dan pengadilan, dan mereka masih cenderung menganut hukum Islam tradisional. Mereka masih mengakui hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Diantara Negara-negara ini adalah Libanon, Mesir, Sudan, Jordania, Syiria, Maroko dan Irak. Di Negara-negara ini, bentuk ucapan talak dari suami harus benar-benar dimaksudkan untuk mengungkapkan kehendak suami untuk mentalak istrinya, tidak bersifat bahasa metafora, tidak karena ancaman ataupun adanya provokasi.
  1. pembatalan talak tiga sebagai bentuk ucapan talak
Jika dalam wacana fiqh  talak tiga yang diucapkan tiga kali telah dianggap sebagai jatuhnya talak tiga, maka dalam pembaharuan hukum keluarga Islam ini, talak yang diucapkan tiga kali belum dapat dianggap sebagai talak tiga. Bahkan di beberapa Negara muslim, berapakali pun talak diucapkan, belum dapat dianggap jatuh talak, sebelum dilaksanakan prosesnya dipengadilan. Sehingga, talak harus diucapkan dimuka pengadilan, untuk talak satu. Seperti di Indonesia, talak harus diproses di pengadilan Agama.
  1. Perceraian yang diajukan oleh istri
Dalam fiqh, dinyatakan bahwa hak talak ada pada suami, namun seorang istri juga dapat meminta cerai dari suami, dalam apa yang disebut dengan faskh. Di Negara-negara muslim saat ini, perceraian yang diajukan oleh istri juga diatur dalam hukum keluarga. Seorang sitri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan beberapa alasan yaitu kegagalan suami dalam memberaikan nafkah, suami memiliki halangan fisik, mental dan penyakit yang susah disembuhkan, meninggalkan rumah tangga, menyakiti sitri, berbuat kekerasan terhadap sitri, dipenjara, menghilang dan sebagainya.
Inisiatif perceraian dari istri ini diajukan ke pengadilan. Di Iran, seorang istri yang suaminya melakukan perkawinan kedua atau berpoligami tanpa persetujuan istrinya, maka sang istri dapat mnegajukan perceraian ke pengadilan; begitu juga di India dan Pakistan.
  1. Status hukum anak
Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, dalam fiqh terdapat konsep tentang masa iddah, yatu masa menunggu setelah perceraian. Hal ini penting untuk mengetahui apakah istri ketika dicerai dan setelah cerai, dalam keadaan mengandung atau tidak. Jika setelah cerai, dalam masa iddah si istri mengandung, maka berarti anak tersebut masih anak dari suami yang telah menceraikannya.
Di beberapa Negara muslin, hukum keluarga mengatur tentang masa iddah, hak nafkah dan hak waris bagi istri serta status anak dalam masa ini. Di Mesir menetapkan masa iddah tidak lebih dari satu tahun, begitu juga di Sudan. Di India dan Pakistan juga diatur tentang hal tersebut, bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam masa iddah, dan ibunya belum menikah dengan orang lain, anak tersebuat masih mendapatkan status anak sah dari perkawinan sebelumnya.
Sementara itu dalam kaitannya dengan hukum waris, dikenal adanya pewarisan secara intestate dan pewarisan secara testament. Yang pertama, pewarisan karena golongan darah, hubungan perkawinan dan kekerabatan; sedangkan yang kedua, pewarisan karena adanya wasiat. Diantara Negara-negara muslim hanya ada beberapa Negara yang membuat undang-undang tentang hukum warisnya secara komprehensif, yaitu di Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko. Adapun Negara Sudan, Irak dan Pakistan melakukan pembaharuan hukum waris dari konsep hukum waris Islam klasik.
Adapun pembaharuan dalam ranah hukum waris diantaranya adalah:
  1. Cucu diberi hak waris dengan wasiat wajibah
Diantara pembaharuan dalam bidang hukum waris Islam adalah pemberian hak waris kepada cucu jika orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam konsep huku waris Islam klasik, cucu sepenuhnya tidak mendapatkan hak waris, karena kedudukannya yang lebih jauh. Namun, di beberapa Negara muslim, telah memberikan hak waris kepada cucu jika orang tuanya yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggak dunia. Hal ini dikenal dengan konsep wasiat wajibah. Diantara Negara yang mengatur wasiat wajibah bagi cucu ini adalah Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, begitu juga di Pakistan.
  1. Pasangan yang masih hidup
Dalam hukum waris Islam tradisional, pasangan yang masih hidup hanya mendapatkan bagian sesuai dengan yang ditentukan dalam al-Qur’an (furudhul muqaddarah). Dalam kasus jika ahli waris yang ada hanya pasangan yang masih hidup, maka sisa harta warisan dikembalikan ke baitul mal atau Negara. Adapun pasangan, hanya mendapatkan bagiannya sesuai dengaan furudhul muqaddarahnya, yaitu suami setengah dan istri seperempat dari harta warisan.
Di Negara-negara muslim saat ini dalam hukum waris Islamnya, memberikan seluruh harta warisan kepada pasangan yang masih hidup, dalam kasus jika hanya dia satu-satunya ahli waris yang ada. Di Mesir, Sudan, Syiria dan Tunisia, India dan Pakistan hal tersebut telah berlaku.
  1. Wasiat bagi ahli waris
Dalam hukum waris Islam klasik, wasiat tidak boleh diperuntukkan bagi ahli waris. Namun di beberapa Negara muslim, wasiat boleh diberikan kepada ahli waris. Seperti di Mesir dan Sudan, begitu juga di Irak.
Penutup
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Negara-negara muslim dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Terdapat tiga tipologi Negara muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu Negara muslim yang menggunakan hukum Islam sebagainama dalam (fiqh) tradisional; negara muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat.
Adapun aspek pembaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim terutama dalam bidang hukum keluarga diantaranya adalah pembatasan usia perkawinan, control terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan istri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Usul Fiqh, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978)

