Rabu, 31 Maret 2010

artikel markus utk mazhabuna

Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam
Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

Pendahuluan
Akhir-akhir ini, media marak memberitakan tentang terungkapnya jaringan makelar kasus di kalangan Polisi Republik Indonesia. Istilah markus ini sebenarnya telah ada sejak kasus Artalita dan anggota kejaksaan adahulu. Artalita juga sering disebut-sebut sebagai markus (makelar kasus). Sehingga makelar kasus dapat dilakukan oleh siapa pun, baik anggota kepolisian, jaksa, dan para penegak hukum lainnya, dan orang lain yang memiliki relasi dengan para penegak hukum.
Kasus dalam hal ini adalah perkara yang dibawa ke pengadilan. Pada dasarnya, perkara di pengadilan adalah semua perkara hukum, baik perdata, pidana, niaga maupun tata usaha Negara. Namun, seringkali saat ini markus terdapat dalam kasus pidana. Sehingga, kasus ini melibatkan para penegak hukum –terutama pidana, polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Pada hal, dalam kasus perdata bisa saja hal tersebut juga terjadi. Seorang yang menawarkan untuk memenangkan perkara; atau merawarkan jasa untuk dapat mempengaruhi keputusan hakim agar ia dimenangkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu.
Tulisan ini akan mengkaji markus dalam tinjauan hukum Islam. Layaknya penelitian hukum Islam normative, tulisan ini mencoba untuk mencari dasar hukum dan istinbat/ ijtihad hukumnya, serta menganalisisnya dari segi hukum pidana Islam.

Makelar Kasus
Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah popular yang terdiri dari dua kata ‘makelar’ dan ‘kasus’, kemudian sering disingkat dengan ‘markus’. Istilah ‘makelar’ biasanya digunakan dalam urusan bisnis dan perdagangan. Makelar biasanya diidentikkan dengan kegiatan menjadi mediator dalam perdangan. Misalnya, seorang berkehendak untuk menjual tanahnya. Ia adapat menggunakan jasa makelar, untuk memasarkan dana mencari calon pembeli agar cepat laku denganharga yang disepakati. Dalam hukum adapt ataupun kebiasaan, makelar ini telah dikenal. Jika seseorang membantu mnejualkan tanah orang lain tersebut, biasanya ia mendapat upah tertentu, sebagai imbalan atas jasanya tersebut.
Makelar juga terjadi dalam jual beli benda lainnya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti dalam jual beli rumah, mobil, motor dan sebagainya. Namun, dalam kaitannya dengan ‘markus’, makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan ‘kasus’.
Kasus dalam pembahasan ini, identik dengan perkara di pengadilan; atau kasus hukum. Sehingga, markus (makelar kasus), berarti kegiatan makelar atau jasa seseorang untuk memenangkan sebuah kasus. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan pengadilan, maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya. Sehingga, markus ini dekat terkait dengan para penegak hukum.
Perbuatan makelar ini dapat berupa kegiatan menghubungkan para justiabele (dalam kasus perdata misalnya) atau di tersangka atau terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan hukum. Atau bahkan markus ini dapat saja dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas dari dakwaan, atau pemidanaannya.
Terlepas dari segala jenis kegiatan tersebut, perbuatan markus ini merupakan tindakan menghalangi keadilan dan penegakan hukum itu sendiri. Seorang yang mengadukan kasus hukum –misalnya dalam perkara perdata—ia berharap untuk mendapatkan keadilan; seorang yang telah melakukan aperbuatan pidana, dituntut di pengadilan, agar mendapatkan keadilannya dengan memberi sanksi pemidanaan, agar seorang pelaku tersebut jera dan mejadi lebih baik. Namun, keadilan dan penegakan hukum ini dapat dipermainkan dengan praktik markus ini. Sehingga, dengan adanya markus tersebut, tujuan hukum untuk menegakkan keadilan , membari kemanfaatan dan mewujudkan perdamaian tidak dapat tercapai.
Dengan adanya markus, hukum akan berpihak kepada orang yang punya banyak uang, sehingga mampu membayar si makelar agar membantunya memenangkan perkara/ kasusnya. Hukum, dengan demikian akan berpihak kepada orang orang yang kuat dan kaya. Mereka yang menggunakan jasa markus akan menang, sehingga mereka akan merasa kebal hukum, tidak dapat dijerat oleh hukum. Markus ini, akan menambah carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga apa yang disebut dengan rechtsstaat (Negara hukum) hanya akan menjadi slogan semata.

Dasar Hukum
Berdasarkan berbagai gambaran dari markus tersebut, dalam hukum Islam dapat dirujukkan beberapa perbuatan seperti suap (risywah); ataupun memakan harta dengan bathil. Sehingga, dasar hukum yang dapat dirujuk diantaranya adalah:
Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
Begitu juga Q.S. al-Baqarah (2): 172

ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون


Dalam hadis disebutkan bahwa:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى

Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

وعن ثوبان رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والراشى يعنى الذى يمشى بينهم

Hukum Makelar Kasus
1. Analisis terhadap Nash

Jika perbuatan makelar kasus –sebagaimana terpapar di atas—merupakan perbuatan yang mengganggu tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dna bernegara, maka perbuatan markus tersebut berarti tidak sejalan bahkan bertentangan dengan kemaslahatan. Sementara itu, hukum Islam disyari’atkan sejalan dengan kemaslahatan kemanusiaan baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Oleh karena itu, perbuatan markus dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.
Sebenarnya, perbuatan markus tidak dilarang langsung dalam nash (sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah), karena kasus dan perbuatan tersebut relative baru. Namun, detail perbuatan tersebut dapat diqiyaskan kepada perbuatan ‘risywah’ (menyuap yaitu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya). Adapun risywah merupakan perbuatan yang dilarang dan bahkan dilaknat dalam Islam, sebagaimana dalam hadis tersebut di atas.
Kedua hadis tersebaut, dapat dipahami secara tekstual, bahwa kalimatnya merupakan kalimat khabar (positif afirmatif), bukan amar (perintah) atau nahi (larangan). Secara eksplisit (manthuq) menggunakan kata la’ana (melaknat). Kata “la’ana” yang berarti melaknat, dapat memberaikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilaknat oleh rasulullah, bukan sekedar dilarang atau dibenci. Suatu perbuatan yang dilaknat adalah perbuatan yang keji. Sehingga jelas, bahwa risywah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dilaknat.
Adapaun secara umum, dapat dilihat dalam dua ayat al-Qur’an tersebut di atas; ayat pertama (Q.S. (2): 188), tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tidak sah), sedangkan ayat kedua (Q.S. (2): 172), tentang anjuran untuk memakan rizki Allah yang baik. Ayat pertama –secara tekstual-- menggunakan kalimat nahi (larangan) secara tegas; yang berisi larangan untuk memakan harta orang lain secara bathil. Apalagi jika mengadukannya kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain dengan tidak benar; atau dengan kata lain menuntut sesuatu yang bukan haknya, namun dilakukan secara yuridis melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai muslihat seperti pembuktian palsu dan lainnya, sehingga hakim menjadi percaya kepadanya dan memenangkan kasusnya. Hal ini dilarang dengan tegas dalam nash.
Sebaliknya, dalam ayat kedua tersebut, dianjurkan untuk memakan dari rizki Allah yang baik dan bersyukur. Ayat ini secara tekstual, dapat dilihat dalam kalimatnya menggunakan kata perintah (fi’lu al-amr); dan kalimat didahului dengan kata seru “ya ayyuha”. Kata seru tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga akhir ayat ditambahkan dengan kalimat “jika kalian menyembah kepada-Nya”.
Perintah dalam kaidah ushul fiqh dapat berarti wajib, sunnah, mubah, ataupun peringatan dan bimbingan. Kategori wajib, biasanya perintah yang diberikan berulang-ulang, atau perintah yang disertai dengan ancaman jika tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Adapun, kategori sunnah, jika perintah tersebut tidak dengan ancaman, walaupun tingkatan sunnah kemudian juga berbeda-beda. Adapun perintah menjadi mubah, jika sebelumnya ada kalimat larangan; atau jika suatu perbuatan sebelumnya dilarang dalam nash, tapi kemudian diperintahkan, biasanya perintahnya tidak dipahami dengan wajib, melainkan tanda bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang lagi atau boleh dilakukan; dan seterusnya.
Dua ayat tersebut, saling terkait dan saling mendukung. Ayat pertama jika dipahami dengan mafhum mukhalafah (argumentum a-contrario) dari larangan terhadap perbuatan memakan harta orang lain secara bathil, berarti yang boleh dimakan adalah rizki yang baik dan halal. Begitu juga ayat kedua dengan visa versa. Keduanya saling memguatkan bahwa memakan harta harus dengan jalan yang baik, tidak boleh dengan cara yang bathil atau illegal.
Berdarakan dalil-dalil tersebut di atas, maka perolehan uang atau harta dari perbuatan markus, dapat dikategorikan kepada harta yang bathil atau illegal dan tidak sah. Sehaingga, tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Kriminalisasi Markus dalam Hukum Pidana Islam
Jika perbuatan markus dikategorikan kepada perbuatan risywah, maka ia jelas dilarang dalam Islam. Namun, sanksi atas pelanggarannya tidak dinyatakan secara jelas dalam nash. Sehingga, jika perbuatan markus dipidanakan, termasuk dalam jarimah ta’zir (tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditentukan dalam nash, kemudian diserahkan kepada penguasa).
Dalam wacana hukum pidana Islam, suatu perbuatan dipidanakan atau dianggap sebagai perbuatan pidana (kriminal/ jarimah/ delik), jika perbuatan tersebut telah disebutkan larangannya disertai dengan ancaman sanksi yang tegas dalam nash. Kategori tersebut adalah yang disebut sebagai jarimah hudud, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan sanksinya telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam nash. Namun, ketegori jarimah yang lain adalah suatu yang dapat dianggap sebagai jarimah, namun jenis dan sanksinya belum ditentukan secara tegas dalam nash (yang kemudian disebut dengan jarimah ta’zir).
Kategori ta’zir ini menjadi sisi fleksibilitas dari kriminalisasi (mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai suatu tindak criminal) dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan manusia yang semakin kompleks, begitu juga kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan kemajuan dan kompleksitas fasilitas yang ada. Sehingga, segala perbuatan yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat dan tidak seiring dengan kemaslahatan, dapat dianggap sebagai tindak criminal.
Kategori tindak pidana ta’zir ini, hukumannya belum ditentukan dalam nash. Hukuman untuk ta’zir diserahkan kepada penguasa. Dengan demikian, hukuman untuk markus ini juga diserahkan kepada penguasa, karena dalam nash, larangan atau laknat tersebut tidak disertai dengan ancaman hukuman yang tegas.
Jika dianalogkan markus, dengan mengambil harta orang lain secara illegal dengan mencuri, maka markus ini lebih dari sekedar mencuri. Karena dengan perbuatan markus ini, stabilitas dan kemaslahatan umum menjadi terganggu, dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Perbuatan markus lebih dapat dianalogkan kepada perbuatan melawan penguasa atau menentang kepentingan umum. Karena yang dirugikan dari perbuatan tersebut bukan hanya individu seperti pencurian dan pembunuhan, melainkan individu dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga, jika pun perbuatan markus dihukumi dengan ta’zir, tentunya hukumannya akan lebih berat dari hukuman pencurian yang hanya merugikan kepentingan individu saja.

Penutup

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulakn bahwa perbuatan markus dapat dirujukkan kepada jenis perbuatan risywah dalam hukum Islam. Sehingga, perbuatan markus dilarang dan bahkan dilaknat. Jika perbuatan markus ini dilihat dari segi hukum pidana Islam, maka termasuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta’zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditegaskan dalam nash, melainkan diserahkan penentuan pidana dan pemidanaannya kepada penguasa. Sehingga, markus dapat diatur sebagai perbuatan pidana, dan hukumannya hendaknya ditentukan oleh penguasa sebagai hukuman yang relative berat. Karena, markus tidak sekedar hanya merugikan kepentingan individu seperti pencurian, melainkan markus merugikan individu dan banyak orang, bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat, dan dengan markus keadilan tidak dapat diwujudkan serta dengan markus, hukum tidak dapat ditegakkan.

1 komentar:

  1. Assalamu'alaikum

    Bu alangkah baiknya klo blognya ditampilin widget followernya... biar saya bisa follow ma blog bu.

    Bu berkunjung ya ke blog saya...

    Sehabudin PMH 2009.

    BalasHapus