Kamis, 25 Maret 2010

artikel

PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Perbandingan Hukum Indonesia, Beberapa Negara Muslim dan Barat)
Oleh: Sri Wayhuni, M.Ag., M.Hum.

Pendahuluan

Hokum perkawinan di berbagai Negara, biasanya didasarkan kepada hokum agama. Di Negara-negara muslim, hokum perkawinan didasarkan kepada ‘hukum Islam’ yang biasanya masih berupa fikih yang dipedomani di masyarakatnya. Sehingga, mazhab dominant dalam masyarakat akan mempengaruhi hokum Islam yang diterapkan di suatu Negara muslim tersebut. Seperti di Indonesia, yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi’I, maka produk hokum Islam, diderivasi dari fikih syafi’iyah.
Sementara itu, di Negara Barat yang mayoritas beragama Kristen ataupun Katolik, hokum perkawinan juga banyak diadopsi dari hokum Kanonik (hokum gereja). Perkawinan dilaksanakan di Gereja dengan sakramen dan pemberkatan yang hidmat; dan musti menggunakan hokum gereja. Seperti ajaran monogamy dan perkawinan permanent, yang masih dianut dalam hokum perkawinan Negara-negara Barat.
Hokum perkawinan yang didasarkan kepada agama ini, cenderung menutup peluang perkawinan beda agama. Di Negara-negara muslim, yang masih meganut hokum Islam berupa fikih tradisional, jelas akan melarang perkawinan beda agama, terutama perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim. Karena memang ajaran fikih berkata demikian. Di Indonsia, bahkan, pelaksanaan perkawinan beda agama juga agak dipersulit.
Di Negara-negara Barat awal, yang menggunakan hokum kanonik, juga cenderung melarang perkawinan beda agama; karena kitab suci mereka juga melarangnya. Apalagi dahulu masyarakat Barat cenderung homogen, sehingga perkawinan beda agama kurang mendapat focus pembahasan. Sehingga, ketika perkawinan di gereja, musti kedua mempelai beragama Katolik atau Kristen.
Dalam perkembangan masyarakat internasional yang mengglobal; arus migrasi tak terhindarkan. Warga minoritas dan mayoritas menyatu dalam masyarakat modern. Di sisi lain, reformasi hokum di Barat telah menggeser hokum Tuhan/ hokum agama ke hokum manusia. Sehingga, hokum perkawinan gereja relative tergeser dengan perkawinan yang berupa kontrak antara dua pihak berdasarkan kehendak keduanya. Dalam perkembangan ini maka, perkawinan Beda agama di Barat tidak sebegitu sulit seperti di Negara muslim.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang prkawina beda agama dengan pndekatan perbaningan hokum. Berangkat dari pembahasan hokum di Indonesia tentang perkawinan beda agama; kemudian dipaparkan pula perkawinan beda agama di berbagai Negara uslim dan di negara Barat. Sehingga analisis perbandingan akan diperoleh dalam kajian ini.

Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Pekawinan
Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri.” Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan bathin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.
Dari pengertian perkawinan tersebut, dapar dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, social dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupkan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek social dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai dasar pembentukan keluaraga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaiamana dinyatakan dalaam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa :
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esaaa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinana bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsure bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya pekawinan, dan larangan-larangan perkawinan.

2. Syarat Sah Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:
(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. adapun UUD 1945 dalam pasal 29 dinyatakan bahwa:
1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin SH. Menyatakan bahwa:
‘Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia’.

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administrative. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan ‘sah’ nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative. Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adlah sama halnya dengan pencatatn peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.
Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu:
1. Adanya persetujuan kedua caaalon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
3. umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peratiuran lain yang berlaku.
5. tidak terkait hubungan perkaewinan dengan orang lain.
6. tidak bercerai untukkedua kali denga suami atau isteri yang sama, yanhg hendak dikawini
7. bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu
3. Pengertian Perkawinan Campuran sebelum UU Perkawinan.
Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hokum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hokum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hokum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hokum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken).
Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hokum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hokum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hokum yang berlainan.
Dalam menentukan hokum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama perkawinannya iu belum putus, tunduk kepada hokum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hokum public maupun hokum sipil (Pasal 2).
Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya UU Perkawinan
UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/ tidaknya suatu perkawinan kepada hokum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutagama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hokum agamanya dan kepercayaannya itu.
Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi paracalon mempelai yang berbeda agama unuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.
Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan perlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawian campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.
Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hokum yang mengetakan bahwa terdapat kekosongan hokum tentang perkawinan campuran beda agama. Karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, seangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa:
Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.

Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa:

Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama.

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
Permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang akhirnya menikah digereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke Kua bagi pihak orang tua perempuan, pasangan Boy Bolang dan Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengalan Negeri Jakarta Barat, pasangan Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidia Kandau yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan namun akhirnya mendapt sutar izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarata.
Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gna P. yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melamgsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatn Sipil. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
- menimbang bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antar agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihak seagama dan dicatat oelh Kantor Pencata NTR bagi yang beragaqma Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain selain Islam.
- Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi Pencatat Nikah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain bergama Isalm adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- Menimbang bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NTR.
- Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagi satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
- Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruskan ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (in casu agama Islam) nsehingga Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/ keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.
- Menimbang bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungakn atau membantu melangsungakn perkawinan antara pemohon Andrianus Petrus Hendrik Nehwan tidaklah dapat akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.

Dengan adanya yurisprudensi ini, maka dapat menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antar agama, sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Dan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaanya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari intansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung.
Sehubung dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan tersebut maka Ketua Mahkamah Agung dengan surat No. KMA/ 72/IV/1981 tanggal 20 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahwa:
a. merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu denga yang lainnya.
b. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur prihal perkawinan campuran.
c. Meskipun demikian dapar dicatat bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memungkinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
d. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu ‘staatshuwelijk’ maka untuk menghilangkan atua setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/ atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat, perkenan:
1. yth. Sdr. Menteri Agama besrta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanan perkawinan campuran yang dimaksud.
2. yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/ Bupati/ Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.
e. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Dari surat Ketua MA tersebut, dapat diketahui bahwa MA menganggap bahawa perkawinan beda agama masih termasuk perkawinan campuran, dan dalam pelaksanaannya harus diterapkan ketentuan dalam GHR, serta MA menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu ‘staatshuwelijk’, berarti suatu perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil, sudah sah.

Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Muslim
1. Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim
Berkaitan dengan penerapan hokum keluarga dan hokum perkawinannya, Negara-negara muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) Negara-negara yang menerapkan hokum keluarga dan hokum perkawinan dari berbagai mazbah yang dianutnya, dan belum diubah; 2) Negara-negara yang telah mengubah total hokum keluarga dan hokum perkawinannya dengan hokum modern, tanpa mengindahkan agama mereka; 3) Negara-negara yang menerapkan hokum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.
Yang termasuk kelompok pertama, yang menerapkan hokum tradisional dari mazbah-mazhab yang dianutnya, diantaranya adalah Negara Saudi Arabia yangh menganut mazbah Hambali. Hokum keluarga Islam didasarkan kepada al-Qur’an, sunnah, dan teladan dari para sahabat rasulullah. Begitu juga di Negara Qatar. Di Yaman, hokum Islam didasarkan kepada mazbah Zaidi. Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab Syafi’I dan hamafi. Hokum-hukum ini tidak dikodifikasi dan legislasi. Sementara di Bahrain, mazhab Maliki, Syafi’I, dan Syi’I diterapkan secara tradisional, tanpa kodifikasi an legislasi.
Adapun Negara kelompok kedua, yaitu yang telah meninggalkan hokum Islam, dan menerapkan hokum modern dari Barat adalah Turki dan Albania. Code civil diadopsi di Negara ini untuk menggantikan hokum Islam –terutama di Turki setelah jatuhnya khilafah Usmaniyah. Turki menerapkan Code Civil Switzerland, tahun 1926. Begitu juga dinegara-negara yang terdapat muslim minoritas, seperti di Tanzania yang terdapat muslim minoritas di Zanzibar dan di Kenya. Mereka menerapkan hokum keluarga Barat modern.
Kelompok ketiga, yaitu Negara-negara yang telah mereforasi hokum keluagra Islam dengan proses legislasi modern; seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hokum perkawinan dan perceraian Islam tahun 1951. di lima Negara Asia Selatan dan Tenggara, hokum keluarga Islam juga telah direformasi dnegan proses legilasi hokum modern; yaitu di Brunei, Malaysia, dan Indonesia yang memiliki muslim mayoritas; dan Singapura dan Ceylon yang memiliki muslim minoritas. Lainnya yaitu LIbanon, Jordania, Algeria, Iran, yang telah mereformasi hokum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori, dengan mengadopsi system hokum modern.

2. Perkawinan Beda Agama di Negara-negara Muslim

Berdasarkan pengelompokan Negara-negara muslim berkaitan dengan hokum keluarga dan hokum perkawinan yang diterapkan –sebagimana terpapar di atas—maka dapat dikatakan bahwa kelompok pertama yang menerapkan hokum keluarga sebagaimana dalam hokum Islam tradisional berdasarkan mazhab-mazhab yang Islam tradisional yang dikaji dalam berbagai mazhab); cenderung tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim, kecuali ahli kitab (yaitu yang pada masa Nabi, mereka beragama yahudi atau nasrani, yang ajarannya dianggap masih nurni). Dalam fiqh, biasanya seorang muslim laki-laki diperbolehkan menikahi seorangperemapuan ahli kitab; dan sebaliknya, seorang muslim perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab.
Adapun di Negara-negara kelompok ketiga --yaitu Negara yang mereformasi hokum Islam dengan system hokum modern—juga masih banyak yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Dalam UU Pekawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita muslim dengan pria non-muslim (Pasal 7 (c)). Begitu juga hokum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita muslim dan pria non-muslim (Pasal 29). Dalam hokum Status Personal Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan.

Perkawinan Beda Agama di Barat

1. Hukum Perkawinan di Barat

Kularga di Barat merupakan satu kesatuan yang didasarkan atas monogamy dan perkawinan yang permanent, dengan konsekuensi adanya pembedaan status yang rigid antara anak-anak yang sah dan yang tidak sah. Namun, konsep ini telah berubah di masyarakat Barat.
Prinsip dasar keluaarga di barat secara umum adalah suami dan istri, yang diresmikan di bawah sanksi dan otoritas gereja. Namun, saat ini sanksi formal terhadap sivil dilakukan oleha Negara. Dahulu, perkawinan yang tidak memalui sakramen pemberkatan di gereja dianggap dosa. Hubungan seksual di luar perkawinan mendapatkan sanksi sebagai pertanggungjawaban bagi pasangan tersebut, dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut akan terhalang untuk mendapatkan status hokum yang sah.
Tantang perkawinan yang permanent atau seumur hidup, merupakan prinsip dasar dari ajaran keagamaan, yaitu ide tentang sakramen perkawinan, yang diciptakan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suci, dan apa yang telah disatukan oleh Tuhan, maka manusia tidak dapat memisahkannya.
Gereja Katolik yang mengatur orang-orang yang mau melaksanakan perkawinan, berdasarkan hokum agama. Dengan demikian, maka perpisahan perkawinan hanya karena kematian, selain itu tidak diperbolehkan.
Konsep perkawinan tersebut masih kental dengan pengaruh St Agustinus. Dalam perkembangannya, terdapat pendekatan yang berbeda. Perpisahan perkawinan dapat dilakukan karena beberapa kondisi, diketengahkan oleh para penganut Katolik modern. Landasan filosofi yang mereka gunakan adalah hak individual untuk mendapatkan kebahagiaan. Manusia harus dapat menikmati kondisi tertentu yang menyebabkan mereka dapat mengembangkan kapasitasa dan potensi individunya. Bahkan, terdapat versi pendekatan yang lebih ekstrem, yang membawa perkawinan kepada teori perjanjian, sehingga interpretasi perkawinan adalah sebuah kontrak yang didasarkan atas kesepakatan. Menurut laporan komisi peradilan Inggris, perceraian berdasarkan perjanjian ini saat ini diakui di Bulgaria dan Portugal (untuk umat non-Katolik), tahun 1968. Hukum Perkawinan Swedia tahun 1920 juga telah mengakui perpisahan perkawinan dengan perjanjian.
Di Inggris, Perkawinan juga diatur oleh Gereja. Para masa pertengahan abad tujuh belas, ditetapkan bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan adalah yang perkawinannya diatur oleh gereja dan didaftarkan serta diselenggarakan di gereja. Namun, setelah reformasi, gereka mentolerir perkawinan yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Perkawinan seperti ini juga dianggap sah. Jika suatu pasangan sepakat untuk menjadi suami dan istri dengan menggunakan kalimat present tense (saat ini), maka mereka telah menjadi suami istri, tanpa mengindahkan ada atau tidaknya saksi. Perkawinan seperti ini dikenal dengan perkawinan informal, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan upacara perkawinan yang cepat dan mudah. Namun, perkawinan seperti ini berisiko, ketika ternyata salah satu pasangan telah malakukan perkawinan formal, dan pasangannya menggugat perkawinan informal tersebut. Seperti adanya kasus Cochrane v. Campbell. Dengan demikian, maka hokum perkawinan gereja di Inggris diberlakukan kembali. Hokum perkawinan tahun 1753, bahwa perkawinan harus diselenggarakan dengan pemberkatan gereja, dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih dan harus dicacat secara formal.
Hokum perkawinan tahun 1836 menekankan kepada kepentingan Negara untuk memberikan stutus sahnya perkawinan seseorang. Sehingga, terdapat tiga proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui para pasangan yaitu; pertama, pasangan harus membuat pengumuman tentang kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan, baik kepada orang tua maupun kepada orang-orang lainnya; kedua, harus ada perayaan perkawinan itu sendiri; ketiga, prosedur administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan untuk status perkawinan suatu pasangan. .
Hokum perkawinan Inggris tahun 1753 dan 1836 tersebut, dianggap diskriminatif. Di dalamnya dinyatakan bahwa perkawinan hanya bisa diselenggarakan di Gereja Inggris (England Church). Sehingga, muncul protes dari Gereja Katolik Roma (Roman Church) dan aliran keagamaan yang lain, karena Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris. Terutama, muncul gerakan liberal Yahudi, yang menuntut reformasi hokum perkawinan tersebut. Mereka merasa tidak mendapat kesetaraan dalam bidnag perkawinan. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah masalah public, bukan sekedar urusan keagamaan. Hingga masa perang dunia kedua (1939), tuntutan reformasi hokum perkawinan tersebut belum berhasil.
Perubahan mendasar dalam hokum perkawinan Inggris ini dilakukan tahun 1970an. Tahun 1973 dibentuk tim dan konsultan untuk melakukan perubahan hokum perkawinan ini. Tim merumuskan bahwa perkawinan sipil menjadi satu-satunya jalan paling efektif untuk melaksanakan perkawinan. Namun, cara ini juga masih menuai protes dari kelompok gereja. Akhirnya, dirumuskan prosedur bahwa orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan dating sendiri ke petugas pencacat perkawinan untuk memberikan tandatangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencacat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut; dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut, tanpa memandang dimana perayaan perkawinan diselenaggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/ aliran lainnya.
Dalam hokum Perkawinan Canada, dinyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah:
a. berbeda jenis kelamin
b. memiliki kemampuan seksual
c. tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan
d. tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya
e. adanya perjanjian
Hokum perkawinan termasuk dalam hokum keluarga, yaitu hokum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka, cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi.
Paling tidak, ada tiga fungsi hokum keluarga yaitu perlindungan terhadap individu dari kekerasan dalam keluarga, untuk menyediakan penyelesaian jika hubungan antara anggota keluarga putus, dan untuk memberikan dukungan masyarakat tempat keluarga itu berada.

2. Perkawinan Beda Agama

Dari paparan beberapa hokum perkawinan di Inggris maupun Canada yang menganut system hokum common Law tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan tiak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak. Pada awalnya, hokum perkawinan yang menggunakan hokum gereja, terutama di Inggris yang hanya dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan melainkan urusan public. Sehingga, perkawinan sipil semakin mendapatkan tempatnya.
Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam perkembangannya, perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil. Perkawinan bukan sekedar urusan agama. Sehingga, dengan cara ini, apa agama yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan perkawinan sipil, dan dapat dicacatkan secara asah dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
Begitu juga hokum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan agama sebagai sarat sah perkawinan. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang.

Analisis Perbandingan Hukum

Dari paparan hokum perkawinan di Indonesia, di Negara-negara muslim dan perkawinan di Barat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaannya. Di antara persamaan tersebut adalah bahwa di Indonesia dan Negara-negara muslim lainnya, perkawinan masih merupakan urusan keagamaan. Sehaingga, perkawina beda agama relative sulit untuk dilakukan. Sementara di Barat pada periode awal, perkawinan juga merupakan urusan agama, dimana gereja Inggris merupakan satu-satunya tempat perayaan dan pemberkatan perkawinan. Hal ini juga memungkinkan sulitnya perkawinan beda agama. Namun, dengan perkembangan demografi –dimana Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris—maka perkawinan tidak lagi harus di gereja Inggris.
Persamaan antara hokum perkawinan Indonesiaa dan Negara-negara muslim tersebut, disebabkan adanya persamaan sumber material hokum, yaitu relative masih menganut fiqh (hokum Islam), baik dari mazhab yang dianut mayoritas masyarakat, maupun fiqh yang telah dimodifikasi dengan hokum dan kearifan local seperti di Indonesia.
Adapun perbedaan hokum perkawinan Indonesia dan hokum di Negara-negara muslim, dengan hokum perkawinan di Barat, terutama dalam system Common Law yang penulis kutip, bahwa hokum di Negara muslim menganggap perkawinan adalah urusan keagamaan, sehingga perkawinan beda agama relative sulit untuk dilaksanakan. Sementara itu, di barat perkawinan telah digeser dari urusan keagamaan menjadi urusan public semata, sehiangga perkawinan sipil marak dilakukan, dan perkawinan tidak harus berdasarkan agama. Legalitas ada dalam pencatatan oleh petugas pencacat perkawinan oleh Negara. Sehingga, apa pun agama yang dianut oleh para pihak, bahkan tudak beragama pun, dapat melangsungkan perkawinannya dengan memenuhi prosedur yang ada.

Penutup

Dari paparan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia, sebenarnya tidak secara tegas dilarang, tetapi karena perkawinan harus berdasarkan hokum agama, maka perkawinan beda agama relative sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan di Negara-negara muslim lainnya, masih ada yang secara tegas mensyaratkan muslim sebagai syarat perkawinan. Orang muslim tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang non-muslim.
Adapun di Barat –terutama Inggris—perkawinan dalam perkembangannya telah menjadi sekedar urusan public, bukan urusan agama lagi. Karena pergeseran paradigma ini, maka perkawinan sipil menjadi fenomena yang marak dan legal di barat. Sehingga, perkawinan beda agama bukan menjadi masalah perkawinan.


DAFTAR PUSTAKA


Berend Hovius, Family Law: Cases, Notes and Materials, ( Totonto: Carswell, 1992)

Djaya S. Melida, Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988)

K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1992)

Maria Ulfa Subadio, Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan, (Jakarta: Idaya, 1981)

OS. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Srigunting, 1996)

Stephen Cretney, Family Law in Twentieth Century in History, (Oxford: Oxford University Press, 2005)

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972)

Wolfgang Friedmann, Law in a Changing Society, Cet. 2, (Australia: Penguin Books, 1972)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar