Senin, 19 Oktober 2009

opini suka

Pemilwa Menuju Kearifan Politik

Oleh: Sri Wahyuni

Dalam wacana ketatanegaraan, Pemilu merupakan prasyarat dari tegaknya demokrasi. Demokrasi yang biasanya dimaknai dengan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, mensyaratkan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan, baik di badan legislatif maupun eksekutif. Dengan pemilu, dilakukan penjaringan aspirasi rakyat agar terlaksananya pemerintahan oleh rakyat dan dari rakyat. Sehingga, pemilu haruslah jujur dan adil, demi tegaknya demokrasi.

Pemilwa atau pemilu mahasiswa juga bak penyelenggaraan demokrasi di tingkat perguruan tinggi ataupun universitas. Di universitas, selama ini juga telah terbentuk student’s government, sebagai miniature pemerintahan Negara di kampus tingkat universitas. Sehingga, pemilwa hendaknya juga dapat sebagai penyanggga tegaknya demokrasi di kehidupan kampus, terutama dalam sistem pemerintahan student’s government.

Student’s government ataupun pemilwa merupakan proses pembelajaran politik bagi mahasiswa. Bak permainan politik di Negara, mahasiswa mengikuti perpolitikan di tingkat universitas. Sehingga, dalam proses pembelajaran tersebut, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman dan kearifan dalam perpolitik. Namun, apakah pemilwa efektif sebagai pembelajaran politik di kampus? Bagaimana etika politik yang berlaku selama ini? Apakah selama ini pemilwa telah dilakukan secara jujur dan adil? Hendaknya kita dapat berefleksi dari pengalaman pemilwa ini.

Pemilwa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilaksanakan dengan system multi partai. Kelompok mahasiswa terwadahi dalam sebuah partai. Partai inilah yang mengusung aspirasi mahasiswa yang direpresentasikannya. Sehingga, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat, terepresentasikan oleh partai-partai kontestan pemilwa.

Partai, dalam wacana politik merupakan wadah yang efektif untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan rakyat. Sehingga, partai merupakan salah satu element penggerak perubahan. Adanya system multi partai ini, sebenarnya telah mencerminkan pemerintahan mahsiswa yang demokratis. Karena, system multi partai tidak membatasi aspirasi mahasiswa yang ingin berkumpul dan berserikat.

Perbedaan afiliasi partai merupakan perbedaan aspirasi politik. Namun, tidak berarti perbedaan partai akan membawa ketegangan dan konflik antar para pendukungnya. Di sinilah perlu kearifan berpolitik. Pengakuan terhadap perbedaan aspirasi merupakan suatu keniscayaan, namun bukan menjadi penyebab ketegangan dan konflik.

Dalam kondisi pemilwa yang panas, emosi massa memang sedang diuji. Ketika massa berkumpul, maka muncul kecenderungan untuk anarkhi. Sehingga, tidak jarang terjadi ketegangan bahkan perkelahinan antar pendukung partai. Namun, dengan kearifan/ wisdom dan kematangan inteletual, emosi dapat dikontrol. Persaingan partai bukanlah permusuhan. Memang, dalam pemilwa masing-masing pertai bak kontestan akan bersaing, meraih aspirasi anggota untuk mencapai suara terbanyak ataupun kemenangan.

Dalam kondisi persaingan yang ketat, ketakutan akan kekalahan muncul. Sehingga, emosi massa menjadi labil. Emosi dan rasio, memang sering dikontraskan. Namun, seorang yang telah mempunyai kematangan rasio intelektual, akan mampu mengendalikan emosinya. Mahasiswa sebagai sivitas akademika yang terbina dan terdidik di perguruan tinggi, hendaknya mampu mencapai keseimbangan antara emosi dan rasio. Sehingga, ketegangan, konflik bahkan perkelahian tidak akan terjadi pada saat pemilwa yang memanas. Ingat, mahasiswa adalah kaum intelektual.

Ambisi ingin menang dapat membawa manusia mempergunakan segala cara untuk meraihnya. Seperti Machiavelli mengajarkan bahwa kekuasaan politik dapat diraih dengan segala cara, karena kekuasaan politiuk bukanlah hal yang transcendental. Ini hanyalah pelajaran untuk mengubah klaim bahwa kekuasaan politik adalah transenden dan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu, sebagaimana dalam system kerajaan (monarkhi) ataupun monarkhi teokratis. Pemikiran tersebut hanya mengajarkan bahwa politik adalah masalah duniawi, bukan transenden.

Oleh karena itu, untuk meraih kemenangan tidaklah meniscayakan segala cara, bahkan mungkin dengan kecurangan. Karena cara-cara yang tiak fair dan kecurangan, justru akan merusak citra pemilwa sebagai symbol demokrasi. Karena, dalam demokrasi disyaratkan tegaknya pemilu yang jujur dan adil.

Intrik-intrik politik dengan mengurangi kartu suara, ataupun dengan menggandakan suara dengan memilih berulang-ulang, merupakan tindakan yang culas dalam berpolitik. Pemilwa yang jujur dan adil, hendaknya ditegakkan untuk menuju pemerintahan mahasiswa yang demokratis.

Menang dan kalah, harus diinsyafi oleh segenap kontestan. Karena, kekalahan dan kemenangan merupakan konsekuensi dari sebuah persaingan. Setiap peserta kontes dan para penudungnya, harus siap menang dan siap kalah. Kemenangan bukanlah segala-galanya; dan kekalahan bukanlan kehilangan segala-galanya. Hal ini juga memerlukana wisdom dan kematangan intelektual tersendiri, untuk menerima kemenganan dan kekalahan. Sehingga, dengan diadakannya pemilu sebagai ajang latihan politik mahasiswa, dapat diperoleh pengalaman berpolitik yang arif dan santun.

Pihak yang menag, hendaknya tidak menjadi semena-mena. Harus tetap mengakomodasi aspirasi pihak yang kalah. Sharing power harus dilakukan dengan sehat. Sehingga, pemerintahan mahasiswa akan menjadi balance, representasia dari masing-masing golongan, baik pihak yang menang maupun yang kalah.

Sementara pihak yang kalah dapat memilih menjadi oposan di luar jalut pemerintahan, ataupun tetap masuk di pemerintahan. Masih banyak yang bias dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi kelompoknya. Balancing dan controlling dari berbagai pihak terhadap penyelanggaraan pemerintahn mahasiswa penting untuk dilakukan, sehingga tercipata tatanan pemerintahan mahasiswa yang demokratis.

Penjaringan aspirasi dan perjuangannya, hendaknya tidak hanya pada masa pemilu saja. Terkadang kondisi seperti itu hanya hangat di masa pemilu; sedangkan selebihnya, ketika peerintahan mahasiswa telah terbentuk dan berjalan, masing-masing pendukung partai atau konstituen tidak lagi memperhatiakn masalah perpolitikan dan jalannya pemerintahan. Padahal, control kebijakan dan jalannya pemerintahan hendaknya senantiasa diawasi menuju demokratisasi. Ingat, dalam demokrasi juga disyaratkan adanya partisipasi anngota masyarakat dan konstituen dalam kebujakan dan counter kebijakan. Sehingga pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyatd an untuk rakyat akan terwujud.

Pemilu mahasiswa telah sekian lama berjalan setiap menjelang pergantian periode kepengurusan. Hendaknya menjadi pelajaran bagi mahasiswa untuk semakin arif dan matang dalam berpolitik. Intelektualitas hendaknya mendominasi kebiasaan yang memenangkan emosi. Kalah dan menang, merupakan konsekuensi dari sebuah persaingan. Namun, yang penting adalah control kebijakan selama berjalannya roda pemerintahn mahasiswa harus tetap berjalan, menuju sistem student’s government yang demokratis….

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar