Rabu, 31 Maret 2010

artikel markus utk mazhabuna

Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam
Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

Pendahuluan
Akhir-akhir ini, media marak memberitakan tentang terungkapnya jaringan makelar kasus di kalangan Polisi Republik Indonesia. Istilah markus ini sebenarnya telah ada sejak kasus Artalita dan anggota kejaksaan adahulu. Artalita juga sering disebut-sebut sebagai markus (makelar kasus). Sehingga makelar kasus dapat dilakukan oleh siapa pun, baik anggota kepolisian, jaksa, dan para penegak hukum lainnya, dan orang lain yang memiliki relasi dengan para penegak hukum.
Kasus dalam hal ini adalah perkara yang dibawa ke pengadilan. Pada dasarnya, perkara di pengadilan adalah semua perkara hukum, baik perdata, pidana, niaga maupun tata usaha Negara. Namun, seringkali saat ini markus terdapat dalam kasus pidana. Sehingga, kasus ini melibatkan para penegak hukum –terutama pidana, polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Pada hal, dalam kasus perdata bisa saja hal tersebut juga terjadi. Seorang yang menawarkan untuk memenangkan perkara; atau merawarkan jasa untuk dapat mempengaruhi keputusan hakim agar ia dimenangkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu.
Tulisan ini akan mengkaji markus dalam tinjauan hukum Islam. Layaknya penelitian hukum Islam normative, tulisan ini mencoba untuk mencari dasar hukum dan istinbat/ ijtihad hukumnya, serta menganalisisnya dari segi hukum pidana Islam.

Makelar Kasus
Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah popular yang terdiri dari dua kata ‘makelar’ dan ‘kasus’, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah ‘makelar’ biasanya digunakan dalam urusan bisnis dan perdagangan. Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdangan. Misalnya, seorang berkehendak untuk menjual tanahnya. Ia adapat menggunakan jasa makelar, untuk memasarkan dana mencari calon pembeli agar cepat laku denganharga yang disepakati. Dalam hukum adapt ataupun kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu mnejualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut.
Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual beli rumah, mobil, motor dan sebagainya. Namun, dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan ‘kasus’.
Kasus dalam pembahasan ini, identik dengan perkara di pengadilan; atau kasus hukum. Sehingga, markus (makelar kasus), berarti kegiatan makelar atau jasa seseorang untuk memenangkan sebuah kasus. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan pengadilan, maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya. Sehingga, markus ini dekat terkait dengan para penegak hukum.
Perbuatan makelar ini dapat berupa kegiatan menghubungkan para justiabele (dalam kasus perdata misalnya) atau di tersangka atau terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan hukum. Atau bahkan markus ini dapat saja dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas dari dakwaan, atau pemidanaannya.
Terlepas dari segala jenis kegiatan tersebut, perbuatan markus ini merupakan tindakan menghalangi keadilan dan penegakan hukum itu sendiri. Seorang yang mengadukan kasus hukum –misalnya dalam perkara perdata—ia berharap untuk mendapatkan keadilan; seorang yang telah melakukan aperbuatan pidana, dituntut di pengadilan, agar mendapatkan keadilannya dengan memberi sanksi pemidanaan, agar seorang pelaku tersebut jera dan mejadi lebih baik. Namun, keadilan dan penegakan hukum ini dapat dipermainkan dengan praktik markus ini. Sehingga, dengan adanya markus tersebut, tujuan hukum untuk menegakkan keadilan , membari kemanfaatan dan mewujudkan perdamaian tidak dapat tercapai.
Dengan adanya markus, hukum akan berpihak kepada orang yang punya banyak uang, sehingga mampu membayar si makelar agar membantunya memenangkan perkara/ kasusnya. Hukum, dengan demikian akan berpihak kepada orang orang yang kuat dan kaya. Mereka yang menggunakan jasa markus akan menang, sehingga mereka akan merasa kebal hukum, tidak dapat dijerat oleh hukum. Markus ini, akan menambah carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga apa yang disebut dengan rechtsstaat (Negara hukum) hanya akan menjadi slogan semata.

Dasar Hukum
Berdasarkan berbagai gambaran dari markus tersebut, dalam hukum Islam dapat dirujukkan beberapa perbuatan seperti suap (risywah); ataupun memakan harta dengan bathil. Sehingga, dasar hukum yang dapat dirujuk diantaranya adalah:
Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
Begitu juga Q.S. al-Baqarah (2): 172

ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون


Dalam hadis disebutkan bahwa:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى

Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

وعن ثوبان رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والراشى يعنى الذى يمشى بينهم

Hukum Makelar Kasus
1. Analisis terhadap Nash

Jika perbuatan makelar kasus –sebagaimana terpapar di atas—merupakan perbuatan yang mengganggu tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dna bernegara, maka perbuatan markus tersebut berarti tidak sejalan bahkan bertentangan dengan kemaslahatan. Sementara itu, hukum Islam disyari’atkan sejalan dengan kemaslahatan kemanusiaan baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, perbuatan markus dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.
Sebenarnya, perbuatan markus tidak dilarang langsung dalam nash (sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah), karena kasus dan perbuatan tersebut relative baru. Namun, detail perbuatan tersebut dapat diqiyaskan kepada perbuatan ‘risywah’ (menyuap yaitu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). Adapun risywah merupakan perbuatan yang dilarang dan bahkan dilaknat dalam Islam, sebagaimana dalam hadis tersebut di atas.
Kedua hadis tersebaut, dapat dipahami secara tekstual, bahwa kalimatnya merupakan kalimat khabar (positif afirmatif), bukan amar (perintah) atau nahi (larangan). Secara eksplisit (manthuq) menggunakan kata la’ana (melaknat). Kata “la’ana” yang berarti melaknat, dapat memberaikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilaknat oleh rasulullah, bukan sekedar dilarang atau dibenci. Suatu perbuatan yang dilaknat adalah perbuatan yang keji. Sehingga jelas, bahwa risywah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dilaknat.
Adapaun secara umum, dapat dilihat dalam dua ayat al-Qur’an tersebut di atas; ayat pertama (Q.S. (2): 188), tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tidak sah), sedangkan ayat kedua (Q.S. (2): 172), tentang anjuran untuk memakan rizki Allah yang baik. Ayat pertama –secara tekstual-- menggunakan kalimat nahi (larangan) secara tegas; yang berisi larangan untuk memakan harta orang lain secara bathil. Apalagi jika mengadukannya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan tidak benar; atau dengan kata lain menuntut sesuatu yang bukan haknya, namun dilakukan secara yuridis melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai muslihat seperti pembuktian palsu dan lainnya, sehingga hakim menjadi percaya kepadanya dan memenangkan kasusnya. Hal ini dilarang dengan tegas dalam nash.
Sebaliknya, dalam ayat kedua tersebut, dianjurkan untuk memakan dari rizki Allah yang baik dan bersyukur. Ayat ini secara tekstual, dapat dilihat dalam kalimatnya menggunakan kata perintah (fi’lu al-amr); dan kalimat didahului dengan kata seru “ya ayyuha”. Kata seru tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga akhir ayat ditambahkan dengan kalimat “jika kalian menyembah kepada-Nya”.
Perintah dalam kaidah ushul fiqh dapat berarti wajib, sunnah, mubah, ataupun peringatan dan bimbingan. Kategori wajib, biasanya perintah yang diberikan berulang-ulang, atau perintah yang disertai dengan ancaman jika tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Adapun, kategori sunnah, jika perintah tersebut tidak dengan ancaman, walaupun tingkatan sunnah kemudian juga berbeda-beda. Adapun perintah menjadi mubah, jika sebelumnya ada kalimat larangan; atau jika suatu perbuatan sebelumnya dilarang dalam nash, tapi kemudian diperintahkan, biasanya perintahnya tidak dipahami dengan wajib, melainkan tanda bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang lagi atau boleh dilakukan; dan seterusnya.
Dua ayat tersebut, saling terkait dan saling mendukung. Ayat pertama jika dipahami dengan mafhum mukhalafah (argumentum a-contrario) dari larangan terhadap perbuatan memakan harta orang lain secara bathil, berarti yang boleh dimakan adalah rizki yang baik dan halal. Begitu juga ayat kedua dengan visa versa. Keduanya saling memguatkan bahwa memakan harta harus dengan jalan yang baik, tidak boleh dengan cara yang bathil atau illegal.
Berdarakan dalil-dalil tersebut di atas, maka perolehan uang atau harta dari perbuatan markus, dapat dikategorikan kepada harta yang bathil atau illegal dan tidak sah. Sehaingga, tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Kriminalisasi Markus dalam Hukum Pidana Islam
Jika perbuatan markus dikategorikan kepada perbuatan risywah, maka ia jelas dilarang dalam Islam. Namun, sanksi atas pelanggarannya tidak dinyatakan secara jelas dalam nash. Sehingga, jika perbuatan markus dipidanakan, termasuk dalam jarimah ta’zir (tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditentukan dalam nash, kemudian diserahkan kepada penguasa).
Dalam wacana hukum pidana Islam, suatu perbuatan dipidanakan atau dianggap sebagai perbuatan pidana (kriminal/ jarimah/ delik), jika perbuatan tersebut telah disebutkan larangannya disertai dengan ancaman sanksi yang tegas dalam nash. Kategori tersebut adalah yang disebut sebagai jarimah hudud, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan sanksinya telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam nash. Namun, ketegori jarimah yang lain adalah suatu yang dapat dianggap sebagai jarimah, namun jenis dan sanksinya belum ditentukan secara tegas dalam nash (yang kemudian disebut dengan jarimah ta’zir).
Kategori ta’zir ini menjadi sisi fleksibilitas dari kriminalisasi (mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai suatu tindak criminal) dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan manusia yang semakin kompleks, begitu juga kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan kemajuan dan kompleksitas fasilitas yang ada. Sehingga, segala perbuatan yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat dan tidak seiring dengan kemaslahatan, dapat dianggap sebagai tindak criminal.
Kategori tindak pidana ta’zir ini, hukumannya belum ditentukan dalam nash. Hukuman untuk ta’zir diserahkan kepada penguasa. Dengan demikian, hukuman untuk markus ini juga diserahkan kepada penguasa, karena dalam nash, larangan atau laknat tersebut tidak disertai dengan ancaman hukuman yang tegas.
Jika dianalogkan markus, dengan mengambil harta orang lain secara illegal dengan mencuri, maka markus ini lebih dari sekedar mencuri. Karena dengan perbuatan markus ini, stabilitas dan kemaslahatan umum menjadi terganggu, dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Perbuatan markus lebih dapat dianalogkan kepada perbuatan melawan penguasa atau menentang kepentingan umum. Karena yang dirugikan dari perbuatan tersebut bukan hanya individu seperti pencurian dan pembunuhan, melainkan individu dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga, jika pun perbuatan markus dihukumi dengan ta’zir, tentunya hukumannya akan lebih berat dari hukuman pencurian yang hanya merugikan kepentingan individu saja.

Penutup

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulakn bahwa perbuatan markus dapat dirujukkan kepada jenis perbuatan risywah dalam hukum Islam. Sehingga, perbuatan markus dilarang dan bahkan dilaknat. Jika perbuatan markus ini dilihat dari segi hukum pidana Islam, maka termasuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta’zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditegaskan dalam nash, melainkan diserahkan penentuan pidana dan pemidanaannya kepada penguasa. Sehingga, markus dapat diatur sebagai perbuatan pidana, dan hukumannya hendaknya ditentukan oleh penguasa sebagai hukuman yang relative berat. Karena, markus tidak sekedar hanya merugikan kepentingan individu seperti pencurian, melainkan markus merugikan individu dan banyak orang, bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat, dan dengan markus keadilan tidak dapat diwujudkan serta dengan markus, hukum tidak dapat ditegakkan.

seminar hukum pidana Islam

Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Nasional
Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
www.sriwahyuni-suka@blogspot.com

Latar Belakang Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia
 Tahap unifikasi; industrialisasi, welfare state; bersamaan sekaligus
 Gerakan politik Islam (Islam ideologis/ Islam politik)– pasang surut dalam setiap periode pemerintahan:
- Orde lama (perimbangan ideologi Islam, Nasionalis dan Komunis)
- Orde Baru: penekanan terhadap Islam ideologis; muncul gerakan Islam kultural dan Islam moderat –memperjuangkan Islam subtansial
- Pasca-Reformasi: rezim sisa orba (Partai Golkar), kekuatan baru (PDI), poros tengah (Partai2 Islam); gerakan Islamis muncul kembali baik melalui partai maupun ormas, gerakan mahasiswa
Perjuangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
 Kelompok Islam Legal Formal; pemikiran tradisional dan fundamental; ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah; meliputi:
- Partai: PPP, PBB, (PKS – fundamental modernis)
- Ormas: MMI, HTI, FPI
 Kelompok Islam substansial; pemikiran moderat; menerapkan nilai-nilai Islam dalam hukum Nasional; meliputi:
- Partai: PKB, PAN
- Ormas: NU, Muhammadiyah dll
Islamic Law Reform in The Muslim countries
 The first period: in the personal law and family law
 The second period: Islamic Banking and Finance
 Hukum pidana Islam???
- Di Sudan diterapkan; terjadi konflik antara Sudan Utara dan Sudan Selatan
- Indonesia; di Aceh (NAD) dengan otonomi khusus
Hukum Pidana Islam?
 Pemikiran tradisional dan fundamental:
- Fiqh jinayat:
--hudud (pidana yg hukumannya telah ditetapkan dalam nash) diantaranya pencurian: potong tangan; zina: rajam/ jild; qazaf: jild; minum khamr: jild; riddah: hukum mati; hirabah: potong kaki dan tangan
--qishash dan diyat, untuk pembunuhan dan penganiayaan (membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, melukai mata dibalas dengan mata, gigi dengan gigi, dll.)
--diyat (pidana yang hukumannya diserahkan kepada Imam; karena tidak disebutkan hukumnya secara tegas dalam nash)
Pola pikir: metode tekstual (istinbath al-hukm al-lafzi)

 Pemikiran moderat:
- Reinterpretasi fiqh jinayat/ pemikiran hukum pidana Islam
- Menggunakan metode konstekstual dalam rangka pembacaan kembali terhadap konsep fiqh jinayah; misalnya pemikiran an-Naim; teori had Syahrur; teori double movement Fazlurrahman dll

Hukum Pidana Nasional
 WvS Indonesia, 1946; dari WvS warisan Belanda
 Diterapkan hingga saat ini
 Telah ada upaya untuk membuat kodifikasi baru – KUHP Indonesia; legislasi belum terwujud
 Upaya memasukkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konsep KUHP Indonesia?
Contoh: konsep delik perzinahan

Konsep Hukum Islam
Values
Moral prinsiples
Moral norms
Legal norms
Legal rules
 Hukum Islam; tidak memisahkan antara hukum dan moral
 Hukum untuk menegakkan moral; bukan hanya sekedar ketertiban dan keamanan

Aspek Hukum Pidana
 Kriminalisasi: menentukan bentuk dan macam delik
 Pemidanaan: untuk pembalasan/ penjeraan/pendidikan dan pembinaan
 Penegakan hukum
Perjuangan hukum Islam?
 Gerakan Islam kultural
 Gerakan Islam modernis
 Gerakan Islam fundamentalis
Semua ingin menerapkan hukum Islam dan hukum pidana Islam, dengan konsep dan strategi perjuangannya masing-masing

Kamis, 25 Maret 2010

artikel

PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Perbandingan Hukum Indonesia, Beberapa Negara Muslim dan Barat)
Oleh: Sri Wayhuni, M.Ag., M.Hum.

Pendahuluan

Hokum perkawinan di berbagai Negara, biasanya didasarkan kepada hokum agama. Di Negara-negara muslim, hokum perkawinan didasarkan kepada ‘hukum Islam’ yang biasanya masih berupa fikih yang dipedomani di masyarakatnya. Sehingga, mazhab dominant dalam masyarakat akan mempengaruhi hokum Islam yang diterapkan di suatu Negara muslim tersebut. Seperti di Indonesia, yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi’I, maka produk hokum Islam, diderivasi dari fikih syafi’iyah.
Sementara itu, di Negara Barat yang mayoritas beragama Kristen ataupun Katolik, hokum perkawinan juga banyak diadopsi dari hokum Kanonik (hokum gereja). Perkawinan dilaksanakan di Gereja dengan sakramen dan pemberkatan yang hidmat; dan musti menggunakan hokum gereja. Seperti ajaran monogamy dan perkawinan permanent, yang masih dianut dalam hokum perkawinan Negara-negara Barat.
Hokum perkawinan yang didasarkan kepada agama ini, cenderung menutup peluang perkawinan beda agama. Di Negara-negara muslim, yang masih meganut hokum Islam berupa fikih tradisional, jelas akan melarang perkawinan beda agama, terutama perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim. Karena memang ajaran fikih berkata demikian. Di Indonsia, bahkan, pelaksanaan perkawinan beda agama juga agak dipersulit.
Di Negara-negara Barat awal, yang menggunakan hokum kanonik, juga cenderung melarang perkawinan beda agama; karena kitab suci mereka juga melarangnya. Apalagi dahulu masyarakat Barat cenderung homogen, sehingga perkawinan beda agama kurang mendapat focus pembahasan. Sehingga, ketika perkawinan di gereja, musti kedua mempelai beragama Katolik atau Kristen.
Dalam perkembangan masyarakat internasional yang mengglobal; arus migrasi tak terhindarkan. Warga minoritas dan mayoritas menyatu dalam masyarakat modern. Di sisi lain, reformasi hokum di Barat telah menggeser hokum Tuhan/ hokum agama ke hokum manusia. Sehingga, hokum perkawinan gereja relative tergeser dengan perkawinan yang berupa kontrak antara dua pihak berdasarkan kehendak keduanya. Dalam perkembangan ini maka, perkawinan Beda agama di Barat tidak sebegitu sulit seperti di Negara muslim.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang prkawina beda agama dengan pndekatan perbaningan hokum. Berangkat dari pembahasan hokum di Indonesia tentang perkawinan beda agama; kemudian dipaparkan pula perkawinan beda agama di berbagai Negara uslim dan di negara Barat. Sehingga analisis perbandingan akan diperoleh dalam kajian ini.

Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Pekawinan
Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
Dari pengertian perkawinan tersebut, dapar dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, social dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupkan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek social dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pembentukan keluaraga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaiamana dinyatakan dalaam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa :
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esaaa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinana bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsure bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya pekawinan, dan larangan-larangan perkawinan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:
(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. adapun UUD 1945 dalam pasal 29 dinyatakan bahwa:
1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH. Menyatakan bahwa:
‘Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia’.

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administrative. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’ nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative. Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adlah sama halnya dengan pencatatn peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.
Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu:
1. Adanya persetujuan kedua caaalon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
3. umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peratiuran lain yang berlaku.
5. tidak terkait hubungan perkaewinan dengan orang lain.
6. tidak bercerai untukkedua kali denga suami atau isteri yang sama, yanhg hendak dikawini
7. bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu
3. Pengertian Perkawinan Campuran sebelum UU Perkawinan.
Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hokum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hokum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hokum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hokum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken).
Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hokum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hokum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hokum yang berlainan.
Dalam menentukan hokum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama perkawinannya iu belum putus, tunduk kepada hokum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hokum public maupun hokum sipil (Pasal 2).
Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya UU Perkawinan
UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/ tidaknya suatu perkawinan kepada hokum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutagama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hokum agamanya dan kepercayaannya itu.
Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi paracalon mempelai yang berbeda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.
Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan perlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawian campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.
Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hokum yang mengetakan bahwa terdapat kekosongan hokum tentang perkawinan campuran beda agama. Karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, seangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa:
Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.

Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa:

Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama.

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
Permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang akhirnya menikah digereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke Kua bagi pihak orang tua perempuan, pasangan Boy Bolang dan Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengalan Negeri Jakarta Barat, pasangan Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidia Kandau yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan namun akhirnya mendapt sutar izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarata.
Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gna P. yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melamgsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatn Sipil. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
- menimbang bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antar agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihak seagama dan dicatat oelh Kantor Pencata NTR bagi yang beragaqma Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain selain Islam.
- Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi Pencatat Nikah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain bergama Isalm adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- Menimbang bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NTR.
- Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagi satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
- Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruskan ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (in casu agama Islam) nsehingga Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/ keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.
- Menimbang bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungakn atau membantu melangsungakn perkawinan antara pemohon Andrianus Petrus Hendrik Nehwan tidaklah dapat akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.

Dengan adanya yurisprudensi ini, maka dapat menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antar agama, sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Dan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaanya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari intansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung.
Sehubung dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan tersebut maka Ketua Mahkamah Agung dengan surat No. KMA/ 72/IV/1981 tanggal 20 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa:
a. merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu denga yang lainnya.
b. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur prihal perkawinan campuran.
c. Meskipun demikian dapar dicatat bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memungkinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
d. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu ‘staatshuwelijk’ maka untuk menghilangkan atua setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/ atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat, perkenan:
1. yth. Sdr. Menteri Agama besrta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanan perkawinan campuran yang dimaksud.
2. yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/ Bupati/ Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.
e. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Dari surat Ketua MA tersebut, dapat diketahui bahwa MA menganggap bahawa perkawinan beda agama masih termasuk perkawinan campuran, dan dalam pelaksanaannya harus diterapkan ketentuan dalam GHR, serta MA menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu ‘staatshuwelijk’, berarti suatu perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil, sudah sah.

Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Muslim
1. Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim
Berkaitan dengan penerapan hokum keluarga dan hokum perkawinannya, Negara-negara muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) Negara-negara yang menerapkan hokum keluarga dan hokum perkawinan dari berbagai mazbah yang dianutnya, dan belum diubah; 2) Negara-negara yang telah mengubah total hokum keluarga dan hokum perkawinannya dengan hokum modern, tanpa mengindahkan agama mereka; 3) Negara-negara yang menerapkan hokum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.
Yang termasuk kelompok pertama, yang menerapkan hokum tradisional dari mazbah-mazhab yang dianutnya, diantaranya adalah Negara Saudi Arabia yangh menganut mazbah Hambali. Hokum keluarga Islam didasarkan kepada al-Qur’an, sunnah, dan teladan dari para sahabat rasulullah. Begitu juga di Negara Qatar. Di Yaman, hokum Islam didasarkan kepada mazbah Zaidi. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab Syafi’I dan hamafi. Hokum-hukum ini tidak dikodifikasi dan legislasi. Sementara di Bahrain, mazhab Maliki, Syafi’I, dan Syi’I diterapkan secara tradisional, tanpa kodifikasi an legislasi.
Adapun Negara kelompok kedua, yaitu yang telah meninggalkan hokum Islam, dan menerapkan hokum modern dari Barat adalah Turki dan Albania. Code civil diadopsi di Negara ini untuk menggantikan hokum Islam –terutama di Turki setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah. Turki menerapkan Code Civil Switzerland, tahun 1926. Begitu juga dinegara-negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hokum keluarga Barat modern.
Kelompok ketiga, yaitu Negara-negara yang telah mereforasi hokum keluagra Islam dengan proses legislasi modern; seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hokum perkawinan dan perceraian Islam tahun 1951. di lima Negara Asia Selatan dan Tenggara, hokum keluarga Islam juga telah direformasi dnegan proses legilasi hokum modern; yaitu di Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Lainnya yaitu LIbanon, Jordania, Algeria, Iran, yang telah mereformasi hokum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hokum modern.

2. Perkawinan Beda Agama di Negara-negara Muslim

Berdasarkan pengelompokan Negara-negara muslim berkaitan dengan hokum keluarga dan hokum perkawinan yang diterapkan –sebagimana terpapar di atas—maka dapat dikatakan bahwa kelompok pertama yang menerapkan hokum keluarga sebagaimana dalam hokum Islam tradisional berdasarkan mazhab-mazhab yang Islam tradisional yang dikaji dalam berbagai mazhab); cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim, kecuali ahli kitab (yaitu yang pada masa Nabi, mereka beragama yahudi atau nasrani, yang ajarannya dianggap masih nurni). Dalam fiqh, biasanya seorang muslim laki-laki diperbolehkan menikahi seorangperemapuan ahli kitab; dan sebaliknya, seorang muslim perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab.
Adapun di Negara-negara kelompok ketiga --yaitu Negara yang mereformasi hokum Islam dengan system hokum modern—juga masih banyak yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Dalam UU Pekawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita muslim dengan pria non-muslim (Pasal 7 (c)). Begitu juga hokum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita muslim dan pria non-muslim (Pasal 29). Dalam hokum Status Personal Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

Perkawinan Beda Agama di Barat

1. Hukum Perkawinan di Barat

Kularga di Barat merupakan satu kesatuan yang didasarkan atas monogamy dan perkawinan yang permanent, dengan konsekuensi adanya pembedaan status yang rigid antara anak-anak yang sah dan yang tidak sah. Namun, konsep ini telah berubah di masyarakat Barat.
Prinsip dasar keluaarga di barat secara umum adalah suami dan istri, yang diresmikan di bawah sanksi dan otoritas gereja. Namun, saat ini sanksi formal terhadap sivil dilakukan oleha Negara. Dahulu, perkawinan yang tidak memalui sakramen pemberkatan di gereja dianggap dosa. Hubungan seksual di luar perkawinan mendapatkan sanksi sebagai pertanggungjawaban bagi pasangan tersebut, dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut akan terhalang untuk mendapatkan status hokum yang sah.
Tantang perkawinan yang permanent atau seumur hidup, merupakan prinsip dasar dari ajaran keagamaan, yaitu ide tentang sakramen perkawinan, yang diciptakan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suci, dan apa yang telah disatukan oleh Tuhan, maka manusia tidak dapat memisahkannya.
Gereja Katolik yang mengatur orang-orang yang mau melaksanakan perkawinan, berdasarkan hokum agama. Dengan demikian, maka perpisahan perkawinan hanya karena kematian, selain itu tidak diperbolehkan.
Konsep perkawinan tersebut masih kental dengan pengaruh St Agustinus. Dalam perkembangannya, terdapat pendekatan yang berbeda. Perpisahan perkawinan dapat dilakukan karena beberapa kondisi, diketengahkan oleh para penganut Katolik modern. Landasan filosofi yang mereka gunakan adalah hak individual untuk mendapatkan kebahagiaan. Manusia harus dapat menikmati kondisi tertentu yang menyebabkan mereka dapat mengembangkan kapasitasa dan potensi individunya. Bahkan, terdapat versi pendekatan yang lebih ekstrem, yang membawa perkawinan kepada teori perjanjian, sehingga interpretasi perkawinan adalah sebuah kontrak yang didasarkan atas kesepakatan. Menurut laporan komisi peradilan Inggris, perceraian berdasarkan perjanjian ini saat ini diakui di Bulgaria dan Portugal (untuk umat non-Katolik), tahun 1968. Hukum Perkawinan Swedia tahun 1920 juga telah mengakui perpisahan perkawinan dengan perjanjian.
Di Inggris, Perkawinan juga diatur oleh Gereja. Para masa pertengahan abad tujuh belas, ditetapkan bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan adalah yang perkawinannya diatur oleh gereja dan didaftarkan serta diselenggarakan di gereja. Namun, setelah reformasi, gereka mentolerir perkawinan yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Perkawinan seperti ini juga dianggap sah. Jika suatu pasangan sepakat untuk menjadi suami dan istri dengan menggunakan kalimat present tense (saat ini), maka mereka telah menjadi suami istri, tanpa mengindahkan ada atau tidaknya saksi. Perkawinan seperti ini dikenal dengan perkawinan informal, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan upacara perkawinan yang cepat dan mudah. Namun, perkawinan seperti ini berisiko, ketika ternyata salah satu pasangan telah malakukan perkawinan formal, dan pasangannya menggugat perkawinan informal tersebut. Seperti adanya kasus Cochrane v. Campbell. Dengan demikian, maka hokum perkawinan gereja di Inggris diberlakukan kembali. Hokum perkawinan tahun 1753, bahwa perkawinan harus diselenggarakan dengan pemberkatan gereja, dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih dan harus dicacat secara formal.
Hokum perkawinan tahun 1836 menekankan kepada kepentingan Negara untuk memberikan stutus sahnya perkawinan seseorang. Sehingga, terdapat tiga proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui para pasangan yaitu; pertama, pasangan harus membuat pengumuman tentang kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan, baik kepada orang tua maupun kepada orang-orang lainnya; kedua, harus ada perayaan perkawinan itu sendiri; ketiga, prosedur administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan untuk status perkawinan suatu pasangan. .
Hokum perkawinan Inggris tahun 1753 dan 1836 tersebut, dianggap diskriminatif. Di dalamnya dinyatakan bahwa perkawinan hanya bisa diselenggarakan di Gereja Inggris (England Church). Sehingga, muncul protes dari Gereja Katolik Roma (Roman Church) dan aliran keagamaan yang lain, karena Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris. Terutama, muncul gerakan liberal Yahudi, yang menuntut reformasi hokum perkawinan tersebut. Mereka merasa tidak mendapat kesetaraan dalam bidnag perkawinan. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah masalah public, bukan sekedar urusan keagamaan. Hingga masa perang dunia kedua (1939), tuntutan reformasi hokum perkawinan tersebut belum berhasil.
Perubahan mendasar dalam hokum perkawinan Inggris ini dilakukan tahun 1970an. Tahun 1973 dibentuk tim dan konsultan untuk melakukan perubahan hokum perkawinan ini. Tim merumuskan bahwa perkawinan sipil menjadi satu-satunya jalan paling efektif untuk melaksanakan perkawinan. Namun, cara ini juga masih menuai protes dari kelompok gereja. Akhirnya, dirumuskan prosedur bahwa orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan dating sendiri ke petugas pencacat perkawinan untuk memberikan tandatangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencacat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut; dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut, tanpa memandang dimana perayaan perkawinan diselenaggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/ aliran lainnya.
Dalam hokum Perkawinan Canada, dinyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah:
a. berbeda jenis kelamin
b. memiliki kemampuan seksual
c. tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan
d. tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya
e. adanya perjanjian
Hokum perkawinan termasuk dalam hokum keluarga, yaitu hokum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka, cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi.
Paling tidak, ada tiga fungsi hokum keluarga yaitu perlindungan terhadap individu dari kekerasan dalam keluarga, untuk menyediakan penyelesaian jika hubungan antara anggota keluarga putus, dan untuk memberikan dukungan masyarakat tempat keluarga itu berada.

2. Perkawinan Beda Agama

Dari paparan beberapa hokum perkawinan di Inggris maupun Canada yang menganut system hokum common Law tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan tiak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak. Pada awalnya, hokum perkawinan yang menggunakan hokum gereja, terutama di Inggris yang hanya dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan melainkan urusan public. Sehingga, perkawinan sipil semakin mendapatkan tempatnya.
Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam perkembangannya, perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil. Perkawinan bukan sekedar urusan agama. Sehingga, dengan cara ini, apa agama yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan perkawinan sipil, dan dapat dicacatkan secara asah dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
Begitu juga hokum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan agama sebagai sarat sah perkawinan. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang.

Analisis Perbandingan Hukum

Dari paparan hokum perkawinan di Indonesia, di Negara-negara muslim dan perkawinan di Barat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaannya. Di antara persamaan tersebut adalah bahwa di Indonesia dan Negara-negara muslim lainnya, perkawinan masih merupakan urusan keagamaan. Sehaingga, perkawina beda agama relative sulit untuk dilakukan. Sementara di Barat pada periode awal, perkawinan juga merupakan urusan agama, dimana gereja Inggris merupakan satu-satunya tempat perayaan dan pemberkatan perkawinan. Hal ini juga memungkinkan sulitnya perkawinan beda agama. Namun, dengan perkembangan demografi –dimana Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris—maka perkawinan tidak lagi harus di gereja Inggris.
Persamaan antara hokum perkawinan Indonesiaa dan Negara-negara muslim tersebut, disebabkan adanya persamaan sumber material hokum, yaitu relative masih menganut fiqh (hokum Islam), baik dari mazhab yang dianut mayoritas masyarakat, maupun fiqh yang telah dimodifikasi dengan hokum dan kearifan local seperti di Indonesia.
Adapun perbedaan hokum perkawinan Indonesia dan hokum di Negara-negara muslim, dengan hokum perkawinan di Barat, terutama dalam system Common Law yang penulis kutip, bahwa hokum di Negara muslim menganggap perkawinan adalah urusan keagamaan, sehingga perkawinan beda agama relative sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu, di barat perkawinan telah digeser dari urusan keagamaan menjadi urusan public semata, sehiangga perkawinan sipil marak dilakukan, dan perkawinan tidak harus berdasarkan agama. Legalitas ada dalam pencatatan oleh petugas pencacat perkawinan oleh Negara. Sehingga, apa pun agama yang dianut oleh para pihak, bahkan tudak beragama pun, dapat melangsungkan perkawinannya dengan memenuhi prosedur yang ada.

Penutup

Dari paparan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia, sebenarnya tidak secara tegas dilarang, tetapi karena perkawinan harus berdasarkan hokum agama, maka perkawinan beda agama relative sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan di Negara-negara muslim lainnya, masih ada yang secara tegas mensyaratkan muslim sebagai syarat perkawinan. Orang muslim tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang non-muslim.
Adapun di Barat –terutama Inggris—perkawinan dalam perkembangannya telah menjadi sekedar urusan public, bukan urusan agama lagi. Karena pergeseran paradigma ini, maka perkawinan sipil menjadi fenomena yang marak dan legal di barat. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi masalah perkawinan.


DAFTAR PUSTAKA


Berend Hovius, Family Law: Cases, Notes and Materials, ( Totonto: Carswell, 1992)

Djaya S. Melida, Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988)

K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992)

Maria Ulfa Subadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, (Jakarta: Idaya, 1981)

OS. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Srigunting, 1996)

Stephen Cretney, Family Law in Twentieth Century in History, (Oxford: Oxford University Press, 2005)

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972)

Wolfgang Friedmann, Law in a Changing Society, Cet. 2, (Australia: Penguin Books, 1972)

metode istinbath hukum

METODE PENEMUAN HUKUM
Thuruq al-Istinbath al-Ahkam
Pembagian Metode Istinbath
 Metode Lafdzi --- kebahasaan
 Metode Ma’nawi --- ta’lili
 Metode Jam’I (kombinasi) --- naskh; tarjih
Metode lafdzi:
 Kaidah pertama: teori pengambilan makna nash:
- ‘ibarah an-nash/ makna yang tersurat; contoh: ahallallahu al-bai’a wa harrama ar-riba -- jelas
- Isyarah an-nash; contoh: wa ‘ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma’ruf --wajib
- Dilalah an-nash, contoh: fala taqul lahuma uffin --- karena keji
- Iqtidha’ an-nash, contoh: hurrimat ‘alaikum ummahatukum wa banatukum --- haram mengawini


Lanjutan…
 Kaidah kedua: pengertian balik (mafhum mukhalafah)
 Contoh: … kuluu washrabuu hattaa yatabayyana lakum al-khaithu al-abyadhu min al-khaithi al-aswadi min al-fajri
 Manthuq-nya: boleh makan hingga fajar
 Makna balik/ Mafhum mukhalafah-nya: tidak boleh makan sesudah fajar
Lanjutan…
 Kaidah ketiga: kejelasan dalalah dan tingkatannya
- Dhahir: telah jelas dalam nash itu sendiri, tanpa pemahaman dari faktor luar
- An-Nash: mengandung makna lain dari susuanan kata; dan menerima takwil; kembali kepada makna yang langsung dipahami dari nash
- Al-mufassar: dapat ditafsirkan tanpa ta’wil
- Al-muhakkam: telah jelas tidak menerima ta’wil
Kaidah keempat: ketidak jelasan nash
 Al-khafi, maknanya jelas, tetapi jika diterapkan menjadi samar; contoh: laa yaritsu al-Qaatil; apakah termasuk pembunuh tidak sengaja?
 Al-musykil, lafalnya sendiri yang samar/ tidak jelas. Contoh: … tsalatsata quru’; makna quru?
 Al-mujmal: lafal tidak menujukkan makna, harus dirinci. Contoh: shalat, puasa, zakat dll
 Al-mutasyabih: lafal tidak menunjukkan makna dan tidak ada petunjuk dari luar. Contoh: alif laam miim dll; yadullahi fauqa aidiihim…

Kaidah kelima: musytarak
 Musytarak: lafal yang memiliki banyak makna
 Contoh: Quru’ berarti haid atau suci; yadun berarti tangan (antara hasta sampai ujung jari; telapak tangan dan lengan); kalalah berarti orang yang tidak punya anak dan orang tua, orang yang ditinggal oleh anak dan orang tuanya, orang yang tidak punya kerabat, dll

 Harus berijtihad menentukan maknanya
Kaidah keenam: ‘am
 Lafal ‘am: umum; yang mencakup semua satuan-satuannya
 Macam-macamnya:
- Lafal kullu (semua)
- Mufrad ma’rifah; az-zaaniyatu wa az-zaani
- Jama’ ma’rifah; wa al-muthallaqaatu yatarabbashna
- Isim maushul; wa alladziina yarmuuna al-mukhshanaatu
- Isim syarat; man qatala mukminan khathaan
- Isim nakiroh; laa junaaha ‘alaikum
Kaidah ketujuh: khash
 Lafal khash: yang menunjukkan arti perseorangan
 Lafal muthlaq: contoh lafal dam (darah) dalam pengharamannya
 Lafal muqayyad: dam masfuuh (darah yang mengalir)
 Tahshish al-’am:
Contoh: wa as-saariqu wa as-saariqatu fa aqtha’uu aidiyahuma… (‘am)
Laa qath’a fii aqalli min rub’I diinaar (tahshish)
Bentuk perintah dan larangan
 Perintah: dengan fi’l al-amr
Contoh: fa aqtha’uu aidiyahuma; kuluu wa asyrabuu; falyashumhu dll
 Larangan dengan fi’l an-nahi
Contoh: wa laa tankihuu al-musyrikaati hatta yu’minna;
Metode Ma’nawi
 Ta’lili : menetapkan hukum dengan illat
----- Qiyas
 Istishlahi: menetapkan hukum dengan mashlahah
----- ishtishlah
Qiyas dan Ishtishlah sebagai metode istinbath; dan sumber hukum (sumber dalam menetapkan hukum)
Macam mashlahah
 Mashlahah dharuriyah: primer/ harus ada
 Mashlahah hajjiyah: kebutuhan skunder
 Mashlahah tahsiniyyah: kebutuhan tersier
Metode jam’I (perpaduan)
 Tarjih: menguatkan yang satu dari dalil yang lain
 Tansikh (naskh dan mansukh); pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru
Metode Kontemporer
 Hermeneutika Gadamer; tiga ranah:
- teks
- pengarang
- pembaca
Yang harus dipahami dalam memahami sebuah teks
Fazlur Rahman:Double Movement
 Gerakan pertama; kembali kepada teks dan kondisi sosio-historis yang meliputi teks
 Gerakan kedua; melihat kondisi sosio-cultural pembaca atau tempet teks itu akan diterapkan
 Asbabun nuzul:
- mikro: peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat al-Qur’an
- Makro: kondisi sosio-cultural-historis yang meliputi turunnya ayat
Syahrur: Teori Limit (al-hadd)
 Al-hadd al-a’la (batas maksimum); contoh: hukuman potong tangan bagi pencuri
 Al-hadd al-adna (batas minimum); contoh: pelarangan tentang muhrim yang meliputi: ibu, anak, menantu, mertua dll
 Al-hadd al-a’la wa al- adna ma’an; contoh: bagian waris laki-laki dan perempuan, dengan dua dibannding satu (2:1)
Mahmoud Thaha: Pembalikan Naskh
 Teori naskh konvensional; pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru
 Teori naskh Thaha: me-naskh ayat-ayat madaniyyah dengan ayat-ayat makiyyah
 Ayat madaniyyah: ayat-ayat hukum yang bersifat rinci, memuat petunjuk-petunjuk praktis (the first message of the Qur’an); ayat Makkiyyah: ayat-ayat yang bersifat universal, mengandung ajaran damai, toleransi dll (the second messsage of the Qur’an).

Selasa, 23 Maret 2010

materi kuliah humaniter

Hubungan Deplomatik dan Konsuler
Pengertian
 Implikasi dalam Hubungan antara dua negara
 ICJ menyebutkan kaidah-kaidah hukum diplomatik sebagai “suatu peraturan hukum yang berdiri sendiri, di satu pihak menetapkan kewajiban-kewajiban negara menerima misi sehubungan dengan fasilitas-fasilitas, privilege-privilege dan imunitas-imunitas yang harus diberikan kpd misi-misi diplomatik dan dilain pihak, memperkirakan kemungkinan penyalahgunaan hal tersebut oleh anggota misi serta merinci cara yang disediakan bagi negara penerima untuk menangkal setiap penyalahgunaan demikian”

Dasar hukum
 Sejak Konferensi Wina 1815; telah dibahas tentang misi diplomatik
 Hukum kebiasaan bangsa-bangsa
 Konvensi Wina 18 april 1961 tetang hubungan-hubungan diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations)

Klasifikasi utusan diplomatik:
 Duta besar luar biasa (extraordinary): untuk utusan misi temporer, tidak menetap
 Duta Besar (ambassador) atau utusa diplomatik yang diakriditasikan kepada kepala negara
 Duta, Minister yang diakreditasikan kepada Kepala negara
 Kuasa usaha yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri
Yang dimaksud dengan “kuasa penuh” (full power): diberi kuasa sepenuhnya untuk menangani urusan transaksi atas nama Kepala negara yang telah mengirimnya untuk misi tersebut

Pengangkatan dan penerimaan utusan diplomatik:
 Dengan upacara sehubungan dengan kedatangan dan keberangkatan
 Pengangkatan seorang utusan biasanya diberitahukan kepada negara tempat ia dikirim, malalui surat resmi, dilengkapi dengan surat kepercayaan (Letters of Credence) atau dokumen kuasa penuh.
 Negara adapat menerima atau menolak utusan
 Dipastikan utusan adalah persona grata
 Kalau utusan persona non grata, harus dipanggil pulang atau tugasnya diakhiri

Hak-hak, privilege dan imunitas:
 Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi diplomatik yang efisien, maka diberikan hak-hak dan privilege-privilege
 Prinsip inviolabilitas gedung-gedung misi diplomatik; negara penerima berkewajiban untuk melindungi gedung-gedung dan dokumen serta arsip-arsip nya, juga untuk melindungi personil misi diplomatik
 Wakil-wakil diplomatik dibebaskan dari segala bentuk bea dan pajak; bebas untuk bergerak melakukan perjalanan di wilayah negara penerima, kecuali jika ada zona keamanan terlarang

Pencegahan dan penghukuman atas kejahatan terhadap utusan:
 Majelis Umum PBB tgl 14 Desember 1973, mengesahkan konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan-kejahatan terhadap Orang-orang yang Dilindungi secara Internasional, Termasuk Wakil-wakil Diplomatik
 Yang termasuk kejahatan ini (Pasal 2):
- membunuh, menculik atau serangan-serangan lain terhadap orang atau kebebasab orang yang dilindungi secara internasional;
-
- Serangan kekerasan terhadap gedung-gedung resmi, akomodasi pribadi atau sarana-sarana transportasi dari seorang yang dilindungi secara internasional yang kemungkinan membahayakan diri pribadi atau kebebasan; dan
- Ancaman-ancaman atau percobaan-percobaan untuk melakukan, atau keikutsertaan dalam melakukan serangan-serangan tersebut
Negara-negara peserta harus mengambil langkah utk menegakkan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan tersebut; bila terjadi di wilayahnya atau kapal/pesawat benderanya, atau warganegaranya yang melakukannya

Berakhirnya misi diplomatik:
 Penarikan kembali; disampaikan kepada kepala negara atau menteri luar negari; dalam keadaan tertentu, penarikan kembali dapat berarti ada ketegangan antara kedua negara
 Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas utusan telah berakhir
 Permintaan dari negara penerima agar utusan ditarik kembali (dalam waktu tertentu)
 Penyerahan paspor-paspor kepada para utusan oleh negara penerima (misal dalam kondisi perang antara kedua negara tersebut)
 Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa utusan tersebut adalah persona non grata
 Tujuan misi telah terpenuhi/ berakhir
 Berakhirnya masa surat kepercayaan yang diberikan untuk waktu terbetas

Konsul
 Konsul adalah wakil-wakil suatu negara di sebuah negara asing, tetapi bukan wakil diplomatik
 Tugas pokok mereka adalah utk melindungi kepentingan-kepentingan perdagangan negara yang mengangkatnya; serta sejumlah tugas tambahan seperti pelaksanaan akta-akta notaris, memberikan paspor, mengurus perkawinan, melaksanakan yurisdiksi disipliner terhadap awak kapal yang dimiliki oleh negara yang diwakili.

Misi khusus yang tidak tetap:
 Misi khusus hanya dapat dikirim dengan persetujuan negara penerima
 Terlepas ada hubungan diplomatik atau tidak
 Konvensi MU PBB 1969;
- Dua negara atau lebih dapat mengirim sebuah misi khusus pada waktu yang bersamaan ke negara lain dengan maksud untuk bersama-sama mengangani suatu persoalan yang menyangkut kepentingan mereka (Pasal 6)
 Sebelum mengangkat anggota-anggota misi khusus, negara pengirim hrs memberitahukan kpd negara penerima mengenai besarnya misi itu dan tentang nama-nama serta penunjukan anggotanya (Psl 8)
 Tempat kedudukan misi itu harus di tempat yang telah disepakati oleh negara-negara terkait, dalam hal tidak adanya perjanjian, di suatu tempat kementrian luar negeri negara tuan rumah berada dan boleh lebih dari satu tempat kedudukan
 Hanya kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan diizinkan apabila itu dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari misi khusus
 Suatu gugatan atas kerugian yang timbul dari kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang digunakan di luar tugas-tugas resmi seseorang yang dituntut tidak termasuk lingkup imunitas dari yurisdiksi sipil dan administratif negara tuan rumah
 Imunitas dapat diberikan kpd perwakilan misi dalam transit melalui negara ketiga hanya apabila negara terkait diberitahu sebelumnya tentang transit itu dan tidak menimbulkan keberatan

Jumat, 19 Maret 2010

renungan p.amin

To be religious is to be interreligious:
The significance of Understanding Religious Traditions today
Prof. Dr. M. Amin Abdullah
Edited by Sri Wahyuni

Throughout most of recorded history, humanity has experienced a rich plurality and diversity of religions. From certain theological perspectives, this phenomenon is due to the manifold nature of divine revelation and of its human response in an astonishing variety of different cultures and historical contexts.The contemporary globalizing context of religious pluralism is unlike any of its precursors in that never before have so many different religious communities and individuals existed in such close proximity to—and even interdependence on—one another. The very existence of the fairly recent inter-religious movement is an indication that today the world’s religions are interacting on an unprecedented scale. The increasing curiosity about other religions—sometimes positive, sometimes negative—as the phenomenon of reading each other’s scripture and reading about each other’s religions seems to grow more popular.
Those of us who engage in inter-religious inquiry are variously inspired and perplexed by what we surmise as each other’s insights and practices. Optimally speaking, we find that our various traditions share some of the same fundamental values that each of us cherish in our own religions, albeit expressed in different ways. We also realize that we are being challenged to articulate our own religious identities in an increasingly religiously plural setting where others are, in many ways, listening and asking questions of us as we do so. What this means is that whether we like it or not to be religious today is to be inter-religious.

"He who knows one religion knows none.” Friedrich Max Muller famous dictum above, perhaps largely referring in his own scholarly context to those who aspired to become experts in the study of a particular religious tradition. Yet today, this dictum seems to have significance well beyond the membership of the American Academy of Religion and similar scholarly societies.

In today’s increasingly religiously plural social contexts, these words suggest not only that a failure to engage pluralism, including in this case to engage multiculturalism, is an act of self-marginalization within our own social contexts. They also suggest that, without some understanding of the faith and culture of our neighbor, the religious person (or community) living in a religiously and culturaly plural society cannot even understand oneself (or itself).

Theological explanations of this plurality vary from tradition to tradition, as well as within a single tradition. In the Abrahamic faiths such explanations tend to fall into two distinct, but not always mutually exclusive, categories. There are those explanations that attribute religious plurality either to ignorance of the truth, or perversity in the face of truth. And there are other explanations which suggest that religious plurality is somehow a part of the divine design to bring humanity together as one family before God. Suffice to say that it is this second category of explanations that one most often finds at the theological heart of most efforts at interreligious dialogue.
In Islam, the Qur’an is the single most important source of inspiration for interreligious dialogue. It may be that the Qur'an is unique among the Abrahamic scriptures—and perhaps other scriptural texts as well—in the explicit manner in which it refers not only to dialogue between adherents of different faith-communities, but also to the divine ordainment of religious diversity, and, in consequence, to the spiritual validity of these diverse religious paths. Quranic discourse presents these paths as so many outwardly divergent facets of a single, universal revelation by the unique and indivisible Absolute.

Islam on Plurality Cont; There are at least two quranic verses which are frequently interpreted as the basis for an Islamic theology of religious pluralism which recognizes the degree to which such pluralism can be seen in a positive light. The first (Sūrat al-Mā’ida, verse 48—5:48) speaks of human communal, and perhaps therefore cultural and religious plurality, to be part of the divine design. The reason it offers for this plurality is so that different groups of human beings will “compete with each other in virtue.” The second (Sūrat al-Hujurāt, verse 13—49:13) has a very similar theme. It suggests that God has “appointed” cultural and perhaps even religious diversity for the human race in order that human beings may be faced with the challenge of coming “to know each other” and striving with one another to be the “most honored in God’s sight” by being the most God-conscious (atqâ):
Judaism on Pluralism; Rabbi Jonathan Sacks asserts that part of the creative genius of Rabbinic Judaism was that it pioneered not one, but two ideals of peace. The first is the ultimate “messianic” peace in which all divisions among humankind will be dissolved and all tensions resolved. Perhaps the most well-known biblical text expressing this messianic ideal is Isaiah 11:6-9, beginning with the famous words, “The wolf shall live with the lamb, the leopard shall lie down with the kid, the calf and the lion and the fatling together, and a little child shall lead them.” As beautiful as this vision may seem, for Sacks the genius of the biblical tradition lies not so much in developing the ideal of the messianic peace, as it does in developing the idea of darkhei shalom or “the ways of peace” and eviah or “[the avoidance of] ill-feeling” as an “ideal of peace in an unredeemed world.” For Sacks, the genius of Jewish teachings regarding peace is that it complements the messianic ideal with a practical ideal of a “here-and-now peace which depends on different groups with incompatible ideals living graciously or at least civilly together without attempting to impose its beliefs of others.”
Christianity on Pluralism; From a Christian perspective, there have been many biblical passages attested in support of interreligious dialogue and peaceful coexistence (Gen. 1:27; Isaiah 56:1-7; Mark 9:40; Luke 9:50). In the meeting of religious leaders from all over the world which took place in Assisi in October of 1986, the late Pope John Paul II summarized a basic insight common to many Christian theologies of religious pluralism and dialogue when he said, addressing the assembly: “Religions are many and varied and they reflect the desire of men and women throughout the ages to enter into relationship with the Absolute Being.” In this address, John Paul echoed the teaching of the Second Vatican Council and its document Nostra Aetate that “the Catholic Church rejects nothing that is true and holy” in the other religions of the world.
Non Abrahamic Religion on Pluralism; If we leave the realm of specifically Abrahamic discourse on religious pluralism and interreligious dialogue, we encounter those who—in ways which are more consonant with the epistemologies of certain forms of Hinduism and Buddhism than they are with traditional Abrahamic epistemologies—articulate a thesis of radical complementarity based on a perception of the contextual limitations and specific of every human tradition.

V. F. Vineeth argues that religions are life expressions of the experience of revelation in a given historical context. They are, therefore, limited by factors of history, culture, language, etc. If we are ever to transcend these limitations, each of us in our own limited traditions must aspire precisely to encounter other religious or cultural traditions. According to this view, no religious expression is complete and thorough. Thus, “one way to advance in the experience of the fullness [of truth] is to become more and more enriched by the contributions of complementary expressions.” With the encounter of a new religion, a concealed jewel of truth is now awakened, and a new potential comes to blossom. For example, Thomas Merton had a new interpretation of Christian religious experience after his encounter with Buddhism.

Thus, the understanding of religions is vital because of the massive power that religions have wielded, something that no one can deny. We can ask to ourselves whether one can understand any culture and history—political or social—without understanding the relevant religions. Therefore we need a language of pluralism. We need a discourse that allows people to talk in different language. We need a more critical discourse that is respectful and attentive and sensitive to differences. Whether one is religious or not, the study or understanding of religions is a key to understanding other cultures; religions have been powerful forces throughout history in any country, some times working for good and sometimes working to destroy. They have inspired some of the greatest and noblest of acts; equally they have inspired some of the most ruthless brutality. They are central to much social and political history.

Racial and religious prejudices are major issues in the contemporary world. One major motive in understanding or study of religions is to encourage knowledge and understanding between religions and cultures, based on assumption that prejudice will be overcome if each knows more about the other. It is hoped that the knowledge of others will result in understanding, and there by better relations between peoples. Above all the study or understanding of other religion is to enable us to ‘see through the spectacles’ of another culture. If some one can develop an empathetic understanding of one other culture, the result will be that they are more ready to empathize with other cultures as well.

tajuk

UIN Wacanakan Difabel sebagai Fiqh Baru tentang Musta’afin

UIN Sunan Kalijaga sebagai institusi yang bergerak di bidang higher education, semagaimana Perguruan Tinggi lainnya di dunia; mulai mencoba untuk memperhatikan isu tentang difabel. Jika di dunia Perguruan Tinggi di Barat telah memulai sejak dahulu bahkan saat ini fasilitas untuk para difabel telah begitu majunya; maka di Indonsia isu tersebut relative teryinggal. Difabel seakan hanya menjadi urusan Departemen Sosial.
UIN Sunan Kalijaga telah menyambut baik isu dan program untuk lebih memperhatikan difabel ini. Mereka sama-sama manusia yang juga mempunyai hak untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga, Perguruan Tinggi juga harus mempersiapkan berbagai fasilitas khusus untuk memberi kemudahan kepada kaum difabel ini.
Memang dalam beberapa tahun terakhir ini, UIN Sunan Kalijaga telah menerima calon mahasiswa dari kalangan difabel. Maka, konsekuensinya UIN harus menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mereka untuk memperlancar studinya; mulai dari system pembelajaran hingga perangkat keras seperti computer yang dilengkapi dengan software suara untuk bisa membaca huruf dan tulisan. Dengan demikian, mereka tidak selalu tergantung kepada orang lain yang normal. Buku digital juga harus dipersiapkan bagi mereka.
UIN Sunan Kalijaga sebagai perguruan tinggi Islam, harusnya memang tidak asing dengan advokasi terhadap difabel ini. Dalam fiqh –hokum Islam—sendiri terdapat konsep tentang mustad’afin (kaum yang lemah). Selama ini, mustad’afin cenderung dipahami sebagai orang fakir miskin dan delapan kelompok penerima zakat saja. sementara itu, kaum difabel, juga merupakan bagian dari kaum lemah yang perlu diperhatikan—bukan bertendensi untuk merendahkan difabel; tetapi perlu perhatian khusus dari institusi-institusi untuk mereka, sehingga tidak terjadi diskriminasi bagi kaum difabel ini. Dari sinilah, UIN perlu menyuarakan fiqh baru, tentang difabel sebagai bagian dari mustad’afin ini. Sehingga, akan terjadi pergeseran pemahaman menuju gerakan yang massif untuk memperhatikan dan memperjuangkan kaum difabel ini.
Di UIN Sunan kalijaga, difabel memang telah mendapat perhatian –bukan hanya sekedar wacana dan isu. Lembaga yang menangani difabel ini telah ada sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, beberapa relawan untuk membantu para difabel ini juga banyak dari kalangan mahasiswa, tanpa mengharap bayaran. Begitu juga, seorang doctor konsultas difabel, dating dari Canada, juga dengan sukarela membantu lembaga ini, untuk meningkatkan pelayanan dna fasilitas bagi kaum difabel ini. Walaupun demikian, apa yang diberikan UIN untuk kaum difabel ini dapat dianggap belum seberapa dibaanding dengan perlakuan terhadap difabel di Negara-negara lain, terutama di Barat. Sehingga, UIN akan selalu meningkatkan mutu pelayanan dan falititas bagi kaum difabel ini, sebagai ajaran Islam untuk menyantuni kaum mustad’afin….

artikel

KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Sri Wayhuni, M.Ag., M.Hum.

Pendahuluan

Perkawinan Beda Agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda; yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158), yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka Kantor Cacatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.
Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukam berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam; orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya. Sehingga, perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.
Ketika dilihat realitas di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Data yang pernah penulis dapatkan di Kabupaten Gunung Kidul –daerah yang relatif berpenduduk plural dari segi agamanya—dapat dipaparkan bahwa di Gereja Katolik Wonosari (Santo Petrus Kanisius), tempat satu-satunya perkawinan berdasarkan agama Katolik dilaksanakan, terdapat rata-rata 32 % pertahun pasangan berasal dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa KUA terdapat rata-rata 2,5 % pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.
Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Sehingga, sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi.
Tulisan ini mencoba untuk membahas perkawinan beda agama dengan berbagai pemikiran kontroversinya. Bagaimana konsep sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan; perkawinan beda agama sebelum berlaku UU Perkawinan; dan perkawinan beda agama setelah berlakunya UU perkawinan.
Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Pekawinan
Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
Dari pengertian perkawinan tersebut, dapar dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, social dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupkan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek social dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pembentukan keluaraga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaiamana dinyatakan dalaam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa :
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esaaa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya pekawinan, dan larangan-larangan perkawinan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:
(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. adapun UUD 1945 dalam pasal 29 dinyatakan bahwa:
1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH. Menyatakan bahwa:
‘Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia’.

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administrative. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’ nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative. Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adlah sama halnya dengan pencatatn peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatn perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.
Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu:
1. Adanya persetujuan kedua caaalon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peratiuran lain yang berlaku.
5. Tidak terkait hubungan perkaewinan dengan orang lain.
6. Tidak bercerai untukkedua kali denga suami atau isteri yang sama, yanhg hendak dikawini
7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu
3. Pengertian Perkawinan Campuran sebelum UU Perkawinan.
Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken).
Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.
Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama perkawinannya iu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum public maupun hukum sipil (Pasal 2).
Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya UU Perkawinan
UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/ tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutagama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.
Terutama umat Islam—sebagai mayoritas penduduk Indonesia ini--, sangat mensyukuri Pasal 2 (1) tersebut, karena dengan pasal ini tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara ‘sekuler’ dan juga tertutuplah kemungkinan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena pernikahan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam (fiqh). Bagi umat Islam, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena dalam peraturan perkawinan peninggalan Belanda berupa GHR, penduduk Indonesia diizinkan melakukan perkawianan beda agama.
Dengan term, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci al-Qur’an. Sementara itu, dalam al-Qur’an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik.
Begitu juga dalam ajaran agama Katolik. Disebutkan dalam kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi:
Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibabtis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri.

Dalam kanon 1070 dinyatakan juga bahwa:
Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawina orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.

Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang katolik dan non-Katolik.
Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang samkara sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa: 1) wanita dan pria harus sudah dalams atu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkaiwan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.
Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami isteri dalam rumah tangga, yaitu: 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemuraha hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Sehingga, dengan demikian ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).
Paparan tentang ajaran agama-agama tersebut, merupakan rujukan ketika memahami Pasal 2 (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keperyacaan masing-masing. Sehingga, berdasarkan hukum agama yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.
Sementara itu, dalam Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan perlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawian campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.
Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. Karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, seangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa:
Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.

Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa:

Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama.

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
Permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang akhirnya menikah di gereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke Kua bagi pihak orang tua perempuan, pasangan Boy Bolang dan Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengalan Negeri Jakarta Barat, pasangan Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidia Kandau yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan namun akhirnya mendapt sutar izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarata.
Praktik Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat
Permasalahan perkawinan beda agama yang masih menjadi polemic –sebagaimana terpapat di atas—maka pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat relatif sulit. Padahal, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat. Sebagaimana data yang pernah penulis peroleh di Kabupaten Gunung Kidul –sebagai daerah yang sangat plural dalam kehidupan keberaganaan-- perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari mencapai jumlah rata-rata 32% pertahun; di KUA juga terdapat perkawinan beda agama dengan jumlah yang relatif signifikan; antara pemeluk agama Buddha dan non-Buddha juga terdapat beberapa perkawinan beda agama.
Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain --baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non-muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum Islam, dengan pencacatan oleh KUA, sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam. Di KUA beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, ikrar syahadat ini tampak dalam berkas cacatan perkawinan, yang menjadi dokumen resmi di KUA. Sehingga, untuk mengetahui perkawinan antara dua orang yang pada asalnya berbeda agama ini, menjadi sangat mudah, dengan melihat dokumen pencatatan perkawinannya di KUA.
Adapun seorang Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama lain (non-Katolik) dengan sakramen gereja Katolik, maka harus mendapatkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari keuskupan wilayah. Dispensasi ini akan dikeluarkan setelah pihak non-Katolik mengikuti pelatihan agama Katolik selama kurang lebih satu tahun. Dengan dispensasi tersebut, maka keduanya bias melangsungkan perkawinan seraca agama Katolik, dengan pemberkatan sakramen gereja. Adapun status pihak non-Katolik tersebut, ketika melangsungkan perkawinan, belum sepenuhnya menjadi anggota umat Katolik. Hal ini menjadi semacan lembaga penundukan diri; yang berarti ia menundukkan diri kepada hukum agama Katolik.
Jika pemeluk agama Katolik dan Kristen hendak melangsungkan perkawinan, dapat langsung diselenggarakan tanpa dispensasi. Perkawinannya disebut dengan perkawinan ekuemene. Sakramen dilaksanakan di gereja salah satunya –Katolik atau Kristen—dengan menghadirkan kedua tokoh agamanya, untuk memberi pemberkatan.
Jika seorang beragama Buddha hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang non-Buddha dengan berdasarkan agama Buddha, biasanya pihak non-Buddha masuk agama Buddha semu dengan mengganti status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga antara pemeluk agama Hindu dan non-Hindu, dan pemeluk agama Kristen dengan non-Kristen. Masuk agama semu dengan mengubah status agama dalam KTP menjadi solusi paling mudah untuk mengatasi sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini. Namun, beberapa agama yang relatif ketat –seperti Islam dan Katolik—tidak dengan begitu mudahnya, masuk agama semu.
Adapun bagi orang-orang kaya, dapat saja melaksanakan perkawinan beda agama ke luar negeri; untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia ini. Di sisi lain, hingga saat ini perkawinan beda agama tetap menjadi realitas masyarakat yang tak terhindarkan lagi.
Terobosan Hukum tentang Perkawinan Beda Agama
Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P. yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melamgsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatn Sipil. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
- menimbang bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antar agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihak seagama dan dicatat oelh Kantor Pencata NTR bagi yang beragaqma Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain selain Islam.
- Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi Pencatat Nikah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain bergama Isalm adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- Menimbang bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NTR.
- Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagi satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
- Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruskan ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (in casu agama Islam) nsehingga Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/ keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.
- Menimbang bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungakn atau membantu melangsungakn perkawinan antara pemohon Andrianus Petrus Hendrik Nehwan tidaklah dapat akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.

Dengan adanya yurisprudensi ini, maka dapat menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antar agama, sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Dan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaanya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari intansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung.
Sehubungan dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan tersebut maka Ketua Mahkamah Agung dengan surat No. KMA/ 72/IV/1981 tanggal 20 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa:
a. merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu denga yang lainnya.
b. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur prihal perkawinan campuran.
c. Meskipun demikian dapar dicatat bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memungkinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
d. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu ‘staatshuwelijk’ maka untuk menghilangkan atua setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/ atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat, perkenan:
1. yth. Sdr. Menteri Agama besrta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanan perkawinan campuran yang dimaksud.
2. yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/ Bupati/ Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.
e. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Dari surat Ketua MA tersebut, dapat diketahui bahwa MA menganggap bahawa perkawinan beda agama masih termasuk perkawinan campuran, dan dalam pelaksanaannya harus diterapkan ketentuan dalam GHR, serta MA menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu ‘staatshuwelijk’, berarti suatu perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil, sudah sah.
Penutup

Dari paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemic dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Tapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum, sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil.
Terlepas dari polemic tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktik perkawinan beda agama di masyarakat, yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.









Daftar Pustaka

Alyasa Abu Bakar, Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, JUrisprudensi dan Praktik Masyarakat, (Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008)

Djaya S. Melida, Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988)

Maria Ulfa Subadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, (Jakarta: Idaya, 1981)

K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992)

OS. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Srigunting, 1996)

Sri Wahyuni, Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul, Hasil Penelitian, tahun 2004

Sri Wahyuni, ‘Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama’, dalam Jurnal Essensia, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama…juga dalam Jurnal Madania, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989)