Senin, 19 Oktober 2009

artikel

KEDUDUKAN WALI BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

(Perbandingan antara Hukum Positif dan Fiqh)

Oleh: Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum.[1]

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kedudukan wali bagi perempuan dalam pernikahan dengan melakukan komparasi antara hukum positif – dalam hal ini UU Perkawinan—dan wacana tentang wali nikah dalam fiqh sekaligus merujuk kepada dalil dan perbedaan pendapat hukum di kalangan para ulama mazhab-mazhab fiqh.

Dalam hokum positif di Indonesia –UU Perkawinan— wali atau orang tua hanya berperan dalam dimintai persetujuan ketika anaknya hendak melakukan perkawinan. Sementara dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa ulama Hanafiyah memperbolehkan perempuan menikah tanpa persetujuan walinya, dan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan yang sudah akil baligh dianggap memiliki kecakapan hokum yang sempurna. Pendapat lain adalah yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama bahwa wali dapat menikahkan gadis tanpa seizinnya dan wali dapat menikahkan janda dengan izinnya. Namun, akad nikah –baik untuk gadis maupun janda-- tetap harus diucapkan oleh walinya. Akad nikah yang diucapkan oleh perempuan itu sendiri dianggap tidak sah. Adapun dalam praktik dalam masyarakat muslim di Indonesia, walilah yang mengucapkan akad nikah. Hal ini merupakan praktik fiqh yang menganut mazhab Syafi’I yang menjadi anutan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, dan bukan merupakan peraturan dalam UU Perkawinan.

A. Pendahuluan

Wali, adalah orang yang bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum untuk orang lain, karena orang tersebut tidak mampu bertindak hukum, atau dengan kata lain, tidak atau kurang cakap hukum. Karena, seorang yang diangap tidak atau kurang cakap hukum, dalam melakukan perbuatan hukum diabntu oleh seorang wali.

Dalam tradisi pernikahan di masyarakat muslim Indonesia, seorang perempuan dalam melaksanakan akad nikah selalu didampingi oleh walinya. Bahkan, walinyalah yang mengucapkan akad nikah. Akad nikah merupakan seatu perbuatan hukum, yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum sempurna. Dari sini, dapat dikatakan bahwa seakan perempuan tidak mampu melakukan perbuatan hukum untuk mengucapkan akad nikah, sehingga akad nikah tersebut harus diucapkan oleh walinya.

Memang, dalam kitab-kitab fiqh yang kita pelajari, wali merupakan salah satu dari syarat sah nikah diantara syarat-syarat sah yang lain, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, perempuan, adanya wali bagi calon mempelai perempuan, adanya saksi yang adil, dan ijab kabul. Maka, wali dari mempelai perempuan merupakan unsur yang harus ada dalam akad nikah.

Sementara itu, dalam UU Perkawinan di Indonesia, di antara syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua orang tua (Pasal 6 (2)). Dalam UU ini tidak diatur secara detail tentang pelaksanaan akad nikah, dan apakah wali yang harus mengucapkan akad nikah. Hanya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dana kepercayaannya masing-masing. Sehingga pelaksanaan perkawinan oleh orang Islam, dilaksanakan menurut ajaran agama Islam yaitu sebagaimana tertera dalama fiqh –terutama bab munakahat.

Dari paparan ini, maka tulisan ini akan membahas tentang kedudukan wali bagi perempuan dalam pernikahan, dengan melakukan komparasi antara peraturan yang mengatur tentang wali nikah yang ada dalam hukum positif – dalam hal ini UU Perkawinan—dan wacana tentang wali nikah dalam fiqh sekaligus menuruj pada dalil dan perbedaan pendapat hukum di kalangan para ulama mazhab-mazhab fiqh.

B. Pengertian wali

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, misalnya dikatakan bahwa penjualan tanah itu tidak sah karena pemiliknya belum dewasa dan walinya tidak menyetujuinya; pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, misalnya dikatakan bahwa karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya menjadi wali untuk meniakahkan anak perempuan itu; penyebar agama (orang suci), misalnya walisanga; kepala pemerintah. Sedangakn perwalian diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya; pembimbing Negara yang belum bisa mandiri.[2]

Di sisi lain, term ‘wali’ berasal dari bahasa Arab, ism fa’il dari kata kerja wala-wilayah yang berarti mahabbah wa an-nushrah, yaitu cinta dan pertolongan; dan wali juga berarti sulthah yang berarti kekuasaan atau kemampuan.[3] Secara istilah dalam fiqh, wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa tergantung kepad izin orang lain.[4]

Para ulama Hanafiyah membagi perwalian menjadi tiga yaitu:

1. Perwalian atas diri seseorang, yaitu yang melaksanakan urusan seseorang seperti dalam perkawinan, pendidikan, pengobatan. Perwalian ini dilaksanakan oleh ayah, atau kakek dan wali-wali lainnya.

2. Perwalian atas harta, yaitu yang mengurus harta dan pengembangannya, serta melaksanakan pembelanjaannya dan penjagaannya. Perwalian ini dilaksanakan oleh ayah, kakek, dan ahli warisnya, juga hakim.

3. Perwalian atas diri seseorang dan harta, yaitu yang melaksanakan urusan seseorang dan harta.

Adapun perwalian atas diri seseorang, terdiri dari dua macam yaitu:

1. Perwalian ijbar (dengan paksa), yaitu yang memaksakan perkataanya terhadap orang lain. Perwalian ini disebabkan karena kerabat (misalnya ayah, kakek, anak, dan kerabat yang jaun seperti anak paman; karena kepemilikan seperti kekuasaan tuan atas hamba cahayanya; karena memerdekaan; dan imamah yaitu imam yang adil dan para wakilnya seperti sultan dan hakim.

2. perwalian ikhtiyar, yaitu hak wali untuk menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya, berdasarkan pembolehan dan perizinannya.

Menurut syafi’iyyah, perwalian dibagi menjadi dua yaitu perwalian ijbar dan ikhtiyar. Dalam hal perwalian ini, Syafi’iyyah berpendapat bahwa ayah memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak gadisnya baik masih kecil maupun sudah besar, tanpa seizinnya. Adapun perizinannya adalah mustahab. Akan tetapi, wali tidak dapat menikahkan janda, tanpa seizinya, kecuali jika janda itu masih kecil, maka tidak dinikahkan hingga ia mencapai baligh.

Imam Malik berpendapat bahwa jenis perwalian terbagi menjadi dua yaitu khashshah (khusus) dan ‘ammah (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti bapak, kakek maupun pimpinan Negara. Adapun perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keislaman. Perwalian ini dimiliki oleh setiap orang Islam.[5]

C. Wali dan Kecakapan Hukum

Dalam hukum positif, perkataan ‘orang’ (persoon) berarti pembawa hak atau subjek hokum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, dimulai sejak lahir dan berakhir pada saat meninggal dunia. Bahkan jika perlu, untuk kepentingannya, dapat berlaku surut hingga orang itu berada dalam kandungan, asal dia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup, seperti dalam kasus warisan.[6]

Walaupun setiap orang dalam hukum dianggap dapat memiliki hak-hak tanpa terkecuali, namun, tidak semua orang dapat melakukan perbuatan hukum atau bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Terdapat beberapa golongan orang yang tidak bisa bertindak hukum (penyandang kewajiban) dalam bahasa hukum dikatakan tidak atau cakap hukum yang disebut sebagai handelingsonbekwaam).[7] Dalam melakukan perbuatan hukum, mereka dibantu atau bahkan diwakili oleh orang lain, sehingga terdapat lembaga perwalian dan pengampuan. Perwalian biasa dilakukan oleh bapak atau ibu atau saudara bapak. Sedangkan, pengampuan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunujuk secara hukum, karena tidak ada wali atau wali tidak sanggup menjadi wali. Wali atau pengampu bertindak sebagai wakil dari orang yang diampu untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun orang-orang yang harus menggunakan perwalian ataupun pengampuan dalam melakukan perbuatan hukum diantaranya adalah:[8]

  1. orang yang tidak cakap bertindak hukum

1) orang yang belum dewasa

2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan

  1. orang yang belum dewasa

Dalam Pasal 330 KUH Perdata, orang dikatakan belum dewasa apabila dia belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah. Apabila ia sudah menikah, maka ia diangap dewasa mekipun perkawinannya putus sebelum dia berumur 21 tahun. Adapun orang di bawah pengampuan, diantaranya adalah: seseorang yang karena ketidak sempurnaan akalnya ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 88 KUH Perdata).

Dalam hukum Islam, manusia juga dianggap sebagai penerima hak dan pengemban kewajiban, sebagaimana disebut subjek hukum dalam hukum positif. Dalam kajian ushul fiqh –terutama bab mahkum ‘alaih-- , manusia dianggap sebagai mukallaf yaitu yang dikenai khithabullah (titah Allah), baik yang berupa perintah, larangan ataupun pembolehan. Lebih jauh, dalam wacana ushul fiqh, dibahas juga tentang ahliyyah, yaitu kecakapan seseorang baik untuk menerima hak dan memenuhi hak orang lain.

Ahliyyah (kecakapan hukum), ini di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Ahliyyatul wujub yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak. Manusia memiliki ahliyyatul wujub ini selama ia menjadi manusia sejak lahir hingga meninggal, baik sudah balig maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Bahkan bayi dalam kandungan (janin) dianggap mempunyai ahliyyah ini, yaitu ahliyyautul wujub an-naqishah (tidak sempurna), karena jika ia meninggal pada saat dilahikan maka hak-hak yang dimilikinya hilang.

2. Ahliyatul ada’ yaitu kecakapan seseoarang untuk melakukan perbuatan hukum atau memenuhi hak orang lain. Manusia memiliki kecakapan hukum ini bukan selama ia menjadi manusia, melainkan tergantung kepada tamyiz-nya. Atau dengan kata lain ahliyyautul ada’ dimiliki manusia setelah mumayyiz. Ahliyyatul ada’ ini juga dibagi menjadi dua yaitu ahliyyatul ada’ kamilah (sempurna), yaitu jika telah akil baligh; dan ahliyyatul ada’ an-naqishah (belum sempurna), yaitu bagi anak-anak yang telah mumayyiz. Bagi yang memiliki ahliyyatul ada’ sempurna, dianggap sebagai mukallaf dan dikenai seluruh beban tasyri’ dan dapat melakukan seluruh mu’amalah maliyyah (urusan kehartabendaan). Sementara ahliyyah ada’ yang belum sempurna, hanya dikenai beban tasyri’ tetapi belum diperkenankan mengurus mu’amalah maliyyah dan melakukan akad-akad perbelanjaan.[9]

Terdapat orang yang kurang atau tidak memiliki ahliyyatul ada’ –yang disebut ‘awarid al-ahliyyah atau halangan kecakapan—karena kurang akalnya atau akalnya tidak sempurna. Halangan kecakapan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu yang besifat samawiyyah (given) yaitu di luar perbuatan manusia, seperti gila, pingsan, pelupa, tidur dan mengigau; dan halangan yang dibuat oleh manusia seperti bodoh, mabuk, dan terpaksa.

Perwalian dalam hukum Islam juga berkaitan dengan masalah kecakapan hukum. Seorang wali berperan dalam melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang memiliki halangan kecakapan, yang bersifat samawiyyah terutama gila. Perwalian juga diperuntukkan bagi orang yang belum memiliki ahliyyatul ada’ al-kamilah yaitu anak kecil yang belum akil baligh dalam melakukan mu’amalah maliyah dan dalam melakukan akad-akad lainnya.[10]

D. Wali dalam pernikahan Menurut UU Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan ini, dijelaskan bahwa pekawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorangwanita sebagai suamid an isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tentang syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 – 12 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak

2. Izin orang tua atau wali

3. Batas umur untuk kawin

4. Tidak terdapat larangan kawin

5. Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dikawini.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

8. Memenuhi tatacara perkawinan

Berkaitan dengan pembahasan tulisan ini, yaitu tentang wali dan kedudukannya dalam perkawinan tertera dalam Pasal 6, yaitu tentang pensyaratan adanya izin orang tua. Secara rinci terdapat dalam ayat 2 sampai 5, yaitu sebagai berikut:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang tersebutd alam ayat 2,3 dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 Pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari pasal-pasal dalam UU Perkawinan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa orang tua atau wali berperan dalam perkawinan untuk dimintai persetujuannya. Yaitu, ayat 2 Pasal 6, menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal ini, jika salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan atau orang tua yang mmapu menyatakan kehendaknya. Dalam hal mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari:

1. wali

2. orang yang memeliharanya

3. keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak

Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebut di atas atau salah satu atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4.[11]

UU Perkawinan ini tidak jauh berbeda dengan peraturan hukum dalam BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUH Perdata, dalam hal perizinan dari wali. Dalam BW ًjuga dinyatakan bahwa untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.[12]

E. Wali dalam Perkawinan menurut Fiqh

1. Dalil

Di antara dalil-dalil tentang wali adalah:[13]

· وعن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه رضىالله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم "لاَنِكاحَ إِلاَّبِوَلِىِّ" رواه أحمد والأربعة, وصححه ابن المدينى والترمذى وبن حبان. وأعل بالإرسال

· وروى الإمام احمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا "لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِىِّ وَشَاهِدَيْنِ"

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan arba’ah, dan dibenarkan oleh ibn Madini, Tirmidzi dan Ibn Hibban, yang menyatakan juga bahwa hadis ini mursal. Hadis ini terdapat dalam sunan Abu dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Menurut Ibn Katsir, hadis ini dari Israil dan Abu ‘Uwanah, Syarik Qadhi, dan Qais bin Rabi’, dan Yunus bin Abi Ishaq, dan Zahir bin Mu’awiyah, semuanya dari Ishak. Menurut Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Sya’bah dan Sauri dari Abu Ishak, dengan status mursal. Tarmidzi membenarkan hadis ini karena dibenarkan juga oleh Abdurrahman bin Mahdi dalam cerita Ibn Huzaimah dari Abu Mutsanna. Hadis ini juga dibenarkan oleh Ibn Madini, Baihaqi. Mereka mengatakan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya’li, dari Jabir, dengan sanad yang seluruhnya tsiqat.

Secara matan terdapat hadis-hadis lain yang mendukung seperti hadis Abu Hurairah:

وَلاَتُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا

Atau selengkapnya adalah:

· وعن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاَتُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ, وَلاَتُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا" رواه ابن ماجه و الدارقطنى, ورجاله ثقات

Juga hadis dari ‘Aisyah:

ان الَنِكَاحَ من غير ِوَلِىِّ بَاطِلٌ

Atau selengkapnya adalah:

· وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم "أَيُّمَا آمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بمَااسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ آشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىَّ مَنْ لاَ وَلِىَّلَهُ" أخرجه الأربعة إلا النسائى, وصححه أبو عوانة, وأبن حبان والحاكم

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa wali disyaratkan dalam pernikahan.

Hadis-hadis lain yang berkaitan dengan wali nikah diantaranya adalah:

· وعن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: "لاَتُنْكحُ الأَيَّمُ حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ, وَلاَتُنْكَحُ البِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنُ" قالوا: يَارَسُولَ اللهِ, وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال "أَنْ تَسْكُتَ" متفق عليه

· وعن آبن عباس أن النبى صل الله عليه وسلم قال "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُها" رواه مسلم وفى لفظ "لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمرُ" رواه أبو داود والنسائى, وصححه آبن حبان

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa wali ketika hendak menikahkan anak perempuan harus meminta izinnya atau dengan persetujuannya. Bagi gadis, jika diam dianggap sejutu.Bagi janda, wali harus meminta persetujuanya untuk menikahkannya, karena janda lebih memiliki hak atas dirinya dibandingkan walinya.

2. Kedudukan wali dalam perkawinan menurut fiqh

Hukum Islam yang termanifestasi dalam kitab-kitab fiqh, merupakan produk pemikiran ulama, yang diinferensi atau diistinbathkan dari dalil-dalil nash yang ada. Dalam pembahasan masalah wali nikah, dalil-dalil tersebut di atas sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pemikiran ulama untuk menetapkan hokum tentang wali nikah.

Dalam fiqh, terdapat dua pendapat yang berbeda tentang pensyaratan wali dalam menikahkan perempuan: Pertama, pendapat ulama Hanafiyah bahwa akad nikah seoarang perempuan tanpa wali adalah sah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa nikah dilakukan oleh seorang yang merdeka dan mukallaf atau akil baligh, walaupun tanpa kerelaan walinya.

Menurut mereka, bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya, dan boleh pula melakukan akad nikahnya sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda, dengan syarat orang yang hendak menikah dengannya adalah sekufu dan maharnya tidak kurang dai mahar mitsil.[14] Maka, seorang perempuan yang akil baligh dapat melakukan akad nikahnya sendiri dan bahkan menjadi wali dalam pernikahan orang lain. Mereka mengqiyaskan dengan jual beli, bahwa perempuan dapat menjual barang dagangannya.[15] Namun, jika ia melakukan akad nikahnya sendiri, disyaratkan bahwa calon suami harus sekufu. Dan jika dia menikah dengan orang yang tidak sekufu, maka walinya memiliki hak untuk menentangnya dan hakim dapat menfasakh nikahnya, kecuali jika ia telah hamil maka hak wali untuk menentang pernikahannya dan memisahnya menjadi gugur, guna menjaga pendidikan anaknya.

Adapun dalil yang digunakan adalah hadis:

الا يم احق بنفسها من و ليها والبكر تستا مر فى اذنها واذنها صما تها

Dalam hal ini ayyim dimaknai sebagai perempuan yang tidak bersuami, baik gadis maupun janda, sehingga dalil tersebut menunjukkan bahwa perempuan berhak atas dirinya dalam melakukan akad. Di samping itu, alasan yang diungkapkan adalah bahwa perempuan memiliki ahliyyah atau kecakapan hukum yang sempurna untuk melakukan segala perbuatan baik berkaitan dengan kehartabendaan seperti jual beli, ijarah, penggadaian dan perbuatan lainnya.

Bagi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk menikah dapat ditandai dengan kedewasannya. Kedewasaan menurut mereka diukur dari apakan ia sudah akil dan baligh atau belum, bukan status janda atau gadis. Jika ia sudah dewasa dalam artian ini, ia berhak baik secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Menurut mereka, keterbukaan perempuan bukan ddasarkan ststus gadis atau janda, melainkan kedewasaan atau akil baligh. Seorang gadis yang berakal dan baligh atau dewasa, mempunyai sikap keterbukaan, dan berani menyampaikan pendapatnya secara terang-teranga, seperti juga janda.[16]

Pendapat kedua, dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad nikah tanpa wali adalah batal. Pendapat ini didasarkan pada hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Musa dan Ibnu Abas yang menyatakan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Dan hadis Aisyah, yang menyatakan bahwa jika perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal… dan hadis Abu Hurairah bahwa perempuan tidak boleh mneikahkan dirinya, karena seorang perempuan pezinalah yang menikahkan dirinya. Alasan kedua bahwa pernikahan adalah akad yang sangat penting untuk selamanya, dan mempunyai tujuan yang besar untuk membentuk keluarga; dan laki-laki lebih berpengalaman dalam mengurus permasalahan kehidupan dan lebih mmapu menjaga tujuan oernikahan tersebut, sedangkan perempuan pengalamannya terbatas, sehingga untuk kemashlahatannya, agar menyerahkan pelaksanaan akad kepada walinya.[17]

Syafi’i, Maliki, Hambali berpendapat bahwa jika wanita balih dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya berada pada wali, tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya, tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, dan janda itu tidak bisa mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Adapun hak pengucapan akad berada pada wali. Akad yang diucapkan oleh perempuan tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuanya.[18]

Sementara menurut Syafi’I dan mayoritas ulama, bahwa kerelaan perempuan untuk menikah dilihat dari statusnya gadis atau janda. Karena menurut mereka janda telah mempunyai pengalaman dalam perkawinan, sehingga ia lebih dapat terbuka untuk menyatakan sikapnya, sedangkan gadis merasa kesulitan untuk mengemukakan pendapatny secara terang-terangan.

Di sisi lain, seluruh ulama sepakat bahwa wali berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan perempuan gila (yang ada di bawah perwaliannya). Namun, Syafi’iyyah mengkhususkan perwalian ini terhadap anak perempuan kecial yang masih perawan, bukan terhadap perempuan kecil yang sudah janda.[19]

Dari perbedaan dua pendapat tersebut dapat dilihat bahwa alasan utama adanya wali adalah kedewasaan atau kecakapan hokum –dalam bahasa Hanafiyah—dan batas gadis atau janda bagi jumhur –yang juga dekat dengan masalaha kedewasaan dan kecakapan hokum. Di sisi lain, menurut mereka dalam masalah perizinan terletah pada apakah gadis atau janda mampu mengungkapkan kehendaknya secara terbuka atau tidak. Hal ini juga terkait dengan kedewasaan dan kecakapan hokum. Begitu juga, akad nikah yang harus diucapkan oleh wali –menurut jumhur—menandakan bahwa perempuan dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan akad nikah, sedangkan Hanafiyah yang memperbolehkan perempuan untuk melakukan akad nikah sendiri beralasan bahwa perempuan yang akil baligh memiliki kecakapan hokum yang sempurna, mereka mampu melakukan segala perbuatan hokum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa esensi permasalahan wali nikah adalah kecakapan hokum seorang perempuan, bukan hanya masalah yang dipahami secara normative –yang diatur dalam dalil nash. Maka, jika perempuan dianggap cakap hokum, dia seharusnya bisa melakukan akad nikah sendiri tanpa walinya.

F. Pebandingan hukum dan pelaksanaanya

Berdasarkan paparan tentang kedudukan wali dalam hukum perkawinan di Indonesia, dapat diketahui bahwa berdasarkan pada Pasal 6, wali hanya berfungsi dalam hal dimintai persetujuan atau perizinan. Yaitu bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah dengan persetujuan kedua orang tua atau dalam hal ini wali. Sementara dalam fiqh terdapat perbedaan pendapat yaitu jumhur yang mensyaratkan wali dalam perkawinan dan Hanafiyah yang memperbolehkan perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang mengucapkan akad nikahnya; jumhur menyatakan bahwa akad nikah harus diucapkan oleh wali, sementara hanafiyah memperbolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri.

Dari sini dapat diketahui bahwa UU Perkawinan cenderung seperti pendapat Hanafiyah, yaitu wali hanya untuk persetujuan dan perizinan. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam BW yang menyatakan bahwa untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Namun, pada praktiknya di masyarakat muslim Indonesia, akad nikah selalu diucapkan oleh wali. Hal ini berarti, pelaksanaan perkawinan yang digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam atau fiqh yang mengikuti pendapat jumhur ulama.

UU Perkawinan ini tidak menjelaskan secara detail tentang pensyaratan wali dalam perkawinan, atau pelaksanaan akad nikah. Namun, memang tertera dalam Pasal 2 (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga, hukum agama dalam hal ini fiqh yang dianut oleh mayoritas masyarakat lah yang menjadi rujukan pelaksanaan perkawinan. Sementara mazhab meyoritas masyarakat adalah Syafi’I, sehingga dalam hal pelaksanaan perkawinan khususnya akad nikah, umat Islam mengacu kepada fiqh mazhab Syafi’I, yang mensyaratkan wali dalam akad nikah, dan wali yang mengucapkan akad nikah.

Dari sini dapat dinyatakan bahwa praktik masyarakat bahwa wali yang mengucapkan akad nikah, bukanlah hukum ositif di Indonesia, melainkan ajaran fiqh Syafi’I yang dipraktikkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya UU Perkawinan, akad nikah tidka harus diucapkan oleh wali. Sehingga, perempuan dapat melakukan akad nikahnya sendiri, dengan persetujuan walinya, karena perempuan adalah subjek hukum yang memiliki kecapakapan hukum sempurna.

UU Perkawinan di Indonesia, dapat dikatakan sebagai materi hokum Islam tentang perkawinan (fiqh munakahat) yang dilegislasikan menjadi peraturan hokum positif di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan sebagai reformasi hokum Islam (Islamic law reform), yang juga terjadi di negara-negara muslim lainnya. Dalam Islamic law reform ini, terdapat metode intra-doctrinal reform dan extra-doctrinal reform.[20] Diantara aspek intra-doctrinal reform-nya adalah mazhab Syafi’I yang dianut, yang mensyaratkan perizinan atau persetujuan dari wali secara mutlak. Adapun aspek extra-doctrinal reform-nya adalah adopsi dari BW tentang pensyaratan perizinan, aspek regulasi berupa legislasi materi hokum menjadi UU. Namun, dalam hal wali ini, UU Perkawinan hanya mensyaratkan persetujuan atau perizinan wali atau orang tua. Hal ini seperti yang tertera dalam BW. Kalau dilihat dari segi mazhab fiqh yang dianut, UU Perkawinan tidak mengadopsi mazhab syafi’I yang mensyaratkan kehadiran wali dalam akad nikah dan bahkan wali yang harus mengucap akad nikah.

Dari paparan perbandingan hokum dan pelaksanaan perkawinan tersebut di atas, maka berarti kedudukan wali sebagai pengucap akad nikah yang mewakili calon mempelai perempuan, bukanlah peraturan yang ditunjuk oleh UU Perkawinan. Melainkan, hal itu merupakan praktik dalam masyarakat muslim di Indonesia yang menganut mazhab Syafi’i.

Sehingga dalam hokum Perkawinan di Indonesia, perempuan tetap dianggap cakap hokum untuk perbuatan hokum termasuk melakukan akad nikah atau mengucapkan akad nikahnya sendiri.

Penutup

Dari paparan dalam tulisan ini dapat disumpulkan bahwa:

1. Dalam hokum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan –yaitu UU Perkawinan—wali atau orang tua hanya berperan dalam dimintai persetujuan ketika anaknya hendak melakukan perkawinan. Hal ini sejalan dengan peratutan yang tercantum dalam BW.

2. Dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat yaitu bahwa ulama Hanafiyah memperbolehkan perempuan menikah tanpa persetujuan walinya, dan perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan yang sudah akil baligh dianggap memiliki kecakapan hokum yang sempurna. Pendapat lain adalah yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama bahwa wali dapat menikahkan perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya, sedangkan wali tidak boleh menikahkan janda tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Namun, akad nikah –baik untuk gadis maupun janda-- tetap harus diucapkan oleh walinya. Akad nikah yang diucapkan oleh perempuan itu sendiri dianggap tidak sah.

3. Dalam praktik di masyarakat muslim di Indonesia, walilah yang mengucapkan akad nikah. Hal ini merupakan praktik fiqh yang menganut mazhab Syafi’I yang menjadi anutan mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, bukan merupakan peraturan hokum yang ada dalam UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahroh, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar Fikr al-Arabi, tt)

Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, Cet.2, (Yogyakarta: LKiS, 2002)

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh Maram min adillah al-ahkam, (Semarang: Keluarga Semarang, tt)

Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982)

Muhammad bin Isma’il al-Kaslani, Subulussalam, (Beirut: Dar al-Fikr: tt)

Muhamad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. 4, (Jakarta: Lentera, 1999)

PNH. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999)

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 22, (Jakarta: Intermasa, 1989)

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Trepikirkan: Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001)

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Moslem World, (Bombay: Thripathi, 1972)

Wahbah Az-Zuhaili, al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Arabi: 1989)



[1] Penulis adalah Calon Dosen (CPNS) Fakultas Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1124

[3] Wahbah Az-Zuhaili, al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Arabi: 1989), VI: 195

[4] Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Trepikirkan: Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 154

[5] Syafiq Hasyim, Hal-hal…, hlm. 155

[6] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 12, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 20

[7] CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 18

[8] PNH. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 25

[9] Abu Zahroh, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar Fikr al-Arabi, tt), hlm. 332-334

[10] Ibid., hlm. 338-340

[11] Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 107-108. Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 84-85

[12] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 22, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 24

[13] Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh Maram min adillah al-ahkam, (Semarang: Keluarga Semarang, tt), hlm. 204

[14] Muhamad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. 4, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 345

[15]Muhammad bin Isma’il al-Kaslani, Subulussalam, (Beirut: Dar al-Fikr: tt), hlm. 115

[16] Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, Cet.2, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 88-89

[17] Wahbah az- Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu…, hlm. 195

[18]Muhamad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab.., hlm. 345

[19]Ibid..,hlm. 347

[20] Tahir Mahmood membagi reformasi hukum Islam di negara-negasra muslim menjadi intra-doctrinal reform yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat mazhab-mazhab fiqh yang dianut atau mencampurkan beberapa pendapat ulama mazhab atau dalam istilah fqh dikenal sebagai talfiq atau tahayyur, extra-doctrinal reform yaitu dengan ijtihad atau melakukan interpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu Al Qur’an dan sunnah, regulatori baik dengan legislasi maupun pengaturan administrasi, dan kodifikasi yaitu penyusunan materi hukum yang lengkap dan tuntas secara sistematis. Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Moslem World, (Bombay: Thripathi, 1972), hlm. 267-269

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar