Senin, 19 Oktober 2009

artikel

Reaktualisasi Fiqh Pertanahan

Oleh Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum.

- Tanah merupakan masalah yang secara riil dihadapi sehari-hari, namun kurang mendapat perhatian dalam wacana hukum Islam atau fiqh. Karena fiqh yang banyak dikaji selama ini hanya tentang ibadah. Bidang mu’amalah yang telah banyak dikaji pertama bidang personal law. Baru kemudian mu’amalah (dalam arti sempit) yaitu tentang ekonomi Islam. Islamic law reform periode pertama juga dalam bidang personal law. Di Negara-negara muslim pasca-kolonial yang menggunakan hukum Barat, banyak yang melakukan Islamic law reform dalam bidang hukum personal dan hukum keluarga, seperti perkawinan dan kewarisan. Baru kemudian, trend berikutnya, Islamic law reform dalam bidang hukum ekonomi Islam (fiqh mu’amalah dalam arti sempit); seiring dengan maraknya semangat untuk menerapkan system ekonomi Islam, dalam rangka menjawab krisis ekonomi di beberapa Negara. System perbankan Islam menjadi satu disiplin ilmu yang dikaji secara massif. Bank-bank syari’ah banyak berdiri. Akankah regulasi ini berlanjut kepada hukum Pertanahan Islam?

- Dalam fiqh, hukum tentang pertanahan masuk dalam kitab mu’amalah, dengan istilah yang dikenal dengan ihyaul mawat. Fiqh yang relatif detail membahas tentang hukum pertanahan diantaranya adalah al-Fiqhul Islam wa adillatuhu, karya Wahbah Zuhaili. Dalam kitab fiqh ini, hukum pertanahan (ahkam al-Aradhi) dibahas dalam kitab mu’amalah, bab kepemilikan dan konsekuensinya. Yaitu pasal 1 hukum pertanahan (ahkam al-aradhi); pasal 2 ihyaul mawat (membuka lahan); pasal 3 tentang barang tambang, perlindungan dan pengambilalihan; pasal 4 tentang hak-hak pemanfaatan (untuk umum), pasal 5 tentang perjanjian pengelolaan tanah (ada musaqah dan muzaro’ah)

- Pembahasan fiqh pertanahan tersebut relatif detail mulai dari hak Negara, hak public atas tanah dan hak privat atas tanah, hingga perjanjian-perjanjian kerja saama pengelolaan tanah.

- Ini merupakan modal kajian yang dapat dikembangkan sebagai satu disiplin ilmu syari’ah. Selama ini kajian syari’ah (hukum Islam) baru berkisar hukum keluarga, hukum bisnis/ ekonomi, hukum pidana dan hukum kenegaraan (sebagaimana kurikulum di fakultas syari’ah perguruan tinggi Islam di Indonesia.

- Upaya positivisasi hukum pertanahan Islam, merupakan upaya tindak lanjut. Karena fiqh bukan merupakan satu formulasi yang baku dan amplikatif untuk segala masa dan tempat. Melainkan, fiqh merupakan satu produk pemikiran tentang hukum Islam, yang diistimbathkan dari sumber-sumber hukumnya (terutama al Qur’an dan Sunnah), oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) pada masa tertentu, untuk menjawab permasalahan pada zamannya. Sementara kehidupan manusia senantiasa berkembang secara dimanis, begitu juga kebutuhan dan tuntutannya. Perkembangan social ini juga hendaknya diikuti perkembangan hukum (taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah). Sehingga perlu dilakukan pembacaan kembali terhadap sumber hukum Islam, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan social saat ini. ‘Fiqh keindonesiaan’ perlu dirumuskan, sebelum kemudian dilakukan positivisasi hukum Islam, terutama dalam bidang pertanahan.

- Masalah-masalah yang dibahas dalam fiqh pertanahan ‘mungkin’ terdapat beberapa yang tidak aplikatif untuk saat ini, misalnya bahwa tanah dapat dibagi dari wilayah rampasan perang; untuk ihyaul mawat disyaratkan identitas Islam, dan sebagainya…perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi dan perubahan social saat ini.

- Nilai-nilai dalam fiqh pertanahan, memiliki konsistensi dalam hal hak individu, hak public, dan hak Negara. Seperti dalam hal barang tambang, penguasa bisa mengambilalih karena untuk kepentingan bersama (umum). Dan pengambilalihan hak individu atas tanah, harus benar-benar untuk kepentingan umum (kemashlahatan). Inilah yang menjadi permasalahan kita saat ini. Di mana hukum di Indonesia kurang konsisten dalam penerapan hak-hak ini. Hak public yang dikuasai Negara kian mengalami privatisasi, dan hasil kekayaannya dikeruk oleh kaum kapitalis. Pengambilalihan, penggusuran tanah, terkadang tidak mencerminkan keadilan dan kepentingan umum, tetapi mengabdi kepada kepentingan kaum kapitalis… sehingga nilai-nilaihukum pertanahan Islam ini, hendaknya menajdi dasar reforma agrarian di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar