Senin, 01 Oktober 2012

artikel jurnal



PENGARUH POSITIVISME
DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM
DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Oleh: Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

Abstrak
This article discusses about the positivism influence to jurisprudence and law development, especially in Indonesia, and the analysis of the strength and the weakness of the positivism influence. Through the positivism which was introduced by August Comte, the rational and empiric truth and the standard of natural sciences were used also in the social sciences, law and jurisprudence. The concept of legal positivism is the proof of the positivism influence in law and jurisprudence. Legal positivism develops as the written law which is formulated by the legitimated state organ which has the power and souveregnity. It is separated from the moral and the right and wrong values. There were many scholars who use the positivism in their legal opinion, namely Hart, Hans Kelsen and John Austin. The concept of legal positivism in Indonesia also follows the legal positivism opinion, which seen in many aspect such as the written law, law unification, and legislation.

Tulisan ini membahas tentang pengaruh paham positivisme dalam perkembangan ilmu hukum, terutama juga dalam pembangunan hukum Indonesia, sehingga dikenal apa yang disebut hukum positif, serta analisis tentang kelemahan dan kelebihan dengan adanya pengaruh tersebut.
Dengan paham positivisme yang diintrodusir oleh August Comte, kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam, juga digunakan dalam ilmu-ilmu social, termasuk juga dalam ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/ kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk. Para pemikir hukum positif yang menggunakan paham positivisme ini diantarnya adalah Hart, Hans Kelsen juga Austin, yang pemikirannya banyak dianut hingga saat ini. Konsep hukum positif di Indonesia juga menganut konsep hukum dari para pemikir hukum positif tersebut. Hal ini tampak dengan adanya hukum Indonesia sebagai hukum tertulis, adanya penerapan hukum yang standar untuk seluruh warga negara dengan unifikasi hukum; adanya legislasi melalui badan legislatif (yang memiliki kuasaan) untuk membuat dan mengesahkan peraturan hukum dan sebagainya.

Kata Kunci/ Key Words: Pengaruh Positivisme, perkembangan ilmu hukum, pembangunan hukum Indonesia (positivism influence, law and jurisprudence development, law politic in Indonesia)

A.      Pendahuluan
Filsafat ilmu sebagai suatu disiplin ilmu dengan kajian filosofis yang objeknya ilmu pengetahuan; dapat dikatakan induk dari berbagai disiplin ilmu. Jika filsafat dikatakan sebagai the mother of knowledge, karena dari filsafatlah kemudian muncul dan berkembang berbagai bidang keilmuan; maka filsafat ilmu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai disiplin keilmuan.
Kajian filsafat ilmu yang mengenalkan konsep ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi;[1] dapat digunakan untuk kerangka analisis dalam setiap permasalahan dan berbagai disiplin keilmuan. Dari ketiga konsep tersebutlah, sebuah disiplin keilmuan dapat berkembang. Terutama ranah epistemology, dapat memberikan kerangka berpikir bagi para ilmuwan dan peneliti guna pengembangan sebuah disiplin keilmuannya.
Perkembangan teori dan paradigma dalam semua disiplin keilmuan, tidak terlepas dari epistemology yang berkembang dalam filsafat ilmu. Kajian ilmu hukum atau studi hukum, juga tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Misalnya, terbentuknya paradigma positivistic dalam hukum; yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-posivistik.
Positivisme sejak abad 18-19 di Barat, juga memberikan pengaruh besar kepada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi legal positivistic, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas; hukum yang diterapkan secara resmi melalui legislasi Negara; yang kemudian dikenal dengan teori legisme sejak masa Napoleon. Pembuatan materi hukum secara lengkap dan menyeluruh yang disebut dengan kodifikasi, menjadi model yang diikuti banyak Negara sejak saat itu hingga saat sekarang ini. Inilah pengaruh besar paradigma positivistic dalam bidang hukum dan studi hukum.
Dalam pengaruh paradigma positivistic ini, hukum bertumpu kepada kepastian yang legal formal. Pada awalnya dahulu, ini dianggap sebagai solusi yang tepat, dimana ketika menghadapi masalah hukum, hakim langsung dapat menujuk kepada kitab undang-undang atau kodifikasi hukum yang telah ada. Hal ini tampak sangat membantu dan menjadi solusi yang efektif dalam bidang hukum. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh positivisme dalam ilmu hokum.
B.       Paham Positivisme
August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Pada tahun terjadinya Revolusi, filosuf ini dilahirkan di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia studi di Ecole Polytechnique di Paris dan sesudah dua tahun di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi, tapi juga Hume dan Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya. 
Adikaryanya yang paling terkenal adalah Cours de Philosophi positive dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi usaha itu tidak rampung, sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya Societe positiviste menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan.[2]
Istilah “positivisme” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “positif”. Dalam prakata Cours de Philosophie Positive, dia mulai memakai istilah “filsafat positif” dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Kata “filsafat”, dia artikan sebagai “sistem umum tentang konsep-konsep manusia”, sedangkan “positif” diartikannya sebagai “teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati”. Dengan kata lain, “positif” sama dengan “factual”, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.
Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah yang factual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sahih mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan.
Fakta dimengerti sebagai “fenomena yang dapat diobservasi”, maka sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, positivisme menolaknya sama sekali. Yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indrawi. Karena itu, positivisme adalah hasil ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam Pencerahan Prancis.[3]
Dalam Cours de Philosophie Positive, Comte menjelaskan bahwa munculnya ilmu-ilmu alam tak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia dari abad ke abad. Sejarah pengetahuan itu berkembangan melalui tiga tahap, yang ia sebut sebagai “tahap teologis”, “tahap metafisis”, “tahap positif”. Ketiga tahap itu dipahami Comte sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dan menurut Comte, juga besesuaian dengan tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke masa dewasa. Baiklah kita ikuti tahap demi tahap.
Dalam tahap teologis, menurut Comte, umat manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menentukannya dalam kekuatan-kekuatan adimanusiawi. Kekuatan-kekuatan ini, entah disebut dewa-dewa atau Allah, dibayangkan memiliki kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Zaman ini lalu dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap yang paling primitive dan kanak-kanakan, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-objek fisik itu berjiwa, berkehendak, berhasrat. Pada tahap berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Akhirnya, pada tahap monoteisme, dewa-dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.
Dalam tahap metafisis, umat manusia berkembang dalam pengetahuannya seperti seseorang melangkah pada masa remajanya. Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, konsep ”ether”, “causa”, dst. Dengan demikian, peralihan ke tahap ini diselesaikan sesudah seluruh konsep mengenai kekuatan-kekuatan adimanusiawi diubah menjadi konsep-konsep abstrak menganai alam sebagai keselurahan. Tidak ada lagi Allah dan dewata, yang ada adalah entitas-entitas abstrak yang metafisis.
Akhirnya, umat manusia mencapai kedewasaan mentalnya dalam tahap positif. Pada zaman ini umat manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Pikiran hanya memusatkan diri pada yang factual yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum, misalnya hukum gravitasi. Baru pada tahap inilah ilmu pengetahuan berkembang penuh. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, tapi juga bersifat pasti dan berguna.
Comte juga mencoba menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan bentuk-bentuk organisasi social. Tahap teologis dihubungkannya dengan absolutisme, misalnya otoritas absolute raja dan golongan militer. Pada tahap metafisis, absolutisme raja dihancurkan dan diganti dengan kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Akhirnya, pada tahap positif, organisasi masyarakat industri menjadi pusat perhatian. Ekonomi menjadi primadona, dan kekuasaan elite intelektual muncul. Mereka ini menduduki peran organisasi sosial, dan bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan masyarakat industri.[4]

Comte juga berusaha mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. Menurut Comte, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan factual, dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh Karena itu, terjadi pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Untuk menetapkan ilmu-ilmu khusus, Comte berusaha menemukan ilmu-ilmu yang bersifat fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang bersifat terapan. Dalam adikaryanya itu, Comte menyebutkan enam (6) ilmu fundamental, yakni: matematika, atronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, dan fisika social (sosiologi).[5]
Keenam ilmu dasar itu diurutkan sedemikian rupa sehingga mulai dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari astronomi, dan astromoni tergantung pada matematika. Fisiologi dan biologi menyelidiki hukum-hukum umum yang mengatur makhluk hidup, dan keduanya tergantung pada kimia yang menyelidiki perubahan zat, tapi juga lebih abstrak daripada sosiologi dan diandaikan oleh sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan terakhir, menurut Comte, sosiologi baru berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Sebaliknya sebagai pangkal, matematika bagi Comte adalah model metode ilmiah bagi ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi baru dalam sosiologi, menurut Comte, ilmu-ilmu mencapai tahap positifnya, yakni: secara penuh memakai metode ilmiah untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni: perilaku sosial manusia. Dalam hal ini dia mengklaim dirinya sebagai orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.
Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan etika. Dalam anggapannya, psikologi yang ilmiah itu mustahil, sebab psikologi adalah refleksi manusia atas rohnya sendiri, dan roh ini bukan fakta positif, melainkan pengalaman subjektif. Pada zaman Comte psikologi lebih dipahami sebagai psikologi introspektif. Dia belum melihat perkembangan psikologi menjadi psikologi eksperimental. Lalu, bagaimana dengan etika? Etika dalam arti ilmu normative tentang apa yang seharusnya ada jelas melampaui yang factual. Dalam arti ini etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan tetapi, Comte lalu memperlakukan etika sebagai ilmu tambahan untuk meneruskan hukum-hukum yang memungkinkan kita meramalkan dan merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika menjadi tambahan untuk sosiologi.[6]
C.       Perkembangan Hukum Positif
Dalam wacana filsafat hukum, dikenal beberapa mazhab; diantaranya adalah[7] madzhab hokum alam[8], mazhab sejarah[9], teori teokrasi[10], kedaulatan rakyat[11], kedaulatan Negara[12] dan kedaulatan hokum.[13]
Dari teori-teori tersebut telah tergambar bahwa pada awalnya yang berkembang adalah mazbah hukum alam dan hukum dari Tuhan. Akan tetapi, paham ini lambat laun tergantikan dengan mazhab hukum positif, yang dimualai dari mazhab sejarah, teori kedaulatan rakyat, kedaulatan Negara, dan kedaulatan hukum. Keempat teori terakhir tersebut mengambil bentuk dalam paham hukum positif (legal positivism).
Paham legal positivism ini juga senada dengan perkembangan paradigma keilmuan lainnya. Era legal positivism ini diawali dengan perubahan paradigmatic di bidang sains dan filsafat ilmu; Fase paham hukum alam dan hukum Tuhan, identik dengan apa yang disebut oleh Comte sebagai fase magic dan fase metafisik. Kemudian, ketika muncul paham positivism, paham tentang hukum positif (legal positivism) juga terjadi.
Di dalam sejarah politik, dikenal era paham teokrasi yang mengambil bentuk monarkhi dengan kekuasaan absolute para raja yang menggunakan legitimasi dari kekuasaan Tuhan. Raja sebagai penguasa dianggap sebagai wakil dan bayangan Tuhan di bumi, sehingga ketundukan rakyat kepada raja/ penguasa merupakan penjelmaan dari ketundukan kepada Tuhan.[14] Dengan demikian, kekuasaan raja/ penguasa menjadi absolute. Hal ini sebagaimana terjadi di Perancis sebelum revolusi, seperti pada kekuasaan Raja Louis XIV. Pada fase ini, hukum merupakan titah raja; dan Negara adalah milik raja. Terdapat sloroh yang terkenal dari raja Louis yaitu “Negara adalah Saya; hukum adalah perkataan Saya”.
Pada fase tersebut, banyak kritik dan era revolusi pun dimulai. Pemikiran-pemikiran tentang kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, kebebasan manusia mulai bermunculan di era ini, sebgai respons terhadap realitas social saat itu. JJ Rousou yang menulis bukunya “du contract social ou principles du droit politique  menyatakan bahwa orang-orang melakukan kontrak bersama untuk mewujudkan cita-cita individualnya, menjadi kehendak umum (volonte generale); kemudian terciptakan tujuan umum an kepentingan umum. Maka, hukum harus mencerminkan kepentingan dan kehendak umum tersebut[15]. dalam konteks ini, negara merupakan wujud dari perjanjian masyarakat tersebut; sehingga, penguasa tidak bisa berbuat semena-mena terhadap rakyat. Dari sini muncul konsep kedaulatan rakyat; yaitu bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasan tertinggi di Negara. Pada konsep hukum, seiring dengan teori ini, maka hukum merupakan penjelmaan kehendak rakyat untuk mengatur Negara dan masyarakatnya.[16]
Montesquieu juga terkenal dengan teorinya trias politica yaitu tentang pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaaan legislative sebagai pembuata peraturan hukum (perundang-undangan), eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan yang juga harus taat kepada peraturan hukum yang dibuat oleh legislative, dan yudikatif yaitu pengawas hukum (para penegak hukum dan pengadilan). Hal ini juga merupakan kritik terhadap kekuasaan raja yang absolute yang hanya terletak pada satu orang.
Di sisi lain, seorang filosof Inggris John Lock menyatakan tentang kebebasan manusia. Menurutnya, pada dasarnya manusia diciptakan sebagai individu yang bebas; sehingga dia kemudian dikenal sebagai bapak HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini juga merupakan kritik terhadap kondisi masyarakat dan kekuasaan absolute yang menindas rakyat.
Lock juga telah memiliki konsep awal tentang Negara hukum; yaitu Negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pribadi manusia. Dengan merumuskan tujuan Negara tersebut, maka Negara tidak akan melalaikan kepentingan public. Menurutnya, undang-undang Negara harus dapat menjaga dan melindungi hak-hak para warganegara. Konsep Negara hukum ini, bukanlah Negara yang bertugas menjaga hukum, namun prinsip-prinsip hukum baik privat maupun public harus diwujudkan, untuk me mbatasi kesewenang-wenangan perseorangan dan melindungi hak warganegra.[17] Lock juga telah merumuskan adanya tiga kekuasaan yitu legislative, eksekutif dna federative. Kekuasaan legislative menurutnya, merupkan kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan kedua adalah kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang. Adapun kekuasaan federative biasanya merupakan kekuasan untuk menyatakan perang, perdamaian, mengadakan perjanjian dengan Negara lain, dan melakukan hubungan antara Negara.[18]
Pemikiran-pemikiran tersebut seiring dengan perkembangan hukum saat itu, sehingga paham hukum positif pun terjadi. Paham positivime yuridis beranggapan bahwa tatahukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bntuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.[19]
Hukum, kemudian dibuat dengan standar –seperti ilmu eksakta—yang tertulis dan dibakukan untuk mengatur masyarakat; ditetapkan oleh badan yang berwenang, disyahkan oleh Negara. Hal ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan paradigmatic di bidnag pengetahuan (menuju positivism) dan perubahan paham politik dari absolutism teokrasi monarkhi kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan Negara dan kedaulan hukum.
Dalam paham hukum positif (legal positivism) saat ini, hukum hanyalah aturan yang mengatur hekidupan masyarakat secara kongkret yg bersifat empiris; hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma susila (moral) dan norma kesopanan.[20] Paham hukum alam dan hukum Tuhan, kini telah tergeser oleh paham hukum positif yang empiris, yang baku dan disahkan oleh negara. Bahkan, dalam hukum positif modern tidak ada tempat untuk hukum alam; semuanya hukum yang dibuat oleh manusia.[21]
Di Perancis, mengawali pembentukan hukum ini dengan membuat kodifikasi hukum perdata di bawah pemerintahan Napoleon tahun 1804. Jerman tahun 1900 juga mensistematisasi hukumnya.  Kemudian, seluruh darata eropa, termasuk eropa timur dan Rusia, juga membuat kodifikasi hukum.[22] System hukum ini yang kemudian berkembang sebagai system hukum Eropha continental yang memiliki cirri khasnya yaitu diantaranya hukum tertulis berupa undang-undang dan ada kodifikasi.
D.       Positivisme dalam Konsep Hukum
Science is a system based on direct experience, and controlled by experimental verification….[23]
Ungkapan ini lazim dalam paham positivisme, yang kemudian berkembang dan mempengaruhi seluruh perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu social dan juga hukum.
Empirisme mempunyai pengaruh yang menentukan atas filsafat modern, terutama dalam aspek negatifnya, yakni turunnya derajat metafisika dalam filsafat. Penolakan metafisika sebagai renungan filsafat yang unggul atau bahkan yang relevan adalah biasa, baik bagi “pragmatisme” maupun bagi positivisme logis. Kedua gerakan ini besar pengaruhnya atas teori hukum modern, tetapi dari sudut yang berbeda. Sedangkan pragmatisme sebagai konsepsi yang bertentangan, menekankan pada pentingnya studi fakta-fakta hukum, positivisme logis, terutama menaruh perhatian pada metode pembuktian. Data-data dasarnya adalah data-data matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana berkembang suatu logika matematika bahasa. Dalam buku Principia Mathematica dari Russell dan Whitehead, logika matematika diungkapkan dalam lambang-lambang bahasa. Bentuk positivisme ini, melalui bermacam-macam perubahan, menyebabkan adanya perubahan studi tentang konsepsi-konsepsi hukum dalam ilmu hukum analitis modern.[24]
Empirisme menjadi penting bagi hukum manakala studi ilmiah tentang dunia luar diperluas dari gejala alam ke tatanan social. Studi tentang undang-undang yang mengatur perilaku social dalam keluarga, dalam kelompok, dalam dan Negara lambat laun menjadi objek ilmu pengetahuan (sosiologi). Eksponen pertama dari pemikiran baru dalam filsafat politik dan ilmu hukum dengan undang-undang menjadi perilaku social adalah cours de philosophi positive-nya August Comte. Sesuatu yang lebih penting yang berasal dari kecenderungan-kecenderungan modern yang bermacam-macam adalah cara pemikiran yang disebut pragmatisme atau realisme.[25]
Dari teori-teori sejak Bentham, dan selanjutnya menghadapkan hukum pada tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, teori-teori ini tidak didasarkan atas cita-cita metafisik atau hukum alam, tetapi menegaskan tujuan hukum berkenaan dengan tujuan-tujuan social dan kebutuhan kebutuhan manusia. Teori-teori itu pada hakekatnya ideologis. Oleh karenanya, teori-teori itu berbeda dalam konsepsi dan orientasi, serta penafsiran hukum pragmatis atau sosiologi, yang memperlakukan hukum sebagai fakta-fakta dan kekuatan social tertentu. Jadi, dalam hal ini perkataan “positivisme” dalam filsafat, tampaknya paling tidak mempunyai tiga kecenderungan yang berbeda: Empirisme, pragmatisme, dan positivisme logis.
Dalam teori hukum modern, “positivisme” menjadi lebih penting dan melambangkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam pemikiran hukum kontemporer. Banyak dari manifestasinya yang paling penting adalah “positivisme analitis”, yang diletakkan secara ilmiah oleh Austin dan para pengikutnya, dan dimodifikasi di zaman kita oleh Kelsen dan Mazhab Wina. Dalam pemikiran hukum setidak-tidaknya ada dua kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan pragmatis, yang keduanya berhubungan, walaupun dengan cara-cara yang berbeda, dengan empirisme filosofis.
Diantara contoh konsep hukum positif adalah konsep hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum Inggris, John Austin (1790-1859). Austin mendefinisikan hukum sebagai “Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya”.[26] Jadi, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan, dan tidak didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasan yang lebih tinggi.
E.       Pengaruh konkret Aliran Positivisme dalam Hukum Positif
Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif (positivisme) yang lahir awal abad 19-an. Aliran fislafat ini memiliki prinsip-prinsip utama diantaranya adalah: 1) hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam pengalaman; yang dingkat sebagai emprisme oleh Locke dan David Hume; 2) hanya apa yang pasti secara nyata disebut dan diakui sebagai kebenaran. Berarti, tidak semua pengalaman dapat disebut benar; 3) hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan; 4) karena semua kebenaran di dapat memalui ilmu, maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu.[27]
Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-seluasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam ilmu social dan ilmu hukum. Sebagai cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala social semata, sedangkan dalam positivisme hukum, hukum dipandang sebagai gejala normative belaka.
Prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah: 1) suatu tata hukum Negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan social, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karenadasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang; 2) hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari hukum material; 3) isi hukum material diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.
Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa; hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebanken kepada makhluk yang perpikir; perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang keuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Pandangan tersebut jelas tampak pengaruh dari sains modern.
Menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Diluar itu bukanlah hukum, melainkan moral positif (positive morality). Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam; juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogyanya harus ditaati. Jika seseorang tidak mentaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya yaitu sanksi. Hukum juga mempunyai system hierarkhi, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang peringkanya lebih tinggi.
Jadi, menurut Kelsen, pertama, hukum sebagai system tertutup atau sistem hukum murni, yaitu system norma murni yang harus dipisahkan dari unsure-unsur lain yang bukan hukum; kedua, hukum sebagai keharusan (sollenkategori); hukum sebagaib system peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.
Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran legisme ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.[28]
Di sisi lain, sebagimana telah dipaparkan di atas, hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter ciri-ciri hukum modern diantaranya adalah:[29]
1.      System hukum tersebut terdiri dari peraturan-peratiran yang seragam, baik dari segi isi maupun dari segi pekalsanaannya
2.      System hukum tersebut bersifat transaksional, artinya hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh factor usia, kelas, agama ataupun perbedaan jenis kelamin.
3.      System hukum modern bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum.
4.      Adanya hierarkhi pengdilan yang tegas
5.      Borokratis, artinya melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan.
6.      Rasional
7.      Pelaksanaan system hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman.
8.      Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yan kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya system pengkotakan
9.      System ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
10.  Lembaga-lembaga pelaksana  dan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan karena negrlah yang mmepunyai monopoli kekuasaan
11.  Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislative dan yudikatif.
Dari berbagai pemikiran para ahli hukum tentang konsep dan karakter hukum positif ataupun hukum modern yang terpapar di atas, tampak jelas adanya pengaruh paham positivisme dalam perkembangan konsep hukum dan ilmu hukum.
F. Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum Indonesia
1. Hukum Indonesia
Para ahli hukum berbeda pendapat tentang definisi hukum. Akan tetapi, paling tidak terdapat konsep hukum yang bisa diketahui; yaitu bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bersifat mengikat, yang berisi perintah, larangan, dan pembolehan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan ada sanksi bagi orang yang melanggarnya.[30]
Hukum Indonesia atau apa yang disebut sebagai hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku secara sah di Indonesia; hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia.
Istilah hukum positif ini sangat akrab di kalangan orang yang belajar hukum di Indonesia. Selama ini, hukum positif didefinisikan sebagai hukum yang berlaku di suatu tempat saat ini. Jadi, hukum positif Indonesia yaitu hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Istlah hukum positif ini, merupakan bukti konkret dari konsep positivism dalam hukum Indonesia.[31]
Hukum positif Indonesia, juga mengadopsi konsep hukum positif dari para pemikir hukum positif terpapar di atas; sehingga, hukum positif Indonesia juga merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan terpisah dari nilai-nilai moral (baik dan buruk).[32]
Dalam hukum Indonesia, dikenal adanya hukum pidana dan hukum perdata.[33] Hukum pidana merupakan hukum yang berisi perintah dan larangan tentang perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, untuk mengatur perilaku warga Negara, dan peraturan tersebut disertai dengan sanksi-sanksi. Hukum pidana ini merupakan hukum yan mengatur antara pemerintah Negara dan warga Negara yang menitik beratkan kepada kepentingan umum, ketertiban, dan keamanan. Misalnya, dalam hukum pidana diatur tentang tindak pidana pencurian, pembunuhan, serta sanksi hukumannya.
Secara kelembagaan, di Indonesia juga terdapat lembaga pengadilan dari tingkat pertama di wilayah Kabupaten hingga tingkat banding (wilayah propinsi) dan Kasasi di tingkat pusat (yaitu Mahkamah Agung). Saat ini juga terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan yang berwenang untuk menyelesaiakan sengketa antar lembaga Negara, dan meninjau kembali undang-undang. System pengadilan yang hierarkhi ini, juga meruapakn salah satu karakter konsep hukum positif sebagaimana terpapar di atas.
2.      Pembentukan hukum Indonesia
Hukum di Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, Undang-undang dibuat oleh Presiden (pemerintahan eksekutif) dengan persetujuan DPR, dan atau sebaliknya.[34]
Indonesia menganut rumpun system hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan civil law system, yang dibawa oleh Belanda colonial dari Perancis. Paham legisme sangat akrab dalam system hukum ini, yaitu bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum; dan hukum bersifat tertulis dan dibuat resmi oleh Negara. Sehingga di Indonesia, hukum merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah Negara.
Konsep hukum seperti ini, merupakan pengaruh dari paham positivisme. Hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga Negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah Negara dan bagi seluruh warga Negara).
Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislative yaitu DPR dan Presiden; dan peraturan ini yang kemudian disebut dengan undang-undang, yang diberlakukan secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warganegara. Konsep hukum Indonesia ini merupakan konsep hukum positif yang juga dianut diberbagai Negara, sehingga tampak jelas bahwapaham positivism sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.
3.      Pengaruh Positivisme dalam praktik hukum di Indonesia saat ini
Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh positivisme dalam hukum dan treutama hukum Indonesia sangat kuat. Hukum Indonesia yang unifikatif, standar, tertulis  dan dilegislasikan oleh Negara, yang disebut dengan istilah hukum positif, merupakan bukti konkret pengaruh positivism tersebut.
Di sisi lain, dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivism juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivism ini juga tampak dalam system peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.
Beberapa kasus terkenal misalnya, yang pernah dengan gencar diekspose oleh media tentang pemidanaan terhadap tindak pidana yang relatif sepele; seperti pencurian 3 biji kakau, pencurian semangka, pencurian tiga kilo kapas, mengecas hp di apartemen…dan sebagainya. Kasus ini dianggap ringan oleh masyarakat, tetapi mendapatkan perlakuan hukum secara rigit.
G.     Analisis terhadap Pengaruh Positivismedalam Pembangunan Hukum
1.      Kelebihan Paham Positivisme Hukum
a.       Adanya tatanan masyarakat yang teratur.
Paham positivisme hukum (atau dalam wacana hukum sering disebut dengan legisme dan legal positivism), telah dianut oleh banyak Negara selama beberapa abad. Mulai awal abad 19, Perancis telah membuat code civil, kemudian Jerman, Swiss, Belanda dan Negara-negara lainnya juga mengikuti membuat code (materi hukum yang disusun secara lengkap dan sistematis). Bahkan, hingga saat ini, Indonesia masih mempergunakan code warisan Belanda colonial, yang konon juga diadopsi dari Perancis.
Tatanan hukum positif tersebut, telah menghasilkan tatanan dan system hukum yang kuat, rapi dan teratur. Tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (badan legislative); dan pemerintahan Negara dalam menjalankan kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundanga-undangan. Hak-hak warga negra diakui dan dilindungi secara hukum; sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi.
b.      Adanya kepastian hukum
Hukum dapat menjamin hak-hak perseorangan dan seluruh warga Negara. Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat diperoleh. Seorang yang dilanggar haknya, bisa menuntut secara hukum.  Hukum dalam konsep positivism merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh Negara; sehingga, hukum bersifat pasti. Setiap hakim menghadapi permasahan hukum, dapat dicarikan hukumnya didalam Undang-undang yang tertulis tersebut.
c.       Terjaminnya keadilan secara hukum
Telah terpapar di atas, bahwa hukum dalam paham positivism merupakan hukum yang tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh Negara. Dengan demikian, maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak akan memilah orang-orang tertentu. Hukum diciptakan untuk semua orang, tidak melihat perbedaan suku, jenis kelamin, status social dan kekayaannya. Semua orang dan warga negra akan dijamin haknya oleh hukum tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan keadilan hukum (yuridis justice), karena memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang.
2.      Kelemahan Paham Positivisme Hukum
Paham positivisme hukum yang dianut dalam pembangunan hukum di  Indonesia, diantaranya tampak dengan adanya unifikasi (pemberlakuan satu hukum yang standar untuk seluruh wilayah dan warga Negara Indonesia; adanya kepastian hukum; juga keadilan yuridis yang terstandar dalam undang-undang. Hal tersebut juga dapat dipandang memiliki kelemahan, diantaranya:
a.       Sulit tercapainya keadilan social.
Hukum positif jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen dan tidak merata pencapaian kesejahteraan social, ekonomi, serta pendidikannya, akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, dalam kasus pidana pencurian kecil-kecil tersebut di atas, dapat dirasakan ketidakadilan. Dengan kata lain, keadilan yuridis dan kepastian hukum terkadang bertentangan dengan keadilan social. Padahal tuntutan masyarakat saat ini adalah keadilan social; dan penerapan hukum hendaknya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.
Kasus lain di bidang perdata misalnya, pemberlakuan pencatatan perkawinan untuk legalitas sebuah perkawinan yang sah; sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan disebut sebagai nikah sirri. Hal ini ketika dilihat dari sudut pandang sosiologis, ternyata masih terdapat keberagaman praktik dan pemahaman di masyarakat. Di masyarakat muslim tradisional, nikah sirri itu sudah dianggap sah secara agama, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan legalitas dari Negara. Jadi, menurut mereka nikah sirri bukanlah suatu yang illegal.
b.      System hukum positif yang tertutup, membatasi penafsiran dari masyarakat
Paradigma positivistic dan paham legisme (positivism hukum) yang dianut oleh para penegak hukum di Indonesia, saat ini juga sering menuai permasalahan. Penafsiran hukum secara tertutup yang dilakukan oleh para penegak hukum, sering dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. System  interpretasi terhadap hukum yang terbuka, saat ini sedang dituntut oleh masyarakat menuju keadilan masyarakat. Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.
c.       Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara
Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh bdana Negara yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum sangat tergantung kepada kekuasaan yang berdaulat dan berwenang dalam membentuk undang-undang tersebut. yang terjdi kemudian adalah penyelewengan dalam pembuatan hukum, karena adanya kepentingan-kepentingan para pembuat hukum. Misalnya, penemuan Mahfid MD bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik. Hal ini merupakn dampak negative dari ketergantungan hukum terhadap soveregnity dan power, yang merupakan konsep dari legisme dan hukum positif. Oleh karena yang membentuk hukum adalah pemerintah dengan persetujuan DPR, maka hukum sering dibentuk untuk kepentingan penguasa. Sehingga, yang muncul adalah produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas. Hukum dibuat dan dimaikan oleh kelompok orang yang meiliki kekuasaan dan memiliki modal. 
H.    Penutup
Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.      Paham positivisme yang diintrodusir oleh August Comte, telah berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam, juga digunakan dalam ilmu-ilmu social. Oleh karena itu, dengan perkembangan positivism ini, masyarakat telah melampaui tahap teologis, dan tahap metafisis; beralih ke tahap positif.
2.      Sebagaimana paham positivism ini berkembang dalam ilmu-ilmu social, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebgai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/ kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk. Para pemikir hukum positif yang menggunakan paham positivisme ini diantarnya adalah Hart, Hans Kelsen juga Austin, yang pemikirannya banyak dianut hingga saat ini.
3.      Konsep hukum positif di Indonesia juga menganut konsep hukum dari para pemikir hukum positif, sehingga tampak jelas adanya pengaruh dari paham positivisme dalam hukum Indonesia, baik dalam konsep dan pembentukan hukum maupun dalam praktik hukumnya. Misalnya, hukum tertulis, adanya penerapan hukum yang standar untuk seluruh warga Negara dengan unifikasi hukum; adanya legislasi melalui badan legislative (yang memiliki kuasaan) untuk membuat dan mengesahkan peraturan hukum dan sebagainya.


DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000)

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004)

H. Patrick Glenn, Legal Traditions of  The World, (Oxford: Oxford University Press, 2000)

J.O. Urmson, “Logical Positivism and Analysis”, dalam 20th-Century Philosophy: the Analytic Tradition, (New York: The Free Press of Macmillan Publishing, 1966)

Kaarlo Tauri,  Critical Legal Positivism, (Burlington: Ashgate, 1988)

Koento Wibisono, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu.

Lili Rasyidi dan B. Arief Sidarta (Penyunting), Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya, cet-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)

Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 1989)

Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982)

Umar Said S., Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2009)

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum, alih bahasa Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)












[1] Menurut Prof. Dr. Koento Wibisono, Ontologi dalam filsafat ilmu berbicara tentang hakekat ilmu; epistemology berbicara tentang sarana dan tatacara ilmu dapat dicapai; sedangkan aksiologi berbicara tentang nilai-nilai imperative yang dituju oleh ilmu. Dalam, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu.
[2] F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 203
[3] Ibid., hlm. 204
[4] Ibid., hlm. 209-210
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 59- 63

[8] Teori Hukum Alam telah ada sejak zaman dahulu yang antara lain diajarkan oleh Aristoteles, yaitu “Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam”. Adapun Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu “Undang-undang abadi” (“lex eternal”) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Lex Eterna ini ialah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini, yang dinamakan “Hukum Alam” (Lex naturalis). Ibid.

[9] Sebagai reaksi terhadap para pemuja Hukum alam, di Eropa timur suatu aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) yang terkenal dengan bukunya Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetgebung und Rechtswissenschaft (1814). Von Savigny berpendapat, bahwa Hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu Bangsa; selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu Bangsa. Hukum itu menurut Von Savigny, bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat; Aliran yang menghubungkan Hukum dan Sejarah suatu Bangsa dinamakan “Mazhab Sejarah”. Ibid.

[10] Pada masa lampau di Eropa para ahli fakir (Filosofi) menganggap dan mengajarkan, bahwa Hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh itulah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada Hukum. Paham ini dinamakan Teori ketuhanan (Teori Teokrasi) yang di Eropa Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance. Ibid.

[11] Abad ke-18 Jean Jacgues Rousseau memperkenalkan teorinya, bahwa dasar terjadinya suatu Negara ialah “perjanjian masyarakat” (“Contrat Social”) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu Negara. Adapun teori Rousseau tersebut dikemukakannya dalam buku karangannya yang berjudul “Le Contrat social” (1762). Teori Rousseau yang menjadi dasar paham “Kedaulatan Rakyat” mengajarkan, bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan-perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. Ibid.

[12] Pada abad ke-19, Teori Perjanjian Masyarakat ini ditentang oleh Teori yang mengatakan, bahwa kekuasaan Hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati ialah karena Negaralah yang menghendakinya; Hukum adalah kehendak Negara dan Negara itu mempunyai kekuatan (power) yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan teori Kedaulatan Negara, yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Penganjur Teori Kedaulatan Neraga, yaitu Hans Kelsen dalam buku “Reine Rechtslehre” mengatakan, bahwa Hukum itu ialah tidak lain daripada “kemauan Negara”. Ibid.

[13] Prof. Mr H. Krabbe dari Universitas Leiden menentang Teori kedaulatan Negara ini. Dalam bukunya yang berjudul “Die Lehre der Rechrssouveranitet” (1906), beliau mengajarkan, bahwa sumber Hukum ialah “rasa keadilan”. Menurut Krabbe, Hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan-perundangan yang demikian bukanlah “hukum,” walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaedah yang timbul dari perasaan-hukum anggota sesuatu masyarakat, mempunyai kewibawaan/kekuasaan. Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan Teori Kedaulatan Hukum. Ibid.


    [14] Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm 53. Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54

[15]  Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982), hlm. 89-91
     [16] Azyumardi Azra,  Demokras…, hlm. 110

[17] Theo Huijbers, Filsafat Hukum…, hlm. 85
[18] Ibid., hlm. 83-84

[19] Ibid., hlm. 128

[20] Pada masa aufklarung, Kant yang memisahkan hukum dari hukum alam dan dengan asal ilahi (hukum Tuhan). Lili Rasyidi dan B. Arief Sidarta (Penyunting), Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya, cet-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 23

[21]Kaarlo Tauri,  Critical Legal Positivism, (Burlington: Ashgate, 1988),  hlm. 6
[22] H. Patrick Glenn, Legal Traditions of  The World, (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 124

[23] J.O. Urmson, “Logical Positivism and Analysis”, dalam 20th-Century Philosophy: the Analytic Tradition, (New York: The Free Press of Macmillan Publishing, 1966), hlm. 227

[24] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum, alih bahasa Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 144
[25] Ibid., hlm. 145
[26] Ibid., hlm. 149
[27] Ibid., hlm. 151
[28] Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 80-82
[29] Ibid., hlm. 135-146
[30] Banyak definisi hukum yang kemukakan oleh para ahli hukum. Definisi ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38

[31] Umar Said S., Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2

[32] Dalam wacana ilmu hukum dikenal adanya beberapa norma yang megatur masyarakat; yaitu norma agma, norma kesusilaan, norma sopan-santun dan norma hukum. Norma hukum yang terakhir inilah yang kemudiandisebut sebagai hukum, yaitu norma yang ditegakkan oleh Negara, berbentuk tertulis dan disertai sanksi yang tegas. Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.24- 35

[33] Secara garis besar, hukum dibagi menjadi hukum public dan hukum privat. Hukum public meliputi hukum pidana, tata Negara, administrasi Negara, dan hukum internasional; sedangkan hukum privat meliputi hukum perdata dan dagang. CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum…, hlm. 75-77
[34] UUD 1945

2 komentar:

  1. KALAU ADA INFO TENTANG JURNAL MOHON BERBAGI. DARI BAPAK MUHAMMAD SJAIFUL DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI. EMAIL. saifulhamad@gmail.com. Pin BB 2BDDFD54

    BalasHapus
    Balasan
    1. KALAU ADA INFO TENTANG JURNAL MOHON BERBAGI. DARI BAPAK MUHAMMAD SJAIFUL DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI. EMAIL. saifulhamad@gmail.com. Pin BB 2BDDFD54

      Hapus