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001)

JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), alih bahasa Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

Joseph Schach, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendom Press, 1982)

Mahmud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966)

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Sri Wahyuni, “Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (Sebuah Studi Komparatif)”, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah Asy-Syir’ah, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972)





[1] Islamic Law is an all embrancing body of religious duties, the totality of Allah’s commands that regulate the life of every Moslem in its aspects. Joseph Schach, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendom Press, 1982), hlm. 1

[2] Ketika menyebutkan Islamic Jurisprudence dibahas tentang bagaimana masyarakat muslim membuat administrasi peradilan yangbaru dan senantiasa berkembang dari masa ke masa yaitu masa nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayah dan selanjutnya. Ibid., hlm 3.

[3] Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 1
[4] Abd al Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Usul Fiqh, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 11
[5] Definisi ini menurut Mahmud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), hlm. 12

[6] Hukum Islam merupakan devine law yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, sedangkan hukum positif merupakan ciptaan manusia dalam masyarakatnya. Hukum perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif adalah bahwa dalam hukum Islam tidak terpisah antara law and morality, sementara dalam hukum positif, terdapat pemisahan antara law and morality. Begitu juga sanksi dalam hukum Islam lebih banyak bersifat eskatologis, sedangkan dalam hukum positif terdapat sanksi yang tegas yang diberlakukan oleh masyarakat atau Negara. Lihat, Sri Wahyuni, Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (sebuah Studi Komparatif), dalam Jurnal Ilmu Syari’ah Asy-Syir’ah, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006.

[7] Hukum positif hanya mencakup norma hukum yang tidak mencakup kaidah-kaidah hukum lain dalam masyarakat seperti norma agama, norma susila dan norma sopan santun. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 34

[8] J JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World), alih bahasa Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994) hlm 100-101.
[9] Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972), hlm. 2-3

[10] Ibid., hlm. 3-4

[11] Ibid., hlm. 5-6
[12] Ibid., hlm. 7

[13] Disarikan dari Tahir Mahmood, Family Law Reform…, hlm. 283-291

2 komentar: