Senin, 28 Desember 2009

Penyelaian Sengketa Internasional
Secara Damai

Prinsip-prinsip umum:
Berdasarkan Deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara tahun 1970; serta Deklarasi Manila tahun 1982 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional secara damai:
- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB
Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negari suatu negara
Prinsip persamaan hak dan menetukan nasib sendiri bagi setiap bangsa
Prinsip persamaan kedaulatan negara
Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara
Prinsip iktikad baik dalam hubungan internasional
Prinsip keadilan dan hukum internasional

Cara penyelesaian sengeketa:
Penyelesaian sengketa secara politik
- Penyelesaian dalam kerangka antar negara:
-- perundingan deplomatik: perundingan langsung; jasa baik dan mediasi; jasa baik dan mediasi sekjen PBB
-- angket
-- konsiliasi internasional
- Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB:
-- observasi pendahuluan; peranan utama dewan keamanan; intervensi majelis umum
- Penyelesaian dalam kerangka organisasi regional: Liga Arab; Organisasi negara-negara eropa dll

Penyelesaian sengketa secara yuridis
Arbitrasi Internasional:
- Penyelesaian sengketa internasional secara damai, yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-puhak yang bersengketa
- Secara institusional berbeda dengan pengadilan; arbitrase non-institusional
- Keputusan bisa berdasarkan konsiderasi hukum atau politik
- Keputusan bersifat mengikat para pihak; harus dilaksanakan dengan iktikat baik

Mahkamah Internasional
Institusi bersifat tetap
Penyelesaian sengketa intrenasional secara damai berdasarkan hukum
Keputusan yang dihasilkan: keputusan hukum; mengikat negara-negara yang bersengketa
Hakim tetap; dipilih untuk 9 th; 5 hakim mengakhiri fungsinya setelah 3 th, 5 hakim sesudah 6 th; setelah itu dapat dipilih kembali
Hakim ad hoc: sementara hanya bersidang untuk perkara tertentu, yang ditunjuk khusus untuk perkara tersebut

Mahkamah internasional:
Intrenational Court of Justice/ ICJ: berkedudukan di Den Haag, merupakan organ PBB
International Criminal Court/ ICC, baru disyahkan melalui Konferensi Internasional di Roma Italia, Juni 1998; berkedudukan di Den Haag; di bidang hukum pidana internasional: yang mengadili individu yang melanggar HAM dan kejahatan humaniter, genocide, kejahatan perang dan agresi

1 komentar:

  1. BU'...materi uas
    H. laut.Udara.Org Intrn.Perj Intr.Sengketa Intr.
    hehe..udha itu doang kan??

    Andai sja smua dosen ky ibu',pake blog gini.jadi kan enak cari bahannya.hiks2

    BalasHapus