Senin, 19 Oktober 2009

artikel

Kekerasan Terhadap Perempuan

(Antara perjuangan dan ketidakberdayaan)

Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

Laki-laki dan perempuan sama-sama hidup sebagai anggota masyarakat. Namun, dalam beberapa hal, terdapat ketimpangan dalam pola relasi antara keduanya. Sosok laki-laki diidentikkan dengan pemimpin dan pelindung bagi perempuan; sebagai orang yang kuat, pemberani, tegar, tegas dan rasioanal. Sementara itu, sosok perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut, cengeng, manja dan harus selalu dilindungi. Pemilahan sifat-sifat ini telah tersosialisasi dalam waktu yang lama di masyarakat. Maka, masing-masing hidup dan tumbuh dalam pola ini. Sehingga, masing-masing memposisikan dirinya sesuai dengan image yang ada dalam masyarakat tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah, pembedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut, menimbulkan beberapa ketidakadilan. Seperti, dominasi laki-laki terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam dunia kerja dan kehidupannya di masyarakat. Bahkan, kadang laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik maupun psikis, dan perempuan menjadi objek yang tidak berdaya.

Kata ‘kekerasan’ dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan. Istilah ‘kekerasan’ dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai ‘perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain’.

Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata ‘violence’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah di beberapa kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Mereka memperjuangkannya baik melalui advokasi langsung maupun jalur yuridis. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UUPKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasana dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UUPKDRT yang menyatakan bahwa ‘Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga’. Berdasarkan pasal tersebut, kekerasan dalam rumah tangga di bagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu prbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

Walaupun kekerasan terhadap perempuan telah dilarang secara hokum, namun para perempuan yang menjadi korban kekerasan terkadang tidak berani melawan, bahkan melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Kedang mereka cenderung diam dan menerima keadaanya. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ‘ketidakberdayaannya’. Perempuan dalam rumah tangga –sebagai isteri—tidak ingin melaporkan karena takut suaminya akan tambah menyakitinya, atau takut akan terjadi perceraian, misalnya. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, kebanyakan lemah secara ekonomi. Mereka tidak bekerja dan hanya menerima nafkah dari suami, sehingga mereka tidak siap jika terjadi perceraian. Di sisi lain, status janda mendapatkan stereotype yang jelek di masyarakat. Tidak jarang, jika terjadi perceraian, yang disalahkan adalah pihak perempuan. Seperti, dianggap tidak benar mengurus rumah tangga, tidak mampu melayani suami dengan baik dan sebagainya.

Oleh karena itu, perlu senantiasa diberikan dukungan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan tersebut, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang peraturan hokum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, sehingga para perempuan berani melawan ketertindasan dan kekerasan yang menimpanya. Di sisi lain, perlu juga dilakukan sosialisai dalam masyarakat, untuk mengeliminasi stereotype jelek yang melekat dapat perempuan,

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar