Senin, 19 Oktober 2009

artikel

KONSEP HUKUM DALAM SISTEM HUKUM

ROMAWI-JERMAN, INGGRIS DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.[1]

Abstract

The paper discussed about the concept of law in Roman-Germany law system, Anglo-Saxon law system, and Islamic law system, by using comparative analysis in order to know the similarities and differences among them.

There are similarities among them, that law is the order and value of human behavior in their society, and law is relation. While their differences are about the sources of the law. Islamic law is define law from God (Allah) which doesn’t separate between law and morality; but Roman-Germany and Anglo-Saxon law are legal positivism which were taken from empirical problems of human conducts in their society. Their methods of thinking have differences, too. Roman-Germany law uses deductive method, and make codification as its dominant character. While Anglo-Saxon law uses inductive method, and make common law which was adopted in jurisprudences as the source of law.

Abstraksi

Tulisan ini membahas tentang konsep hukum dalam sistem hukum Romawi-Jerman atau yang dikenal dengan sistem hukum Eropa continental, sistem hukum Inggris dan sistem hukum Islam, dengan menggunakan analisis komparatif guna memperoleh perbedaan dan persamaan antara konsep hukum dalam ketiga sistem hukum tersebut.

Dari pembahasan diketahui bahwa pada hakekatnya terdapat persamaan tentang konsep hukum dalam ketiga sistem hukum tersebut, yaitu hukum sebagai perintah dan penilaian tentang perilaku manusia dalam masyarakat, serta hukum merupakan hubungan. Adapun perbedaan konsep hukum dalam ketiga sistem hukum tersebut terletak pada sumber hukumnya yaitu hukum Islam merupakan devine law yang berasal dari Tuhan (wahyu) dan tidak memisahkan antara hukum dan moralitas, sedangkan hukum Eropa continental dan Inggris merupakan legal positivisme yang berangkat dari permaslahan empiris masyarakat dan hanya mengatur kehidupan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat, sehingga terdapat pemisahan antara hukum dan moralitas. Metode berpikir dalam ketiga sistem hukum tersebut juga berbeda. Sistem hukum eropa continental menggunakan metode deduktif, sehingga kodifikasi merupakan cirri utamanya, dan undang-undang menjadi sumber hukum utama; sedangkan sistem hukum Inggris menggunakan metode induktif, sehingga sumber hukumnya adalah common law yang telah diresepsi dalam yurisprudensi.

Pendahuluan

Sistem merupakan suatu tatanan yang serasi dan teratur, terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan, di mana tiap bagian tidak terpisahkan satu sama lain dan tidak saling bertentangan.[2] Sementara itu, hukum juga terdiri dari kumpulan peraturan-peraturan hukum, yang dapat dilihat sebagai suatu sistem, suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkait erat satu sama lain, seperti hukum perdata, pidana dan sebagainya. Begitu juga, dalam hukum terdapat produk hukum atau perundang-undangan, struktur penegakan hukum, serta budaya hukumnya, semua saling terkait sebagai satu sistem.

Para ahli hukum telah melakukan kajian secara komprehensif untuk mengidentifikasi sistem hukum yang tumbuh dan berkembang serta diterapkan dalam masyarakat di berbagai belahan dunia. Sehingga, dalam wacana ilmu hukum dikenal beberapa keluarga sistem hukum, diantaranya adalah sistem hukum Eropa Kontinental atau Romawi-Jerman, sistem hukum Inggris atau Anglo-Saxon, dan sistem hukum Islam[3].

Sistem hukum Romawi-Jerman atau civil law menggunakan undang-undang sebagai sumber utamanya, sistem hukum Inggris yang dikenal dengan sistem common law yaitu tradisi atau hukum kebiasaan yang diunifikasi, menggunakan yurisprudensi sebagai sumber utamanya, dan hukum Islam sebagai difine law yang berbeda dengan legal positivism lainnya, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Tulisan ini mengkaji tentang konsep hukum dalam beberapa keluarga sistem hukum yang ada, terutama sistem hukum Romawi-Jerman, sistem hukum Inggris dan sistem hukum Islam, dengan menggunakan analisis komparatif. Dalam tulisan ini dibahas tentang bagaimana konsep hukum dalam sistem-sistem hukum tersebut, serta apa persamaan dan perbedaannya.

Gambaran Umum Sistem-sistem Hukum di Dunia

1. Sistem Hukum Romawi-Jerman

Sistem hukum Romawi Jerman dikenal dengan nama Civil Law System atau sistem hukum sipil[4]. Sistem hukum ini berlaku di Eropa Kontinental (yaitu semula negara Jerman dan Perancis, kemudian diresepsi oleh Belanda), kemudian diresepsi oleh negara-negara jajahannya seperti Indonesia.[5]

Sistem hukum ini tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi kuno sebagai modalnya, walaupun tidak sepenuhnya mencerminkan ciri hukum Romawi kuno, karena dalam perjalanan evolusinya, mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Hukum Romawi-Jerman dibentuk di benua Eropa dan mulai muncul pada abad ke-13, ketika merebak kegairahan untuk mempelajari kembali kebudayaan kuno seperti kebudayaan Yunani dan Romawi. Pada masa ini hukum Romawi-Jerman belum hadir sebagai suatu bangunan sistem hukum yang penuh dan lengkap[6]. Adapun terbentuknya hukum Romawi-Jerman di Eropa daratan itu disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya: 1) Terjadinya penjajahan negara-negara di Eropa Kontinental oleh bangsa Romawi; 2) Karena bangsa-bangsa atau negara di Eropa Kontinental menganggap hukum Romawi lebih sempurna; 3) Banyaknya mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi di Itali yang setelah kembali menerapkan hukum tersebut di negaranya; 4) Universitas di Jerman mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan serta menyebarluaskan hukum Romawi di daratan Eropa.[7]

Sistem hukum ini kemudian juga menyebar melalui penjajahan, misalnya dari Perancis diresepsi oleh Belanda ketika menjadi jajahannya, dan Indonesia juga meresepsi sistem hukum ini karena menjadi daerah jajahan Belanda. Di Perancis, sebagai Negara yang meresepsi hukum Romawi-Jerman, pada mulanya juga berlaku berbagai macam hukum dalam masyarakatnya, seperti hukum Germania, hukum Romawi dan hukum adat Perancis. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah unifikasi hukum dalam kodifikasi Perancis yang diberi nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon tahun 1807. Kodifikasi ini bersumber dari hukum Romawi-Jerman dan hukum gereja (Kanonik).

Belanda sebagai Negara jajahan Perancis, yang semula mempergunakan hukum kebiasaan atau hukum Belanda kuno, menggantinya dengan hukum Code Civil Perancis. Baru pada 1838, Belanda dapat menyusun dan meresmikan kodifikasi hukumnya, yang juga bersumber dari Code Civil Perancis. Begitu pula Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda, juga menerapkan kodifikasi Belanda sebagai hukumnya.[8]

2. Sistem Hukum Inggris

Berbeda dengan hukum di negara-negara daratan Eropa, hukum Inggris terbentuk dengan corak yang khas. Pada mulanya di Inggris juga berlaku hukum kebiasaan, namun pada abad-12 diciptakan unifikasi hukum yakni di bidang administrasi dan harta kekayaan. Inggris merupakan negara feodal yang pemerintahannya bersifat memusat (central), sehingga tanah di seluruh negara adalah milik Raja. Pembagian wilayah-wilayah dikuasakan kepada Lord sebagai tuan tanah. Rakyat yang ingin mengerjakan tanah harus menyewa kepada Lord dan membayar upeti kepada Raja. Lambat laun kekuasaan Lord disalahgunakan, sehingga terjadi penyelewengan-penyelewengan. Dalam kondisi seperti itu, maka disusunlah suatu kitab hukum Inggris untuk memberikan kepastian hukum. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Latin dengan judul Legibus Angliae. Diadakan sentralisasi pengadilan yaitu pada Royal Court, yang tidak didasarkan lagi pada hukum kebiasaan lokal, melainkan pada Common Law yang merupakan unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputuskan oleh hakin (yurisprudensi) sebagai sumber hukumnya. Juga, diterapkan sistem writ[9], yakni surat perintah dari Raja kepada tergugat untuk membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar, agar tergugat dapat membela diri.[10]

Dalam perkembangannya, di samping Royal Court muncul pengadilan lain yaitu Court of Chancery yang disebut sebagai hukum equity yaitu natural justice, keadilan yang didasarkan pada hati nurani, yang tidak dapat diberikan oleh common law. Pengadilan ini dilaksanakan oleh pimpinan Gereja atau Lord Chancellor. Pengadilan ini muncul karena Royal Court hanya dapat mengadili secara terbatas, sehinga banyak orang yang mencari keadilan ke gereja atau Lord Chancellor tersebut. Pengadilan ini didasarkan kepada hukum gereja atau hukum Kanonik sebagai sumbernya dan hakimnya adalah seorang rohaniawan. Masalah penting yang sering diajukan ke Court of Chancery adalah masalah trust, yaitu hak waris yang hanya diberikan kepada laki-laki, dan tidak diberikan kepada perempuan. Kerana dalam common law, perempuan tidak diberi hak waris, walaupun telah dewasa. Kemudian diadakan reorganisasi pengadilan di Inggris tahun 1873-1875, sehingga Royal Court dan Court of Chancery diletakkan dalam satu atap.[11]

Selain commom law dan hukum equity, terdapat statuta law yaitu hukum tertulis untuk melengkapi common law yang dibuat oleh parlemen, karena common law yang bersumber kepada yurisprudensi tidak kurang bisa mengikuti perkembangan zaman.[12] Hukum Inggris, selain berlaku di Inggris juga berlaku di semua negara yang secara politis mempunyai ikatan dengan Inggris.

3. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam dikenal di daerah-daerah Arab sebagai daerah awal penyebarannya. Hukum Islam merupakan hukum yang muncul dari peraturan keagamaan, yaitu agama Islam, sehingga berkembang seiring dengan agama tersebut. Hukum Islam merupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai pembawa risalah dari Allah Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur Alam. Dengan demikian, hukum Islam merupakan define law[13] yang memiliki sumber transenden berupa wahyu yaitu al-Qur’an[14], dan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu yang disebut dengan sunnah[15].

Dalam perkembangannya, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menerapkan hukum Islam yang dimodifikasi dengan sistem hukum Inggris ataupun sistem hukum Romawi-Jerman[16], seperti Indonesia yang melegislasi hukum ‘perkawinan Islam’ –dari fiqh munakahat’ sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[17]

Konsep Hukum dalam Berbagai Sistem Hukum

1. Konsep Hukum Romawi-Jerman

Dalam sistem hukum ini, hukum memberi arah kepada cara bagaimana manusia dalam masyarakat harus bertindak, dengan tujuan mencegah timbulnya benturan kepentingan –fungsi preventif--, sedangkan di lain pihak hukum juga menertibkan masyarakat dengan mengakhiri perselisihan kepentingan dalam masyarakat –fungsi represif. Karena adanya dua fungsi tersebut, maka hukum dirumuskan dalam kaiadah-kaidah hukum sebagai patokan peraturan masyarakat yang diatur oleh pemerintah.

Kaidah hukum dalam sistem hukum ini selalu disistematisasi menjadi suatu sistem hukum yang bulat dan utuh, sehingga kodifikasi[18] merupakan ciri khas dalam sistem hukum ini, seperti kodifikasi hukum privat dan hukum publik[19]. Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang (pemerintah) juga merupakan sumber hukum yang utama.

Oleh karena itu, para penganut sistem hukum ini seperti T. Utrecht, mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Juga, JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-pearaturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu (sanksi).[20]

  1. Konsep Hukum Inggris

Berbeda dengan sistem hukum Romawi-Jerman yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum yang utama, sistem hukum Inggris menggunakan common law sebagai tatanan hukum utamanya. Common law yang mencakup keseluruhan hukum positif, teori hukum dan hukum kebiasaan masyarakat secara umum, merupakan bentuk unifikasi hukum sebagai kesatuan. Common law, juga merupakan living law yang ada dalam masyarakat, yang kemudian terakomodasi dalam bentuk yurisprudensi (putusan hakim). Sehingga, yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama, dan dikenal asas ‘binding of presedent[21] yaitu hakim terikat dengan putusan hakim terdahulu dalam memutuskan perkara yang sama. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa dalam sistem hukum ini, cara berpikir yang digunakan adalah induktif, yaitu dengan menyelesaikan masalah kasus perkasus merujuk kepada kasus yang pernah ada.

Di samping common law, dikenal juga sistem equity yang dilaksanakan oleh rohaniawan dan Lord Chancellor, yaitu hukum yang didasarkan kepada keadilan menurut hati nurani yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan common law, juga terdapat statuta law yang dibuat oleh parlemen sebagai pelengkap common law, yang berlaku jika telah diadopsi oleh yurisprudensi. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa sumber hukum utama dalam sistem hukum Inggris adalah yurisprudensi, sehingga tidak dikenal kodifikasi sebagaimana dalam sistem hukum Romawi-Jerman.

  1. Konsep Hukum Islam

Term hukum Islam merupakan terjemahan dari kata ‘al-fiqh al-Islami’ yang dalam literatur Barat disebut dengan ‘the Islamic Law’ atau dalam batas-batas yang lebih longgar ‘the Islamic Jurispeudence’. Yang pertama lebih cenderung kepada syari’ah[22], sedangkan yang kedua kepada fiqh,[23] namun keduanya tidak dapat digunakan secara konsisten.[24] Begitu juga term hukum Islam mengalami ambiguitas antara fiqh yaitu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsili (rinci)[25] dan syari’ah, yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.[26]

Terlepas dari berbagai definisi tersebut di atas, hukum Islam dapat dinyatakan sebagai define law yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan tidak memilah antara moralitas dan hukum. Di dalamnya terdapat aspek hukum ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan dan aspek hukum mu’amalah yaitu yang mengatur hubungan hukum antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungannya.

Hukum Islam bersumber kepada al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Di samping itu, juga terdapat sumber hukum lain yaitu ijma’[27] dan qiyas,[28] istihsan[29], maslahah mursalah[30], istishab[31], syaddu ad-dari’ah[32], ‘urf[33], pendapat shahabat, dan syari’at umat terdahulu.[34]

Sumber hukum (dalil-dalil) tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dalil nash (tekstual) dan ghairu nash (para-tekstual). Dalil nash (tekstual) yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan dalil-dalil yang lainnya termasuk dalil ghairu nash (para-tekstual). Dalil nash (tekstual) adalah teks yang merupakan sumber hukum atau tempat dimana hukum ditemukan. Sedangkan dalil-dalil ghairu nash (para-tektual) tidak berupa teks.

Dalil-dalil ghairu nash (para-tekstual) seperti qiyas, istihsan, istishlah dan sebagainya, nampak lebih merupakan metode penetapan hukum atau pengambilan hukum dari sumber tekstual, disamping metode kebahasaan –yaitu metode ta’lili. Hal ini telah diperdebatkan sejak masa formasi hukum awal. Oleh kerena itu, terdapat pembedaan pengertian antara –misalnya—qiyas sebagai sumber hukum dan qiyas sebagai metode penemuan hukum. Qiyas dalam pengertian al-istiwa’ (dalam bentuk kata kerja atau masdar-nya) yang berarti menyamakan, merupakan metode penemuan hukum. Sedangkan qiyas dalam pengertian at-taswiyah (dalam bentuk kata benda) yang berarti persamaan, merupakan sumber hukum.[35] Begitu juga istishlah merupakan metode penemuan hukum sedangkan mashlahah merupakan sumber hukum.

Dari paparan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa hukum Islam sebagaimana hukum Eropa Kontinental, memiliki sumber hukum yang unifikatif dalam kodifikasi yaitu al-Qur’an. Dalam hal ini hukum Islam memiliki persamaan dengan sistem hukum Romawi-Jerman, yaitu dengan metode deduktif. Dalam hukum Islam, setiap perilaku harus berpedoman kepada al-Qur’an sebagai sumber hukumnya, begitu juga penyelesaian masalah dirujukkan kepadanya. Akan tetapi, hukum Islam praktis --berupa fiqh—merupakan hasil ijtihad dengan berbagai metode istinbath dan ijtihad hukum atau penemuan hukum (rechtsvinding) yang terumuskan sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga fiqh sebagai rumusan produk hukum berbeda-beda. Dalam hukum Islam juga dikenal adanya tradisi seperti ‘urf, dan bahkan ada yang memahami sunnah sebagai tradisi yang hidup (living law) di Madinah pada masa formasi hukum Islam awal, juga ijma’ sukuti yang langsung dianut dan dibudayakan dalam mayarakat. Dalam hal ini, hukum Islam cenderung memiliki persamaan dengan common law.

Hakekat Hukum

Baik hukum dalam sistem hukum Romawi-Jerman maupun sistem hukum Inggris, dari segi hakekatnya dapat dilihat sebagai:

1. Perintah dan penilaian

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan, maka hukum dapat digolongkan kepada norma kultur.[36] Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsi tersbut, norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian hukum juga mempunyai caranya sendiri untuk menerapkan ciri khas dari norma tersebut (yaitu sifat memaksa).

Norma hukum bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, sesuai dengan keingingan dan kehendak masyarakat itu. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggotanya itu dilakukan dengan membuat suatu pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang ditolak, maka norma hukum merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.

Oleh karena itu norma hukum bukan hanya merupakan perintah melainkan mempunyai nalar-nalar tertentu, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam mayarakat. Adapun penilaian tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakaan bagian dari ide yang lebih besar yaitu masyarakat bagaimana yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat (law is tool of social engeenering).

Dari paparan diatas dapat dinyatakan bahwa norma hukum dalam dirinya mengandung dua hal yaitu patokan penilaian (dimana hukum menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan yang tidak), dan patokan tingkah laku (petunjuk tentang perbuatan mana yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan). Patokan penilaian tersebut sebagai nalar yang memberikan dasar bagi hukum untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku, sehingga pemberian petunjuk tidak dilakukaan dengan semena-mena, dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk masa-masa mendatang.

2. Hubungan

Hukum adalah hubungan diantara suatu persona dan suatu hal (benda, urusan), yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan persona, seperti menjadi miliknya.

Menurut para ahli hukum, hukum bukanlah hakekat yang berdiri sendiri[37], melainkan termasuk hakekat yang hanya ada dalam suatu hakekat yang lain, dalam suatu pembawa atau subjek. Karena itu para ahli hukum berbicara subjek hukum sebagai sutu yang tidak boleh tidak ada, supaya hukum ada. Hukum adalah suatu yang ada pada sesuatu yang lain sebagai pembawanya.

Hukum juga menjadikan pembawa (subjek) berada dalam hubungan tertentu dengan hakekat yang lain. Seperti perkataan ‘si A mempunyai hak’, belum jelas jika tidak ada hakekat lain di luar diri A tersebut (pembawa/ subjek). Maka ‘A mempunyai hak atas sesuatu’. Berdasarkan ini hukum ditetapkan bahwa hukum sebagai hubungan. Dari contoh ini dapat dilihat adanya objek hukum yaitu sesuatu.

Di sisi lain seseorang mempunyai hak terhadap orang lain atau ada persona lain. Jika dikatakan seseorang mempunyai hak atas sesuatu, biasanya karena ada persona lain. Hal ini berarti hak seseorang tersebut menyebabkan orang lain harus berbuat atau tidak boleh berbuat atas sesuatu yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum termasuk kedalam tata perbuatan (tingkah laku manusia). Karena itu perbuatan merupakan media hubungan tersebut.

Hukum mengatur perbuatan, jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan terhadap orang lain, dan jika kita mempunyai hak berrti kita mempunyai hak terhadap orang lain atau suatu persona. Karena itu dapat dikatakan bahwa objek dari hak adalah perbuatan orang lain. Dan tidak ada perbuataan tersebut jika tidak ada orang lain, maka sekurang-kurangnya harus ada dua orang dalam hal ini.

Dari paparan di atas dapat ditetapkan bahwa hukum adalah suatu hubungan diantara seseorang dengan suatu perbuatan (sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dari seseorang yang lain, yang membuat orang ini menghubungkan dirinya dengan perbuatan ini (tidak melakukan ini) sebagai dengan kepunyaannya, sebagai dengan sesuatu yang menjadi miliknya.[38]

Dari kedua pendapat tentang hakekat hukum tersebut dapat dinyatakan bahwa pendapat bahwa hukum sebagai perintah dan pernilaian dapat mengambil bentuknya dalam hukum objektif, yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih[39]. Adapun pendapat kedua bahwa hukum merupakan hubungan, menurut penulis hampir serupa dengan ajaran hukum subjektif, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum objektif.[40] Hubungan yang diatur oleh hukum tersebut merupakan hubungan hukum, yang juga disebut hukum.[41]

Sementara itu, dalam diskursus hukum Islam, term hukum berasal dari bahasa Arab ‘al-hukm’ yang berarti keputusan, ketetapan, peraturan, ketentuan, kekuasaan, pemerintahan, norma atau nilai hukum. Secara umum, ‘al-hukm’ berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, baik untuk menyatakan hubungan afirmasi ataupun negasi. Sedangkan secara istilah hukum syar’i adalah titah/ sapaan Allah (khithab allah) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, opsi ataupun penetapan.

Dari pengertian ini dapat dinyatakan bahwa 1) hukum merupakan titah Allah berarti pembuat hukum (al-hakim) adalah Allah. 2) titah Allah kepada manusia (yang mukallaf) sebagai objek sapaan (al-mahkum alaih) atau subjek hukum, 3) bahwa hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf sebagai al-mahkum fih, dan 4) titah Allah berisi tuntutan, pilihan dan penetapan, maka hukum dapat dibagi kepada hukum taklifi, takhyiri dan wadl’i. Karena itu dalam mebahas hukum biasanya dibahas juga tentang al-hakim, al-mahkum fih dan al-mahkum ‘alaih (namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang hukum (al-hukm).

Ada dua pendapat tentang pengertian hukum syar’i ini. Pertama, menurut ushuliyyin hukum syar’i adalah penetapaan Allah (khithab allah) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, opsi atau pilihan maupun penetapan[42]. Dalam pengertian ini hukum merupakan kategori aksi yaitu aksi Tuhan kepada manusia yang mewajibkan, melarang, dan sebagainya. Karena itu term-term yang digunakan merupakan derivasi dari kata kerja (fi’il) seperti ijab, tahrim, tandib dan sebagainya (bentuk mashdar).

Menurut golongan ini nash yang berasal dari Syari’ merupakan dalil atau petunjuk tentang tuntutan, pilihan ataupun penetapan. Misalnya firman Allah : ‘wa aufu bi al-‘uqud’

Merupakan khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan menepati janji sebagai tuntutan untuk berbuat. Hukum merupakan titah Allah berupa tuntutan itu, sedangkan ayat tersebut merupakn dalil atau sumber hukum. Dengan perkataan lain hukum bukan merupakan pernyataan verbal berupa nash atau dalilnya, melainkan pernyataan yang terkandung di dalam pernyatan verbal.

Pendapat kedua oleh fuqaha, bahwa hukum merupakan akibat atau efek dari titah Allah yang berupa aksi tersebut[43], bukan merupakan titah itu sendiri. Karena itu mereka menggunakan term-term wujub sebagai efek dari perbuatan Tuhan yang mewajibkan, hirmah sebagai efek dari perbuatan tuhan mengharamkan dan seterusnya. Dari pengertian ini dapat dinyatakan bahwa hukum menurut mereka merupakan kategori penderita.

Dari pendapat kedua golongan tersebut dapat dilihat perbedaan sudut pandang yaitu bahwa ushuliyyin melihat dari sumbernya atau pembentuk hukum atau Syari’ sehingga hukum merupakan aksi. Sedangkan fuqaha melihat dari segi akibat atau efek yang ditimbulkan.

Hukum juga merupakan kategori dan penilaian tingkah laku. Hukum sebagai titah Allah berakibat pada pengkategorian terhadap perbuatan. Misalnya titah Allah untuk menepati janji, berakibat pada tuntutan perbuatan menepati janji yang berarti perbuatan menepati janji termasuk kategori tuntutan atau wajib. Maka sering terjadi penyebutan hukum sebagai wajib, haram, dan sebagainya.

Dari pengertian hukum syar’i (secara umum) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum syar’i terdiri dari hukum taklifi, tahyiri dan hukum wadl’i. Hukum taklifi yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan bentuk perintah dan larangan itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Jika bentuk perintah itu pasti maka disebut wajib (yaitu suatu perintah yang harus dilakukan dan jika orang meninggalkannya berdosa)[44] dan jika tidak pasti maka disebut mandb atau sunnah (yaitu suatu perintah yang dianjurkan oleh syar’i, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa). Demikian pula jika larangan berbentuk pasti maka disebut haram[45], dan jika tidak pasti maka disebut makruh[46]. Adapun tahyir (pilihan) adalah hukum mubah. Mubah ini adalah suatu hukum yang memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

Abu Zahrah memasukkan rukhshah dan ‘azimah ke dalam hukum taklifi, karena salah satu dari konsekuensi hukum taklifi adalah berpindah dari hukum yang haram kepada hukum mubah atau dari hukum wajib menjadi jaiz pada waktu-waktu tertentu. ‘Azimah adalah hukum yang mula-mula harus dikerjakan lantaran tidak ada sesuatu yang menghalang-halanginya. Sedangkan rukhshah adalah hukum yang dikerjakan lantaran ada suatu sebab yang membolehkan unutk meninggalkan hukum yang asli.[47]

Adapun hukum wadl’i yaitu berupa sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan mani’ (penghalang) yang jika hal ini ditemukan maka hilanglah pengaruh atau fungsi sebab. Hukum wadl’i dibagi tiga yaitu sebab, syarat dan mani’. Sebab adalah sesuatu yang lahir dan jelas batasan-batasannya, yang oleh Allah (syari’) dijadikan sebagai tanda bagi wujudnya hukum. Dari definisi dapat dinyatakan bahwa sebab dijadikan sendiri oleh Syari’ dan bahwa seba bukanlah yang mempengaruhi hukum taklifi, melainkan tanda lahirnya hukum-hukum tersebut.[48]

Syarat yaitu sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Adapun mani’ (penghalang) adalah perkara syara’ yang keberadaannya menafikan tujuan yang dikehendaki oleh sebab atau hukum.

Hukum wadl’i ini menunjukkan adanya hubungan hukum, seperti orang yang membunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, sehingga berarti pembunuhan menjadi penghalang hubungan kewarisan, terbenamnya matahari menyebabkan wajibnya shalat maghrib, dan sebagainya. Sehingga, selain hakekat hukum sebagai kategori dan penilaian tingkah laku, maka hukum juga merupakan hubungan, yaitu hubungan antara subjek dengan suatu hal yang menyebabkan adanya hukum.

Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hukum dalam sistem hukum Romawi-Jerman, Inggris dan hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan, namun dalam hakekatnya (hakekat hukum) memiliki persamaan-persamaan, yaitu bahwa hukum pada hakekatnya adalah perintah/ aksi, kategori dan penilaian tingkah laku, serta hubungan.

Adapun perbedaan konsep hukum dalam sistem-sistem hukum tersebut dia atas diantaranya adalah:

1. Dalam sistem hukum Romawi-Jerman dikenal pemisahan tajam antara hukum publik dan privat, sementara itu dalam sistem hukum Inggris hanya dikenal pemisahan antara common law dan hukum equity.

2. Berbeda dengan sistem hukum Romawi-Jerman dan Inggris yang cenderung sebagai legal positivism, hukum Islam merupakan define law yaitu hukum yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama yang tidak memilah antara hukum dan moralitas, sementara legal positivism menganut pemisahan antara hukum dan moralitas.

3. Jika hukum Islam sebagai define law bersumber pada ajaran agama dan wahyu Tuhan (God made law), maka hukum dalam sistem hukum Romawi-Jerman bersumber kepada undang-undang dan hukum Inggris bersumber pada commom law yaitu tradisi masyarakat yang telah diunifikasi dan termuat dalam yurisprudensi, yang berasal dari budaya manusia (man made law).

4. Hukum dalam sistem hukum Romawi-Jerman dirumuskan dan dikodifikasi secara idealis untuk mengatur tatanan masyarakat (fungsi preventif) sesuai dengan cita masyarakatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ‘law is a tool of social engeenering’ (hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat), sedangkan hukum dalam sistem hukum Inggris cenderung tumbuh dalam kasus-perkasus karena fungsi hukum lebih ditekankan pada penyelesaian masalah hukum (fungsi represif) dalam masyarakat. Atau dengan kata lain sistem hukum Romawi-Jerman menggunakan metode deduktif, sedangkan sistem hukum Inggris menggunakan metode induktif. Sementara itu, hukum Islam memiliki sumber yang unifikatif berupa al-Qur’an, namun pada tataran praktis (yaitu fiqh) hukum merupakan produk pemikiran –istinbath dan ijtihad hukum atau penemuan hukum (rechtsvinding) dari sumbernya --yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam hal ini, hukum Islam menggunakan perpaduan antara metode hukum Romawi-Jerman dan common law.

Terlepas dari berbagai persamaan dan perbedaan tersebut di atas, dalam perkembangannya –terutama juga di Indonesia-- terdapat akulturasi antara berbagai sistem hukum tersebut. Seperti adanya class action dan legal standing dalam sistem hukum kita yang menganut Eropa Kontinental, merupakan bentuk mengkaburan pemisahan antara hukum publik dan privat. Begitu juga legislasi berbagai hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia dan negara-negara muslim lainnya yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun Inggris, merupakan akulturasi dari berbagai sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Wahab Khalaf, ‘Ilm al-Ushul al-Fiqh, Kairo: dar al-Qalam, 1978

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil law, Common Law, Hukum Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gema Media, 2001

Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, Kairo: dar Al-Ittihad Al-‘Arabi, 1967

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Cet-8, Jakarta: balai Pustaka, 1989

David Lyons, Ethics and The Rule of Law, Cambrigde: Cambrigde University Press, 1984

HLA. Hart, The Concept of Law, Cet-2, (Oxford: Oxford University Press, 1997

Joseph Schach, An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendom Press, 1982

Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu? Cet-2, Bandung: Remadja Karya, 1985

L J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pratnya paramita, 1993

Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet-5, Bandung: Citra Sditya Bakti, 2000

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cet-2, Yogyakarta: Liberty, 1996

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis), New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987

------------------- , Family law Reform in The Muslim World, Bombay: Tripathi, 1972



[1] Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah UIn Sunan Kalijaga Yogyakarta

[2] R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 133

[3] Ini merupakan kelompok sistem hukum yang besar yang mempunyai ciri-ciri khusus yang sama yang disebut sebagai suatu keluarga hukum atau family law (foremelle de doir). Menurut Rene David, keluarga hukum yang ada di dunia ini adalah keluarga hukum Romawi GErmania, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis dan keluarga hukum agama/ tradisi. Sementara itu, Zweiger-Kotz membagi keluarga hukum dalam keluiarga hukum Romawi, keluarga hukum Germania, keluarga hukum Skandinavia, keluarga hukum common law, keluarga hukum sosialis, keluarga hukum Timur Jauh, keluarga hukum Islam dan keluarga hukum Hindu. Ibid., hlm. 43.

[4] Civil law dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Romawi ysng terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justitian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil law, Common Law, Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 59.

[5] Dalam beberapa sumber dinyatakan bahwa penyebaran hukum Romawi kedaratan Eropa dan sebagainya berlangsung dengan resepsi sebagai akibat penjajahan. R. Soeroso, Perbandingan Hukum…, hlm 44

[6] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet-5, (Bandung: Citra Sditya Bakti, 2000), hlm.236

[7] R. Soeroso, Perbandingan Hukum…, hlm. 70.

[8] KUH Perdata yang masih dijadikan rujukan di Pengadilan Negeri di Indonesia adalah Burgerlijk Wetboek (BW) warisan Belanda yang dahulu diberlakukan dengan asas konkordansi, yaitu pemberlakukan hukum yang sama bagi golongan penduduk yang berwarga negara Eropa, namun dalam perkembangannya setelah dihapuskan penggolongan penduduk, BW masih tetap diberlakukan untuk seluruh golongan penduduk di Indonesia. Begitu juga KUH Dagang yang diterjemahkan dari Wetboek van Kopendel (WvK) dan KUH Pidana yang diterjemahkan dari Wetboek van Strafsrecht (WvS), baru akhir-akhir ini dirumuskan rancangan KUH Pidana yang disusus oleh para pakar hukum Indonesia.

[9] Sistem writ dapat dilihat sebagai upaya pembuktian terbalik yang tidak ada dalam pembuktian perdata maupun pidana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam Eropa Kontinental, pihak yang mendalilkan suatu hak ataupun yang mengajukan tuduhan adalah yang harus membuktikan.

[10] R. Soeroso, Perbandingan Hukum…, hlm. 61 – 64.

[11] Ibid., hlm. 64 – 65.

[12] Ibid., hlm. 67.

[13] Dalam wacana ilmu hukum terdapat pembagian antara difine law, yaitu yang berasal hukum Tuhan yang biasanya dicirikan dengan tidak adanya keterpisahan antara hukum –yang mengatur masyarakat dengan sistem sanksi yang tegas—dan moralitas, dan positive law, yang berasal dari aliran positivisme dalam hukum, yang memandang hukum sebagai fenomena yang empiris dan mengatur kehidupan manusia yang konkrit dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga hukum terpisah dengan moralitas. Lihat, HLA. Hart, The Concept of Law, Cet-2, (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm. 185-186, David Lyons, Ethics and The Rule of Law, (Cambrigde: Cambrigde University Press, 1984), hlm. 63. Seperti juga adanya pembagian norma dalam masyarakat menjadi norma agama, norma kesusilaan dan norma sopan-santun serta norma hukum, maka norma hukum inilah yang kemudian dikenal dengan hukum positif. namun, terdapat ‘pengertian umum’ bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara. CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Cet-8, (Jakarta: balai Pustaka, 1989), hlm.84-87.

[14] Al-Qur’an adalah kalamullah (firman Tuhan) yang dibawa oleh ruh al-amin (malaikat Jibril) kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw. dalam lafal yang berbahasa Arab beserta maknanya

yang benar, agar menjadi hujjah bagi nabi Muhammad bahwa ia adalah uitusan Allah, dan undang-undang bagi seluruh umat manusia yang mendapatkan petunjuk-Nya, dan membacanya merupakan ibadah. Abd. Wahab Khalaf, ‘Ilm al-Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 23

[15] Sunnah yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapannya. Ibid., hlm 36.

[16] Sekarang ini hanya Negara Saudi Arabia yang memberlakukan hukum Islam dari mazhab Hambali yang dianutnya. Sementara Negara-negara muslim yang lain telah melakukan perubahan hukum dengan mengadopsi unsur-unsur hukum Eropa maupun Inggris. Dimulai dengan peristiwa ‘skularisasi Turki’, yang mengadopsi hukum Swiss dan Eropa lainnya, kemudian persinggungan Negara-negara muslin dengan penjajah Eropa menyebabkan assimilasi sistem hukum Islam dan sistem hukum Eropa serta Inggris. Baca dalam Tahir Mahmood, yang membagi pemaharuan hukum Islam di Negara-negara muslim menjadi intra-doxtrinal reform, yaitu pembaharuan hukum Islam dengan metode talfiq ataupun tahyir (antar mazhab) dan extra-doxtrinal reform, yaitu dengan ijtihad hukum yang memasukkan unsur-unsur selain dari hukum Islam seperti hukum adat dan hukum asing, baik dalam aspek regulasi maupun substansi hukumnya. Tahir Mahmood, Personal Lawin Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis), (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), dan Tahir Mahmood, Family law Reform in The Muslim World, (Bombay: Tripathi, 1972).

[17] Pengundangan (legislasi) UU Perkawinan dinggap sebagai masuknya hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. UU Perkawinan secara materiil dirumuskan dari fiqh munakahat (ajaran hukum Islam tentang nikah) yang kemudian dilegislasikan menjadi hukum nasional Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental.

[18] Kodifikasi adalah penulisan dan penghimpunan peraturan-peraturan hukum menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis, seperti kodifikasi KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang.

[19] Pembagian hukum menjadi hukum public (yaitu yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara dengan pemerintah atau antara lembaga pemerintah yang menitikberatkan kepada kepentingan umum) dan privat (yaitu yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan yang menitikberatkan kepada kepentingan individu) merupakan ciri khas dalam sistem hukum ini.

[20] CST Kansil, Pengantar…, hlm. 38

[21] dalam hukum acara perdata, dikenal dua asas yang berbeda dalam kedua sistem hukum ini, yaitu dalam sistem hukum Inggris, hakim terikat pada keputusan hakim terdahulu, sehingga dikenal istilah penemuan hukum otonom, sedangkan dalam sistem hukum Eropa continental yang kita anut, hakim tidak terikat dengan putusan hakim terhadulu melainkan memutuskan perkara dengan merujuk kepada undang-undang, sehingga dikenal dengan penemuan hukum heteronom. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cet-2 (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 45.

[22] Islamic Law is an all embrancing body of religious duties, the totality of Allah’s commands that regulate the life of every Moslem in its aspects. Joseph Schach, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Clarendom Press, 1982), hlm. 1

[23] Ketika menyebutkan Islamic Jurisprudence dibahas tentang bagaimana masyarakat muslim membuat administrasi peradilan yangbaru dan senantiasa berkembang dari masa ke masa yaitu masa nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayah dan selanjutnya. Ibid., hlm 3.

[24] Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 1

[25] Abd al Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Usul Fiqh, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 11

[26] Definisi ini menurut Mahmud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), hlm. 12

[27] Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., terhadap hukum syar’i amali (yang bersifat praktis). Muhammad abu Zahrah, Ushul Fiqh,… hlm. 308

[28] Qiyas adalah menerangkan suatu hukum syara’ yang tidak ada nashnya dalam Al-qur’an dan Sunnah dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan ssuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persaman illat hukum. Ibid., hlm. 336.

[29] Istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, kerena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.Ibid.,hlm. 401.

[30] Maslahat mursalah atau istislah adalah mashlahat-mashlahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam dan tidak ditopang dengan sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan mashlahat tersebut. Ibid., hlm. 427.

[31] Ishtishab adalah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku). Atau dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada seuatu yang mengubahnya.Ibid., hlm.451

[32] Dzari’ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau diharmkan. Maka syadu ad-dzari’ah merupakan tindakan pencegahan dari hal yang menjadi perantara hal yang diharamkan.Ibid., hlm. 438

[33]Urf adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) ditengah masyarakat. Ibid., hlm. 416

[34] Al-Amidi menyebutkan bahwa madzhab shahabi, istihsan, dan mashlahah mursalah merupakan dalil yang dhanni atau dalil yang tidak kuat. Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, (Kairo: dar Al-Ittihad Al-‘Arabi, 1967), hlm.I: 146.

[35] Al-Amidi menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian qiyas, yaitu qiyas sebagai dalil dan qiyas sebagai ilmu untuk sampai kepada dalil nash dan ijma’. Ibid., hlm. III: 168-169

[36] Satjipto Raharjo memaparkan adanya norma ideal (yang seharusnya dilakukan atau dunia keinginan/ das sollen), norma alam (yang terjadi di dunia nyata dan dapat diperhitungkan secara eksak) dan norma kultur (antara keduanya). Berkaitan dengan pengelompokan norma tersebut, norma kesusilaan merupakan norma ideal, sedangkan hukum merupakan norma kultur. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, hlm 64-66

[37] Hakekat dibedakan menjadi dua yaitu hakekat yang berdiri sendiri dan hakekat yang tidak berdiri sendiri, Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu? Cet-2, (Bandung: Remadja karya, 1985), hlm 80

[38] Ibid., hlm. 95

[39] L J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pratnya paramita, 1993), hlm 55

[40] Ibid., hlm. 55. Lili rasjidi tidak setuju dengan penyebutan hukum objektif dan hukum subjektif karena dapat merancukan pemahaman. Menurutnya hakekat hukum adalah hubungan, baik itu hukum subjektif maupun objektif. Lili Rasjidi, Filsafat…., hlm 79

[41] L J van Apeldoorn, Pengantar…., hlm. 55

[42] Abdul wahab Khalaf, Ilm Ushul al-fiqh, (Kairo: Dar-al Qalam, 1978), hlm 100

[43] Ibid., hlm 100

[44] Terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan hanafiyah. Menurut jumhur wajib identik dengan fardlu. Sedangkan menurut Hanafiyah wajib tidak sama dengan fardlu. Jika fardlu berdasarkan dalil qath’i dan wajib berdasarkan dalil dhanni. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.30-31.

[45] Jumhur dan Hanafiyah juga berbeda pendapat dalam memahami haram ini. Menurut jumhur haram adalah larangan Allah yang pasti baik ditetapkan dengan dalil qath’i ataupun dhanni. Sedangkan menurut Hanafiyah haram harus didasarkan kepada dalil qaht’i yang tidak mengandung keraguan sedikitpun. Ibid., hlm 50

[46] Jumhur dan Hanafiyah juga berbeda pendapat dalam memahami makruh ini. Menurut Jumhur makruh adalah suatu larangan syara’ yang bersifat tidak pasti, karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah jika haram didasarkan kepada dalil qath’i maka makruh adalah larangan Allah yang didasarrkan dalil dhanni. Ibid., hlm. 54-55

[47] Adapun faktor-faktor yang menyebabkan peralihan tersebut diantaranya adalah dharurat dan untuk menghilangkan kesempitan (masyaqqat). Ibid., hlm. 62-64.

[48] Ibid., hlm. 69-70

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar