Jumat, 31 Desember 2010

hukum perkawinan

Hukum Perkawinan
Pengertian Perkawinan:
• UU no 1/74 ttg Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan)
• KUHPerdata: hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (Pasal 27, 28 BW)
Asas Perkawinan
• Menurut BW:
- Asas monogami, melarang poligami
- Asas kebebasan kata sepakat, tidak ada paksaan
• Menurut UU Perkawinan:
- Asas monogami, tapi boleh poligami dg syarat-syarat tertentu (Pasal 3 – 5 UUPerkawinan )

Syarat Perkawinan:
• UU Perkawinan (Pasal 6 – 12):
- Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- Adanya izin kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai sebelum berusia 21 tahun
- Usia calon mempelai laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun
- Tidak ada ikatan perkawinan dengan yang lain
- Tidak ada dalam waktu tunggu (iddah) bagi perempuan janda
- Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi tidak dari talak tiga

Menurut BW:
• Syarat absolut:
- Asas monogami mutlak (Pasal 27)
- Persetujuan kedua mempelai
- Batas usia, bagi laki-laki 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29)
- Bagi janda harus mengindahkan masa tunggu selama 300 hari (Pasal 34 BW)
- Diperlukan izin bagi semetara orang (Pasal 35 – 49)

Lanjutan…
• Syarat material relatif:
- Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan keluarga (Pasal 30 – 31)
- Larangan untuk kawin dengan orang, dg siapa orang itu pernah melakukan zina (Pasal 32)
- Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian sebelum lewat waktu 1 tahun (Pasal 33)
Syarat formal (Lanjutan):
• Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan:
- Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin
- Pengumuman untuk maksud dan tujuan kawin (Pasal 50 – 57)
• Syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan perkawinan = syarat-syarat dapat disahkannya perkawinan

Pencegahan perkawinan:
• Menurut BW:
- Suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) dan orang-orang yang tertentu, berdasarkan alasan2 tertentu mempunyai hubungan dengan calon suami/istri; terjadi jika perkawinan itu tidak seyogyanya dilaksanakan
• Menurut UU Perkawinan (Pasal 13 – 21):
- Perkawinan dapat dicegah bila ada phak yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan
Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan:
• Para keluarga dari salah seorang calon mempelai
• Saudara dari salah seorang calon mempelai
• Wali nikah dari salah seorang calon mempelai
• Pengampu dari salah seorang calon mempelai
• Pihak-pihak yang berkepentingan
• Suani/ istri dari salah seorang calon mempelai
• Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencegahan
(Pasal 14 - 16 UU Perkawinan)
Pembatalan perkawinan:
• Pasal 85 – 99 BW ; Pasal 22 – 28 UU Perkawinan; Pasal 37 – 38 PP No 9/75
• Bukan batal demi hukum; melainkan dengan permohonan pembatalan.
• Dapat diajukan oleh:
- Para keluarga
- Suami/ istri
- Pejabat yang berwenang; pejabat yang ditunjuk; jaksa
- Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan perkawinan itu, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus
Lanjutan…
• Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan berlaku sejak berlansungnya perkawinan
• Pasal 28 UU Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:
- anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan (tetap anak sah)
- Suami istri yang beriktikat baik, kecuali harta perkawinan, bila pembatalan karena adanya perkawinan terdahulu
- Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk di atas

Akibat Hukum Perkawinan
• Terhadap harta perkawinan
- Harta yang diperoleh selama perkawinan: harta bersama
- Harta bawaan: harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh dari hadiah/warisan: dalam penguasaan masing-masing, selama keduanya tidka menentukan lain.
- Perjanjian perkawinan: mengenai pengaturan tersendiri tentang harta kekayaan, secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.
- Kedudukan suami istri terhadap harta bersama adalah sama; masing-masing dapat menggunakan herta bersama atas persetujuan keduanya.

Lanjutan…
• Terhadap Keturunan:
- Anak sah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya (Pasal 42).
- Suami dapat melakukan penyangkalan bahwa anak yang lahir tidak sah, jika dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina (Pasal 44)
- Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak (Pasal 45 -49)
- Kekuasaan orang tua terhadap anak sejak lahir hingga dewasa

Putusnya Perkawinan
• Karena kematian (Pasal 199 BW; Pasal 38 UU Perkawinan)
• Karena perceraian (cerai talak –dari suami--ataupun gugat cerai –dari istri)
• Dalam BW: Keadaan tidak hadir (selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/ suami), putusan hakim setelah pisang ranjang dan meja makan, setelah dibukukan di Kantor Catatan Sipil
Alasan perceraian (UU Perkawinan):
• Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
• Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
• Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tiak dapat menjalankan sebagai sumai isteri
• Antara suami istri terjadi terus menerus peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Akibat putusnya perkawinan:
• Jika putusnya perkawinan karena kematian, maka terjadi hak waris
• Bagi sitri terdapat masa iddah/ tunggu
• Harus memperhatikan ketentuan-ketentuan setelah perkawinan; misalnya jika ingin rujuk, atau ingin menikah dengan orang lain
Akibatnya terhadap keturunan:
• Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata untuk kepentingan anak. Jika ada perselisihan, pengadilan yang memutuskannya.
• Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak-anak. Jika bapak tidak mampu, maka pengadilan bisa memutuskan ibu ikut menanggung biayanya
• Pengadilan bisa memutuskan kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri, atau juga menentukan kewajiban bagi mantan isteri

1 komentar:

  1. Bagaimana jika terjadi perkawinan sementara si perempuan sudah hamil? atau sudah ML meski tidak hamil? Sah kah perkawinan itu. Apa implikasinya?

    BalasHapus