Senin, 19 Oktober 2009

artikel

Fenomena Syeih Puji dan Sosiologi Hokum Perkawinan di Indonesia

Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

Akhir-akhir ini, masyarakat akrab dengan berita tentang Syeih puji. Fenomena tentang seorang pengusaha kaya ini mengundang pro dan kontra. Perkawinannya dengan Ulfa, seorang gadis yang masih di bawah umur menjadi fenomena yang controversial. Expose media yang gencar, menjadikan berita tersebut semakin mengundang respons berbagai pihak; seperti Kak Seto, sebagai Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, yang juga melakukan upaya advokasi terhadap masalah tersebut.

Perkawinan antara seorang dewasa –dapat dikatakan jauh lebih tua-- yang telah beristri dengan seorang gadis kecil yang baru berumur 12 tahun, menjadi masalah yang sangat controversial, dalam kasus Syeih Puji. Banyak pihak yang mengecamnya. Tetapi, dari pihak pelaku dan keluarga tidak menjadikannya sebagai masalah; seperti komentar ulfa, “Kenapa orang-orang meributkan Saya, padahal Saya tidak apa-apa; Saya cinta sama Syeih Puji…”, kurang lebih begitulah responsnya. Begitu juga, cerita Syeih Puji yang mengatakan bahwa dia menikahi Ulfa karena cinta; dia jatuh cinta kepada ulfa dalam pandangan pertama…. Sehingga, ketika pihak luar menginginkan Syeih Puji agar menceraikan Ulfa, gadis yang masih terlalu muda itu pun tidak bersedia untuk diceraikan.

Memang, posisi Ulfa mungkin dapat menjadi lebih sulit jika ia diceraikan. Statusnya yang akan menjadi janda, merupakan suatu yang dianggap ‘miring’ dalam masyarakat. Belum lagi, kasusnya yang telah diketahui halayak umum, akan menyebabkan tekanan psikis yang berat.

Fenomena Syeih Puji tersebut dapat menjadi precedent dalam bidang hokum perkawinan di Indonesia. Sebenarnya, bagaimana hokum perkawinan Indonesia mengatur tentang hal tersebut; dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat Indonesia?

Peraturan hokum perkawinan di Indonesia

Dalam kasus perkawinan Syeih puji dengan Ulfa, terdapat beberapa hal yang menyalahi hokum perkawinan Indonsia. Pertama, perkawinan dengan anak di bawah umur; menyalahi batas usia perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan seperti ini, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pendapatkan izin dari Pengadilan; dengan apa yang disebut sebagai dispensasi nikah (bagi anak yang belum mencapai batas usia perkawinan). Kedua, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di petugas pencatat perkawinan; atau apa yang disebut dalam masyarakat sebagai perkawinan sirri atau dalam bahasa hokum sebagai perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), aspek pencatatan ini juga merupakan penentu sah/ tidaknya perkawinan; sebagaimana dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Ketiga, Syeih Puji melakukan poligami, sementara legalitas perizinan dan pencatatannya tidak ada.

Sumber permasalahan tersebut, dapat ditimbulkan karena tidak adanya aspek pencatatan. Jika dari awal para pihak akan mencatatkan perkawinannya, maka petugas pencatat akan mensyaratkan batas usia perkawinan dan perolehan dispensasi nikah serta izin poligami dari pengadilan. Ketika pasangan hendak melaksanakan perkawinan, maka petugas/ instansi pencatat akan meminta berkas-berkas persyaratan perkawinan, seperti identitas untuk menujukkan status, surat-surat pernyataan dari pasangan yang menyatakan kehendak tidak terpaksa, perizinan dari wali dan sebagainya; termasuk dispensasi nikah dari pengadilan, dan perizinan poligami dari isteri pertama.

Hokum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan materi fiqh munakahat yang dirumuskan dalam legal drafting, kemudian dilegislasikan menjadi hokum nasional Indonesia. Dalam perumusan hokum perkawinan ini, terdapat aspek regulasi yang dilakukan dalam rangka law reform; seperti pencatatan perkawinan, sebagai aspek legal dalam hokum modern. Hal ini ditujukan juga untuk perlindungan hokum pihak-pihak yang teraniaya di kemudian hari. Misalnya, dengan pencatatan/ berupa akta nikah, seorang istri yang diterlantarkan oleh suaminya, bisa mengajukan gugat cerai. Campur tangan Negara dalam pelaksanaan perkawinan, seperti instansi pencatat perkawinan, peradilan untuk dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan, melakukan talak dan gugat cerai, permohonan izin poligami, dan sebagainya, juga merupakan aspek pembaharuan hokum Islam tersebut.

Pelaksanaan hokum perkawinan dalam masyarakat

Hukum Perkawinan termasuk dalam wilayah hokum perdata. Sementara terdapat pluralisme dalam hokum perdata di Indonesia, yaitu hokum adat, hokum Islam, hokum dalam BW (warisan Belanda), dan berbegai materi hokum materiil dalam beberapa undang-undang. Legislasi UU Perkawinan, dapat dikatakan sebagai upaya unifikasi hokum. Namun, masih terdapat pluralitas dalam pelaksanaan hokum perkawinan tersebut, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam masyarakat Indonesia, yang mayoritas muslim, terdapat perkawinan adat yang diaopsi dari hokum Islam. Model perkawinan inilah yang masih dipraktikkan dalam masyarakat. Misalnya, perkawinan dengan mengundang kyai untuk menikahkan, tanpa petugas pencatat perkawinan. Hal inilah yang kemudian, akrab disebut dengan perkawinan/ nikah sirri.

Dengan demikian, maka terjadi dikotomi dalam masyarakat muslim ‘tradisional’, dengan apa yang disebut perkawinan secara hokum dan perkawinan secara agama. Perkawinan secara agama telah dianggap sah, apabila ada dua mempelai, wali dan saksi. Namun, secara hokum perkawinan baru sah apabila dicatatkan. Hanya itulah perbedaannya. Tetapi, dalam proses pencatatan, terdapat prosedur yang harus ditaati; seperti proses pendaftarana, pelengkapan berkas-berkas persyaratan dan sebagainya, hingga kemudian mendapatkan akta nikah.

Di kalangan masyarakat ‘tradisional’, nikah sirri ini jamak dilakukan, karena secara agama telah dianggap sah. Dengan pernikahan ini, batas usia perkawinan tidak begitu disyaratkan. Terdapat adapt di beberapa daerah yang menaikahkan anak-anak yang masih sangat muda (belum mencapai batas usia perkawinan), dengan cara nikah sirri ini. Sebuah penelitian, mendapatkan di daerah Jember, Pemerintah Daerah pernah menyelenggarakan perkawinan masal bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nikah sirri masih banyak dipraktikkan dalam masyarakat ‘tradisional’ di Indonesia. Mareka beranggapan bahwa nikah tersebut telah sah menurut agama. Hal ini, dapat disebabkan kurang adanya sosialisasi tentang hokum perkawinan nasional. Sebenarnya masyarakat muslim tersebut dapat dipahamkan dengan ‘prinsip maslahah’ dalam aspek pencatatan dan legalitas hokum tersebut.

Sementara itu, fenomene lain terjadi di kalangan masyarakat elit, yang telah melek hokum. Apabila mereka melaksanakan naikah sirri, berarti bukan tidak adanya pemehaman tentang hokum perkawinan Indonesia. Boleh jadi, nikah sirri dilakukan untuk menghindari prosedur yang rumit. Misalnya, seorang yang telah memiliki seorang isteri, ketika ingin beristri lagi ia melakukan nikah sirri dengan istri keduanya. Karena, poligami harus mendapatkan izin dari isteri pertama, dan izin diucapkan di muka pengadilan; serta masih banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi secara hokum. Maka, melakukan poligami dengan nikah sirri dapat dikatakan sebagai penyelewengan hokum.

Begitu juga tentang batas usia perkawinan, yaitu 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, masih terjadi beberapa pengecualian dalam masyarakat. Dengan praktik nikah sirri yang tidak mensyaratkan batas usia, maka pelanggaran terhadap batas usia ini sering terjadi. Kasus yang sering terjadi, antara pasangan lajang yang pihak perempuannya telah hamil, dan belum memenuhi batas usia perkawinan, langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Memang dalam hokum perkawinan Indonesia, disyaratkan dispensasi nikah untuk anak yang belum masuk usia perkawinan.

Dengan paparan tersebut di atas, maka terkait dengan kasus Syeih Puji, hal tersebut adalah kasus yang masih common dalam masyarakat kita. Sehingga, dengan adanya kasus Syeih puji tersebut, dapat menjadi precedent bagi masyarakat, agar lebih melek hokum; sebagai peringatan bagi masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan yang belum memenuhi prosedur hokum.

Harapan Hukum Perkawinan Mendatang

Di Indonesia, yang menganut system hokum Eropha Continental, terdapat pemilahan yang rigit antara hokum privaat dan public. Sehingga dalam hokum privat, tidak terdapat sanksi-sanksi pidana. Berbeda dengan hokum yang mengikuti system Anglo-Saxon, antara public dan privat tidak begitu nampak pembedaannya. Misalnya, dalam hokum perkaiwnan di Pakistan, orang yang melaksanakan poligami tanpa izin dan prosedur yang lengkap, dapat dikenai sanksi pidana penjara. Begitu juga perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan, bisa dikenai sanksi pidana. Bidang hokum privat yang terlepas dari sanksi-sanksi secara jelas, akan memperlonggar control terhadap pelanggarannya. Sehingga, tidak ada aspek penjeraan bagi si pelanggar.

Selisih usia perkawinan, di beberapa Negara juga telah diatur; misalnya tidak boleh dilaksanakan perkawinan anatar dua orang yang selisih usianya mencapai 20 tahun, karena dikhawatirkan ada ‘penindasan’. Dalam hokum Indonesia, belum diatur tentang selisih usia perkawinan. Sehingga di masyarakat, seorang laki-laki yang sudah relatif tua, dapat saja menikahi seorang gadis muda, dengan selisih usia yang relatif jauh.

Sosialisasi tentang hokum perkawinan Indonesia, masih perlu dilakukan dalam masyarakat tradisional. Sehingga terdapat pemahaman, bahwa hokum perkawinan nasional itulah hokum perkawinan agama. Aspek pencatatan dan regulasi merupakan ijtihad hokum berdasarkan maslahah mursalah, yang harus diakui oleh umat Islam.

Reformasi hokum perkawinan di Indonesia, hendaknya dapat mengarah kepada ketegasan sanksi pidana, dan pengaturan lebih lenjut menuju kemaslahatan masyarakat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar