Senin, 19 Oktober 2009

opini suka

UIN MENUJU SISTEM BLU

(Sebuah Tatapan Reflektif)

Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum.

Dunia pendidikan tidak ubahnya seperti dunia bisnis yang harus berorientasi pasar (market oriented). Maka, UIN perlu memiliki daya tawar terhadap masyarakat konsumen. Karena dalam semua bisnis baik perdagangan maupun jasa, konsumen selalu memilih biaya murah dan kualitas baik serta pelayanan yang memuaskan. Sehingga, UIN hendaknya mulai berbenah diri untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya. Hal ini dapat dicapai dengan managerial yang professional, disiplin kerja yang tinggi bagi para karyawan dan transparansi keuangan, sehingga nantinya lembaga mampu bersaing dengan PTN dan PTS lainnya.

------------------------

Setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditransformasi menjadi UIN, banyak perubahan yang telah dilakukan. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan paradigma keilmuan, dengan dibukanya Fakultas Sain dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora, di bawah wacana integrasi dan interkoneksi, yang dikembangkan dalam bingkai UIN; perubahan bangunan lama menjadi bangunan baru yang megah dan berorientasi corporate identity; serta perubahan managerial diantaranya dengan diterapkannya Quality Assurance (QA) atau Penjaminan Mutu untuk menetapkan standar kualitas pendidikan dan out put UIN. Satu hal lagi yang sedang diproses di UIN adalah sistem Badan Layanan Umum (BLU) yang juga sedang menjadi isu sentral setelah QA.

Sistem BLU ingin diterapkan di UIN, karena dengan sistem ini akan diperoleh fleksibelitas keuangan. Dengan sistem keuangan yang sekarang, keuangan UIN tersentralisasi di Pusat. Dana yang diperoleh UIN dari bentuk apa pun, harus disetorkan ke Pusat, yang kemudian diambil kembali sesuai dengan sistem pengajuan anggaran. Sehingga, dengan sistem ini UIN tidak dapat berkembang secara mandiri terutama dalam hal financial ini.

Dengan sistem BLU, UIN dapat memperoleh fleksibelitas pengelolaan keuangan, bahkan dapat mengelaola keuangannya sendiri. Sehingga, UIN sebagai lembaga pemerintah dapat merintis kemandirian dalam hal financial, dalam rangka mengembangkan pelayanan dan seluruh fasilitas kelembagaan. Di sisi lain, dengan sistem BLU ini UIN dapat mengembangkan sistem pendanaan selayaknya lembaga swasta bahkan seperti perusahaan.

Dengan sistem BLU, dimungkinkan Universitas memiliki orientasi bisnis. UIN sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan lembaga pemerintah yaitu Departemen Agama, dengan dana dan anggaran yang mengucur dari pemerintah dan harus dilaporkan secara rigit oleh pemerintah, dengan sistem BLU dapat saja melakukan pembiayaan-pembiayaan yang bernilai profit.

Beberapa komponen kampus dapat dikembangkan untuk menghasilkan nilai profit. Seperti Poli Klinik dapat dikembangkan dan dipromosikan untuk masyarakat umum, bahkan ke depan dapat dirancang sebuah rumah sakit ketika ingin membuka fakultas kedokteran…; Perpustakaan dapat dipromosikan kepada masyarakat secara umum, gedung-gedung pertemuan, dapat dipromosikan dan dikelola untuk disewakan kepada masyarakat umum yang membutuhkan; Lembaga Bahasa dapat memperluas jaringannya untuk masyarakat umum (termasuk kursus bahasa untuk anak-anak hingga dewasa dengan berbagai jenjangnya); Suka Press dapat diorientasikan untuk bisnis perbukuan dengan beberapa devisi yang berorientasi pasar –tidak hanya memproduk buku-buku wacana keilmuan yang elitis-- bahkan dapat membuka percekatan agar semua kebutuhan cetak di Universitas terpenuhi sendiri dan tidak meng-order ke percetakan luar yang lebih mahal, sehingga menghemat biaya dan percetakan dapat dipromosikan ke masyarakat umum; Fakultas-fakultas dapat membuka program-program dengan beorientasi pasar –selain juga harus menekankan kepada mutu out put— seperti program ekstensi, weekend class, kerjasama-kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk membuka kelas promosi atau kelas jauh; Fakultas Tarbiyah bisa membuka Akta Empat atau bahkan mempersiapkan Program Sertifikasi; Fakultas Syari’ah dapat membuka program profesi advokat, program twining SHI dan SEI, serta masih banyak lagi peluang yang dapat dikembangkan oleh UIN menuju orientasi profit.

Dunia pendidikan tidak ubahnya juga merupakan dunia bisnis yang harus berorientasi pasar (market oriented). UIN yang selalu memiliki dana fixed dari Pemerintah, cenderung tertidur dan tidak pernah menyadari tentang kebutuhan pasar. Ketika peminat (mahasiswa baru) selalu berkurang, ketika animo masyarakat terhadap UIN dan fakultas-fakultas agama berkurang, UIN tidak mampu menangkap gejala ini untuk direspons baik. Maka, saatnya UIN, dengan segala perubahan dan reformasinya, menerapkan paradigma market oriented ini.

Di sisi lain, citra UIN sebagai universitas ‘termurah di dunia akhirat’ hendaknya tetap dipertahankan. Hal ini merupakan suatu nilai tawar tersendiri bagi UIN, sehingga dapat menggaet peminat lebih banyak. Karena, tetap perlu disadari juga bahwa pasaran UIN adalah kelas menengah ke bawah. Jargon UIN sebagai kampus rakyat ini hendaknya tetap dipertahankan. Dengan dana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional, dan mengembangkan nilai-nilai profit lain, UIN hendaknya mampu mempertahankan citra murah ini, dengan disertai peningkatan kualitas-kualitasnya. Jangan sampai paradigma market oriented merubah sosok UIN menjadi kapitalis baru, sehingga terjadi kapitalisme pendidikan di UIN.

Untuk mencapai ancangan-ancangan tersebut di atas, UIN perlu memiliki daya tawar terhadap masyarakat konsumen. Karena dalam semua bisnis baik perdagangan maupun jasa, konsumen selalu memilih biaya murah, kualitas baik dan pelayanan yang memuaskan. Maka, lembaga-lembaga yang akan diorientasikan ke profit, hendaknya mulai berbenah diri untuk meningkatkan mutu dan pelayanannya. Peningkatan mutu dan kualitas ini dapat dicapai dengan pengelolaan atau managerial yang professional dan disiplin kerja yang tinggi bagi para karyawan serta transparansi keuangan, sehingga nantinya lembaga mampu bersaing dengan lembaga swasta lainnya.

Untuk dapat bersaing dengan perusahaan, yayasan ataupun badan hukum –baik publik maupun privat— lainnya, maka modal pertama yang harus dimiliki oleh UIN adalah profesionalisme dalam pengelolaan dan managerial. Karena sebagaimana terpapar di atas, bahwa konsumen selalu mencari layanan yang murah, baik dan bermutu. Jika universitas ingin bergerak ke bidang profit, maka ia harus meningkatkan mutu pelayanannya, dan harus menerapkan managemen yang professional.

Tenaga-tenaga ahli (professional) juga merupakan keniscayaan. Misalnya, di poliklinik harus ada sejumlah tenaga dokter yang mamadai; diperpustakaan harus ada sejumlah pustakawan yang memadai; begitu juga gedung yang disewakan, harus dijamin kenyamanannya, layaknya hotel yang dapat memberikan kenyamanan bagi customers-nya. Jika dipertanyakan kesiapan tenaga-tenaga professional ini, maka UIN harus menyadari kekurangsiapanannya.

Selama ini pelayanan yang ada di UIN masih cukup berbelit. Misalnya, mahasiswa meminta surat keterangan di fakultas, cenderung di-ping-pong ke sana kemari. Begitu juga dosen ketika minta surat keterangan –di salah satu fakultas—pelayanan terkesan lambat, sehingga terkadang harus membuat surat sendiri untuk dijalankan sendiri sesuai dengan prosedur tata usaha. Tamu atau siapa pun yang tidak dikenal, tidak mendapat respons yang baik –dicuekin—ketika bertanya. Hal ini menunjukkan adanya pelayanan yang kurang humanis di UIN.

Dengan paham profesionalisme kerja ini memang semua orang dituntut bekerja sesuai dengan job-nya masing-masing, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya kerja tim, sehingga masing-masing bisa saling melengkapi. Dengan demikian, maka jika orang yang bertanggungjawab secara penuh sedang berhalangan, maka orang lain bisa mewakili ataupun meng-hendle-nya secara tepat. Selama ini, satu urusan cenderung ditangani oleh orang tertentu, sehingga ketika orang yang berwenang berhalangan urusan pun menjadi tertunda. Hal ini juga dapat menunjukkan kerja yang tidak professional.

Kedua, disiplin kerja yang tinggi merupakan suatu keniscayaan menuju profesionalisme. UIN telah menerapkan standar kedisiplinan yang ketat. Setiap hari, pegawai diwajibkan menggunakan mesin finger untuk menandai kehadirannya. Kehadiran dosen dan mahasiswa juga dikontrol dengan sistem QA ini. Bahkan, di sisi lain, sistem keuangan dan penggajian menerapkan sistem baru, yaitu pemberian uang makan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi para dosen dan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah kehadirannya. Sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai dan dosen di kalangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di sisi lain, masalah kedisiplinan adalah masalah mental, sehingga dengan sistem baru ini pun, masih terdapat celah untuk manipulasi. Misalnya, seorang pegawai dapat datang pagi tepat waktu, dan pulang tepat waktu, namun di sela-sela waktu kerjanya, ia sering keluar kantor, atau ia hadir namun hanya main game di depan komputer. Oleh karena itu, meski juga diterapkan sistem kerja dengan target atau penggunaan job description yang jelas. Hal ini juga memerlukan sebuah kemampuan managerial yang baik. Karena selama ini pegawai hanya bekerja melaksanakan rutinitas pelayanan, sehingga ketika tidak ada order mereka menganggur, padahal mereka digaji tetap tiap bulan.

Agenda ketiga yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi keuangan. Hal ini berkaitan erat dan merupakan syarat utama untuk menuju sistem BLU. Karena, untuk menerapkan sistem BLU diperlukan kesiapan sistem keuangan yang memadai, maka tranparansi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Dalam hal ini perlu diterapkan sistem audit internal (SIA) di UIN, sehingga lebih mudah untuk menghadapi audit eksternal.

Tingkat transparansi keuangan inilah yang akan dinilai oleh pemerintah, ketika UIN ingin menerapkan sistem BLU. Ketika lembaga UIN dianggap belum memiliki tingkat transparansi yang tinggi, maka UIN akan dianggap belum siap untuk menerapkan sistem BLU. Sehingga, sistem BLU ini masih menjadi satu target perjuangan di UIN ke depan….

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar